Follow
Ketua DPRD Jayapura: Benny Wenda Tak Berhak Mengatur NKRI dan Tanah Papua
Merdeka.com - Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo menyebutBenny Wenda tak berhak untuk ikut campur masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Tanah Papua. Hal ini lantaran Benny Wenda telah menjadi warga negara asing (WNA).
"Sehingga beliau tidak punya hak untuk mengatur NKRI dan tidak punya hak untuk mengatur tanah Papua. Karena tanah Papua bagian dari NKRI," kata Abisai Rollo usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/9).
Abisai merupakan salah satu tokoh yang diundang Jokowi ke Istana Negara dan mewakili warga Papua menyampaikan aspirasi. Dia mengaku tak pernah mengenal sosok Benny Wenda.
-
Apa yang dilakukan WNA tersebut? Selama tinggal di kampung, Mojorejo, Modo, Lamongan, dia kerap buat onar.
-
Siapa yang memberikan nama 'Bena'? Bena: Berkilau dan berseri
-
Kenapa WNA tersebut ditangkap? HBR belakangan ditangkap Imigrasi Tanjung Perak dan terancam dideportasi ke negaranya lantaran izin tinggalnya sudah tidak berlaku.
-
Siapa yang menamai Bennu? Asteroid ini dinamai Bennu pada tahun 2013 oleh seseorang anak kecil di North Carolina berusia sembilan tahun setelah kemenangannya dalam sebuah kompetisi penamaan.
-
Apa dampak tabrakan Bennu? Para ahli mengatakan jika terjadi tabrakan dengan bumi maka dampaknya seperti ledakan energi setara dengan 22 bom atom.
-
Bagaimana Benny menjadi panglima? Benny selalu bergerak di belakang layar. Sebagai intelijen, sosoknya tak banyak dikenal publik.
"Saya asli Kota Jayapura, dan kita Indonesia. Kita NKRI harga mati. Untuk sosok Benny Wenda, saya sendiri tidak pernah mengenal beliau," ujar mantan Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf Kota Jayapura itu.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan aksi anarkis di Jayapura yang terjadi pada Kamis (29/8), sengaja diciptakan untuk agenda rapat komisi HAM PBB di Jenewa yang digelar pada 9 September 2019.
Tito menyebut aktor di balik aksi ini adalah kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), serta melibatkan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).
"Benny Wenda dan kelompoknya bermain dalam rusuh di Papua. Mereka sengaja mengejar konflik ini dalam rangka rapat komisi HAM di Jenewa. Nantinya, kelompok perusuh ini akan bersuara di Papua rusuh terjadi," jelas Tito di RS Bhayangkara Kota Jayapura, Kamis (5/9) usai menjenguk polisi korban kerusuhan di Deiyai.
Reporter: Lizsa Egeham
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Keputusan ini menunjukkan bahwa negara-negara Melanesia dan Pasifik mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua dan menolak upaya separatisme yang dipimpin Benny
Baca Selengkapnya
Menurutnya, apa yang dilakukan aparat negara itu telah merendahkan derajat negara.
Baca Selengkapnya
Untuk posisi Pj gubernur Papua, sejumlah nama sudah beredar sejak dini. Tetapi dari nama yang beredar, tidak ada yang Orang Asli Papua (OAP).
Baca Selengkapnya
Dia mengungkapkan keprihatinan bahwa sikap Pj Bupati Kabupaten Yapen yang mendukung secara eksplisit ke satu partai telah merusak prinsip netralitas ASN.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, jika nantinya usulan tersebut dilaksanakan akan berpotensi untuk mencederai cita cita reformasi dan bertentangan dengan sistem demokrasi.
Baca Selengkapnya
Surat itu ditandatangani Sekda Gianyar, I Dewa Gede Alit Mudiarta dan dikeluarkan pada tanggal 22 November 2024. Surat itu kemudian beredar di media sosial.
Baca Selengkapnya
Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca Selengkapnya
Heru mengaku tidak tertarik maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
Megawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.
Baca Selengkapnya
MRP meminta kepada Presiden Jokowi kepala daerah pada Pilkada 2024 diisi oleh orang-orang asli Papua.
Baca Selengkapnya
Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Indonesia adalah negosiasi dengan pemerintah Myanmar soal pengungsi Rohingya.
Baca Selengkapnya