Ketua DPR soal Rizal Ramli: Menteri baru harus tahan diri
Merdeka.com - Baru saja dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli sudah membuat kegaduhan di jajaran Menteri Kabinet Kerja. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun diusiknya.
Rizal menantang JK untuk debat terbuka mengenai mega proyek listrik 35.000 Mega Watt.
Kegaduhan di jajaran Kabinet Kerja ini pun tak luput dari pantauan Ketua DPR, Setya Novanto. Setya mengatakan, menteri-menteri yang baru saja diangkat seharusnya bisa melakukan akselerasi dan menjaga kebersamaan yang sudah terjalin.
-
Bagaimana Rizal Ramli bisa jadi Menteri? Prestasinya yang bagus di Bulog, membuat presiden Gusdur ketika itu mengangkatnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Agustus 2000 dan segera mencanangkan kebijakan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi.
-
Siapa saja yang diusulkan sebagai menteri? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Siapa saja menteri Soekarno? Presiden Soekarno memimpin sendiri kabinet yang beranggotakan 21 orang menteri,' tulis Wahjudi Djaja dalam Kabinet-Kabinet di Indonesia.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Siapa yang beri saran itu? Laporan terbaru dari Tiongkok, salah satu pasar terbesar Apple, menyoroti kekhawatiran yang diajukan oleh beberapa toko resmi Apple.
"Tentu kita mohon pengertian-pengertian. Kepada menteri yang baru, juga tentu menahan diri agar bisa melakukan kerja sama yang baik. Apalagi sebagai menko tentunya akan memberikan kontribusi besar kerja sama dengan menteri-menterinya," kata Setya di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/8).
Setya melihat saat ini hubungan antara DPR dengan Pemerintah sudah terjalin baik. Pemerintah dinilai sudah mulai menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan memberikan target-targetnya kepada DPR.
"Dan Presiden sekarang sudah memberikan target-target untuk masalah perekonomian ini, programnya itu seperti apa meningkat. Karenanya diperlukan adanya suatu kebersamaan di antara kabinet," ucap Setya.
Setya berharap, membaiknya hubungan antara DPR dengan Pemerintah, tidak diusik oleh kegaduhan di tubuh pemerintah sendiri.
"Justru itu kita harapkan menko-menko yang baru itu segera mengadakan koordinasi dan komunikasi karena dengan yang baru tentu para menterinya yang terdahulu sudah mengerjakan yang sudah melalui evaluasi dan sangat koordinatif, tentu kita degarkan dulu sehingga berjalan dengan baik," tutur Setya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wapres Ma'ruf Amin meminta Menkominfo Budi Arie Setiadi dan para wakil menteri yang baru dilantik bekerja optimal dan tidak sibuk mengurusi pemilu.
Baca SelengkapnyaPuan menerangkan, penyesuaian tersebut dilakukan DPR guna memastikan koordinasi kerja antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara efektif.
Baca SelengkapnyaBertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaAdapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.
Baca SelengkapnyaNamun, Hasto menegaskan para menteri dari PDIP akan tetap bekerja secara maksimal dan memberikan yang terbaik untuk rakyat.
Baca SelengkapnyaDave menilai hal itu baik dilakukan untuk memastikan kabinet berjalan dengan sesuai
Baca SelengkapnyaPuan mengucapkan rasa syukur atas kelancaran proses pelantikan MPR/DPR/DPD RI periode 2024-2029
Baca SelengkapnyaPenambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaIsi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR masih membahas terkait komisi yang akan dilebur untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di kabinet.
Baca SelengkapnyaAndreas Hugo belum mengetahui apa dampak pasti dari pembekalan di tempat akademik militer.
Baca SelengkapnyaBagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.
Baca Selengkapnya