Ketua DPRD Alor Ungkap Saat Diminta Salurkan Bantuan oleh Mensos Risma

Merdeka.com - Sebuah video kemarahan Bupati Alor, Amon Djobo tersebar di media sosial. Dalam video itu, Amon terekam sedang memarahi dua staf dari Kementerian Sosial karena penyaluran bantuan untuk korban bencana.

Bahkan dalam video berdurasi 3.09 detik itu, Amon terdengar mengumpat Menteri Sosial, Tri Rismaharini dan membandingkannya dengan mantan Mensos, Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas Kementerian Sosial telah melangkahi pemerintah daerah. Sebab penyaluran malah melalui ketua DPRD Alor, bukan pemerintah daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Alor, Enny Anggrek pun angkat bicara terkait persoalan ini. Dihubungi merdeka.com dari Kupang, Enny Anggrek menjelaskan bahwa dia diminta menyalurkan bantuan lantaran nomor handphone bupati tidak bisa dihubungi oleh Menteri Tri Rismaharini pasca-badai Seroja.

"Tanggal 5 pagi ibu menteri menghubungi saya karena sudah menghubungi pemerintah, dalam hal ini bapak bupati nomornya tidak aktif, karena nomor itu telah terblokir. Lalu menghubungi nomor Sekda tapi sudah di pihak kepolisian dengan handphonenya karena ada masalah demo terhadap saya, sehingga ibu menteri menghubungi saya dan menanyakan kondisi," urainya, Kamis (3/6) sore.

Menteri Risma menanyakan kondisi serta bantuan apa yang harus disalurkan kepada para korban badai Seroja, sehingga Enny menerangkan ke Menteri Risma terkait kesulitan bahan makanan para korban, setelah lumbung makanan mereka tersapu banjir bandang.

"Ibu Menteri menanyakan kepada saya bagaimana badai siklon tropis dan apa yang perlu dibantu? Waktu itu saya menerangkan bahwa kondisi sekarang ini setelah bencana ada banyak yang meninggal dunia namun data konkret kita belum tau, untuk makanan masih sulit di masyarakat karena mereka punya sawah, rumah maupun maupun lumbung makanan dibawa banjir. Itu terjadi di beberapa desa seperti, Waisika, Kamot dan desa lain," Jelas Enny.

Setelah melaporkan kondisi terkini pasca-badai, Menteri Risma pun menyampaikan bahwa akan mengirim bantuan melalui Surabaya, atau Jakarta namun membutuhkan waktu dua atau tiga hari ke depan. Sehingga Menteri Risma menanyakan solusi, lalu Enny menyarankan untuk salurkan dulu paket sembako yang ada di gudang Bulog.

"Saya menyarankan ke ibu Menteri untuk meminta ke Bulog Kalabahi untuk siapkan paket sembako, dan saya bersedia mengantar ke lapangan. Jadi atas dasar itu, mungkin ibu Menteri sudah menghubungi Bulog Kalabahi dan diantar kepada saya untuk bantu mendistribusikan dalam tanggap darurat pada masyarakat yang saat itu sangat membutuhkan sembako, sehingga saat itu kami antar sampai jam sepuluh, jam sebelas malam, satu malam langsung kepada masyarakat," tutur Enny.

Politikus PDIP ini juga menegaskan bahwa bantuan yang dia salurkan tersebut bukan PKH, melainkan bantuan siklon tropis Seroja. Saat menyalurkan kepada masyarakat terdampak pun, Enny menyampaikan bahwa semuanya berasal dari Presiden melalui Menteri Sosial.

"Saya perlu luruskan bantuan itu bukan PKH tapi bantuan siklon tropis Seroja. Bantuan yang saya salurkan itu ada rekaman video semua, saya menyampaikan bantuan ini dari bapak Presiden, dan disalurkan melalui ibu Menteri Sosial. Tidak ada sebut partai politik, itu makanya pak bupati mengatakan itu politik dan bantuan PKH itu fitnah dan hoaks," tutup Enny.