Follow
Ketua DPRD Bali sarankan Komang Swastika kooperatif & berani bertanggung jawab
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD Bali, Jero Gede Komang Swastika, tengah diburu petugas Mapolresta Denpasar terkait kasus dugaan narkoba. Dia juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait sejumlah temuan saat dilakukan penggerebekan.
Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama, ikut menanggapi perihal kasus yang membelit rekannya di dewan.
"Secara pribadi, saya prihatin teman kita seperti ini. Saya dengar peristiwa ini dari pemberitaan di media, dan belum ada komunikasi langsung dengan dia," kata Adi Wiryatama, kepada wartawan di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (6/11).
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
-
Mengapa BCL tidak mau ikut campur? 'Sebenarnya Mbak Bunga nggak mau cawe-cawe ya, ini kan persoalan urusan sebelum. Iya urusan masa lalu,' ujarnya.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
Sebagai teman, dia mengimbau pria yang akrab disapa Mang Jangol keluar dari persembunyian dan secara kesatria menghadapi masalah yang dihadapi. Dengan begitu, persoalan menjadi jelas.
"Selaku kawan, kita imbau rekan kita agar kooperatif, bersikap kesatria. Biar jelas semuanya. Salah, ya salah. Benar, ya benar. Berani untuk pertanggungjawabkan," ujar politikus PDIP asal Tabanan ini.
Rekan-rekan di dewan, lanjut dia, tak ingin mencampuri proses hukum yang tengah berjalan. "Kita hormati proses hukum. Silakan proses hukum berjalan dan kita tidak ikut campur," tandas mantan Bupati Tabanan dua periode itu.
Dia juga memastikan DPRD Provinsi Bali tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Ketua DPRD Bali.
"Kami tidak akan memberikan bantuan hukum. Kami taat asas. Kami junjung proses hukum," kata Adi.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia menyebut, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi III DPR berduka karena penegak hukum justru menjadi tersangka kasus hukum.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan menyusul adanya informasi dugaan intimidasi oleh oknum polisi terhadap sejumlah civitas akademika.
Baca Selengkapnya
Komaruddin akan menindak tegas jika ada kader PDIP yang membelot atau tidak mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca Selengkapnya
Prabowo meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama untuk tidak mengganggu.
Baca Selengkapnya
Saat menyampaikan pidato, Mega curhat dirinya dibully soal pernyataannya soal petugas partai.
Baca Selengkapnya
Pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menegaskan, perangkat desa harus netral.
Baca Selengkapnya
Todung Lubis meminta pejabat negara yang ingin terlibat dalam Pilpres mengajukan cuti.
Baca Selengkapnya
Shinta juga berharap agar polemik ini tidak turut berimbas terhadap iklim usaha.
Baca Selengkapnya
Koster mengimbau simpatisan I Nyoman Mulyadi agar mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan partai.
Baca Selengkapnya
Bima menerangkan, perlu data-data dan pendapat hukum untuk mengubah aturan mengenai posisi kepolisian.
Baca Selengkapnya