Follow
Ketua DPR prihatin kader PDIP diciduk KPK di Bali
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan kader PDIP di Swiss Bel, Sanur, Bali. Kader PDIP itu diketahui merupakan anggota Komisi IV bernama Adriansyah.
Ketua DPR Setya Novanto menyerahkan sepenuhnya wewenang kepada KPK untuk menindaklanjutinya.
"Apapun dalam masalah ini kita serahkan pada KPK untuk ditindaklanjuti," kata Setya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (10/4).
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Apa tugas Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK? Nawawi sempat mengaku tugas yang diamanahkan Jokowi kepada dirinya sangat berat.
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
Sementara, ketika ditanya apakah nantinya Adriansyah akan dipecat dari anggota DPR, Setya menyerahkan sepenuhnya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Kita ada mekanisme. Semua praduga tak bersalah, sebelum masalahnya putusan inkrah kita tidak bisa melakukan apapun, kita serahkan ke mekanisme di MKD," kata dia.
Atas kejadian ini, Waketum Partai Golkar hasil Munas Bali ini mengaku prihatin dan berpesan kepada seluruh anggota DPR untuk menjauhi praktik korupsi.
"Ini tentu jadi keprihatinan kita di DPR. Kita harapkan semua pihak, semua anggota DPR harus bisa tahan diri, harus bisa hati-hati untuk tidak terlibat hal-hal yang terkait dengan suap dan korupsi," imbuhnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya
KPK dinilai tidak berhak menyita barang-barang milik Hasto
Baca Selengkapnya
Mantan Menko Polhukam Mahfud Md memberi pandangan mengenai kerja KPK. Dia merespons curhatan Mega soal kerja KPK
Baca Selengkapnya
Keberadaan Kusnadi di KPK bukan atas sebuah panggilan melainkan mendampingi Hasto yang diperiksa penyidik KPK.
Baca Selengkapnya
Megawati meminta Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto tidak takut apabila nanti ditangkap oleh KPK.
Baca Selengkapnya
Dia menilai pemeriksaan staf Hasto tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Baca Selengkapnya
PDIP berharap para penegak hukum tetap menunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Baca Selengkapnya
KPK menjelaskan penyidik hanya bekerja sesuai sebagaimana tugasnya dalam memberantas korupsi
Baca Selengkapnya
Megawati mengaku meski mampu melawan dan memiliki anak buah yang kuat, namun dia memutuskan tidak melawan.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca Selengkapnya
Megawati pun mengkritik soal aturan yang diubah semaunya sendiri.
Baca Selengkapnya
KPK tak mempermasalahkan pelaporan ke Dewas tersebut, karena laporan tersebut adalah hak dan bentuk dari pengawasan masyarakat.
Baca Selengkapnya