Ketua DPR soal Dewan Pengawas KPK: Enggak ada urusan ke Presiden

Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo membantah akan melibatkan Presiden dalam pembentukan Dewan Pengawas untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kata dia, rekomendasi itu ditujukan kepada KPK.

"Ini kewenangan DPR. Jangan kaitkan ke Presiden. Enggak ada urusan ke Presiden. Hak angket urusannya DPR dengan KPK. Kami mengeluarkan rekomendasi kepada KPK, bisa dilaksanakan tidak," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menjelaskan nantinya Dewan Pengawas akan dibentuk sendiri oleh KPK. Anggotanya juga bisa terdiri dari berbagai kalangan mulai dari akademisi ataupun pengamat.

"Kan kita juga enggak minta Dewan Pengawas dari DPR, enggak ada. Nah Dewan Pengawas itu dibentuk oleh pimpinan KPK, melalui aspirasi publik. Ya silakan dipilih. Nanti apakah ada profesor, ada kiai, ada akademisi, ada pengamat, ada wartawan, ya monggo," ungkapnya.

Melalui rekomendasi ini, Bamsoet menegaskan bahwa DPR ingin menguatkan KPK. Namun dia pasrah dan menyerahkan publik untuk memberikan penilaiannya sendiri.

"Biar publik menilai. Salah satu rekomendasi kita adalah sebaiknya KPK segera membentuk Dewan Pengawas yang melibatkan fraksi publik. Pengertian publik bagaimana ya monggo pimpinan KPK terjemahkan," tandasnya.

Untuk diketahui, dalam draf rekomendasi Pansus Angket DPR terhadap KPK disebutkan Presiden dan KPK disarankan untuk membuat lembaga pengawas independen yang berstruktur dari unsur internal KPK dan juga eksternal. Selain itu KPK juga diminta untuk menyempurnakan struktur organisasi serta meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggarannya.