Follow
Ketua DPR soal calon Kapolri: Presiden tahu apa yang harus dilakukan
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengetahui apa yang harus diputuskan terkait pergantian Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Oleh karena itu, dia tak ingin mendesak Presiden untuk segera menentukan apakah Jenderal Badrodin diganti atau diperpanjang.
"Kita percaya Presiden tahu apa yang harus dilakukan. Jadwalnya kan Presiden juga tahu, pasti tahu dong jadwal pensiunnya, tahapannya juga beliau pasti tahu," kata Ade di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/6).
Hingga saat ini, tegas Ade, lembaga wakil rakyat yang berada di Kompleks Senayan masih menunggu surat dari Presiden Jokowi.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa yang mendapatkan pesan dari Kapolri? Peraih Adhi Makayasa Akpol 2024 diberi pesan oleh Kapolri. Begini isinya.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara. Terbaru melalui akun Instagram pribadinya Vino membagikan pengalamannya saat minta tanda tangan Presiden Joko Widodo di atas lukisan anaknya.
"DPR belum bersikap apa-apa karena belum diambil kesimpulan apakah perpanjangan atau apa. Posisinya kan menunggu, Presiden yang punya kewenangan, sampaikan ke dewan, barulah dewan nanti yang akan bahas hal itu," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan akan memutuskan siapa calon pengganti Kapolri sebelum masa reses DPR.
"Oh ya, nanti sebelum reses," kata Jokowi saat kunjungan kerja ke Bali, Sabtu (11/6)
Hal ini dibenarkan Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Luhut Binsar Panjaitan.
"Bisa terjadi ya (serahkan nama Kapolri sebelum reses DPR). Kita liat saja," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (13/6). (mdk/sho)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.
Baca Selengkapnya
Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengusulkan M. Herindra yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pertahanan 2019-2024 menggantikan Budi Gunawan.
Baca Selengkapnya
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca Selengkapnya
Jokowi beralasan belum bisa menyebut capres pilihannya karena sosok tersebut tak hadir dalam Rakernas Projo.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca Selengkapnya
Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
Baca Selengkapnya
Herindra akan menggantikan Budi Gunawan (BG) dari jabatan Kepala BIN yang diberhentikan Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Projo akan menyampaikan sikap resmi dalam Rakernas di Jakarta pada bulan Oktober mendatang. Presiden Jokowi bakal hadir.
Baca Selengkapnya
Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya
Sampai hari ini, Komisi I DPR belum menerima surat permintaan pergantian Panglima TNI.
Baca Selengkapnya
Pembentukan resmi AKD juga akan menunggu nomenklatur kementerian pada kabinet Prabowo.
Baca Selengkapnya