Ketua DPRD disoraki saat berpidato di Kongres Rakyat Banten
Merdeka.com - Sejumlah tokoh pembentukan Provinsi Banten berkumpul di Gedung DPRD Banten untuk menghadiri Kongres Rakyat Banten (KRB) II. Para tokoh ini akan mendiskusikan persoalan yang terjadi di Banten saat ini dan mengembalikan perjuangan dan cita-cita pembentukan Provinsi Banten ketika berpisah dengan Jawa Barat.
Pantauan di Gedung DPRD Banten, KP3B, Serang, Senin (24/3), sejumlah tamu undangan sudah mendatangi tempat pertemuan. Mereka langsung memasuki ruang rapat paripurna gedung DPRD, yang baru saja digelar rapat paripurna.
Terlihat Surjadi Soedirdja mantan menteri dalam negeri yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Taufiequrachman Ruki, Embay Mulya Syarief, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, dan sejumlah pemimpin daerah di Banten dan tokoh-tokoh Banten lainnya.
-
Siapa pendiri Kerajaan Banten? Walau sebagai peletak pondasi berdirinya Kerajaan Banten, namun Sunan Gunung Jati diketahui tak pernah menjadi raja di sana hingga wafatnya.
-
Apa pusat peradaban Kerajaan Banten? Pada masanya dulu, Banten merupakan salah satu pusat peradaban Islam di Pulau Jawa.
-
Siapa saja utusan Kerajaan Banten? Pada waktu itu, tepatnya pada tahun 1682, dua utusan Kerajaan Banten, Kyai Ngabehi Naya Wipraya dan Kyai Ngabehi Jaya Sedana, menjadi tamu Raja Charles II.
-
Siapa yang memimpin perlawanan di Banten? Perang Banten pada 1628-1629, yang dipimpin oleh Sultan Hasanudin yang ketika itu menjadi pemimpin kerajaan.
-
Siapa yang memegang pemerintahan Banten saat VOC berkuasa? Saat itu pemerintahan Banten dipegang oleh Sultan Abu Nashar Abdul Qahar atau Sayyidi Syeikh Maulana Mansyuruddin R.A.
-
Kapan Kerajaan Banten didirikan? Setelah wilayah Banten dan sebagian Jawa Barat berhasil dikuasai Demak, Sultan Trenggono lantas menjadikan Syarif Hidayatullah untuk mendirikan kerajaan bercorak Islam di tanah Banten pada 1527.
"Semua elemen masyarakat Banten diundang. Acara ada orasi, diskusi dan lain-lain. Narasumber juga ada sembilan orang. Rencananya juga akan ada Ketua KPK Abraham Samad," kata Ruby Achmad Baedlawi, Panitia KRB II ketika dikonfirmasi.
Ketika acara dimulai, Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin disoraki saat namanya dipanggil untuk berpidato. Nama Aeng dipanggil usai Soerjadi Sudirja menyampaikan pidato pembukaan.
Aeng disoraki karena dia merupakan salah satu anggota DPRD Banten yang memulangkan mobil mewah milik Tubagus Chaeri Wardana kepada Komisi Pemberantasan Kotupsi (KPK) terkait kasus tindak pidana pencucian adi Ratu Atut itu.
"Woi... Taubatannasuha...!" celetuk salah satu hadirin dengan keras ke Aeng Haerudin.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut hadir dan berpidato lantang di hadapan ribuan kader
Baca SelengkapnyaDebat perdana Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten digelar pada Rabu (16/10/2024).
Baca SelengkapnyaSetelah mendengar pandangan Mendagri dan Menkum HAM, Baleg DPR langsung menutup rapat kerja dengan membentuk panitia kerja terdiri dari 40 orang.
Baca SelengkapnyaAgenda konsolidasi yang tertutup bagi media itu diadakan di Sekolah Partai.
Baca SelengkapnyaKomisi V DPR menggelar rapat membahas jalan rusak dengan perwakilan masyarakat Parung Panjang
Baca SelengkapnyaBobby Nasution mengucapkan selamat bekerja kepada anggota DPRD Kota Medan masa jabatan 2024-2029 yang baru saja dilantik.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kesal dituding mengintimidasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Baca SelengkapnyaKekompakan akan diutamakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2023).
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani Soekarnoputri menyampaikan pidato dalam sidang tahunan di Gedung MPR/DPR, Jakarta pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga miris dengan adanya segilintir orang yang suka caci maki dan membuat masalah
Baca SelengkapnyaPDIP menyerap suara arus bawah mengenai sikap yang harus diambil oleh partai.
Baca Selengkapnya