Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPRD Jayapura: Benny Wenda Tak Berhak Mengatur NKRI dan Tanah Papua

Ketua DPRD Jayapura: Benny Wenda Tak Berhak Mengatur NKRI dan Tanah Papua Benny Wenda. vimeo.com

Merdeka.com - Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo menyebutBenny Wenda tak berhak untuk ikut campur masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Tanah Papua. Hal ini lantaran Benny Wenda telah menjadi warga negara asing (WNA).

"Sehingga beliau tidak punya hak untuk mengatur NKRI dan tidak punya hak untuk mengatur tanah Papua. Karena tanah Papua bagian dari NKRI," kata Abisai Rollo usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/9).

Abisai merupakan salah satu tokoh yang diundang Jokowi ke Istana Negara dan mewakili warga Papua menyampaikan aspirasi. Dia mengaku tak pernah mengenal sosok Benny Wenda.

"Saya asli Kota Jayapura, dan kita Indonesia. Kita NKRI harga mati. Untuk sosok Benny Wenda, saya sendiri tidak pernah mengenal beliau," ujar mantan Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf Kota Jayapura itu.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan aksi anarkis di Jayapura yang terjadi pada Kamis (29/8), sengaja diciptakan untuk agenda rapat komisi HAM PBB di Jenewa yang digelar pada 9 September 2019.

Tito menyebut aktor di balik aksi ini adalah kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), serta melibatkan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).

"Benny Wenda dan kelompoknya bermain dalam rusuh di Papua. Mereka sengaja mengejar konflik ini dalam rangka rapat komisi HAM di Jenewa. Nantinya, kelompok perusuh ini akan bersuara di Papua rusuh terjadi," jelas Tito di RS Bhayangkara Kota Jayapura, Kamis (5/9) usai menjenguk polisi korban kerusuhan di Deiyai.

Reporter: Lizsa Egeham

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Benny Wenda Keok, Indonesia ‘Menang’ di KTT MSG
Benny Wenda Keok, Indonesia ‘Menang’ di KTT MSG

Keputusan ini menunjukkan bahwa negara-negara Melanesia dan Pasifik mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua dan menolak upaya separatisme yang dipimpin Benny

Baca Selengkapnya
Pengganti Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerja di DPD Bali
Pengganti Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerja di DPD Bali

Pengganti Resmi Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerjanya di DPD Bali

Baca Selengkapnya
PDIP Meradang Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat Lagi: Salah Makan Obat
PDIP Meradang Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat Lagi: Salah Makan Obat

Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menegaskan gugatan masa jabatan ketua umum parpol salah alamat. Alasannya, partai punya kemandirian untuk membuat aturan di inte

Baca Selengkapnya
Jokowi Pecat Arya Wedakarna Sebagai Anggota DPD dari Bali
Jokowi Pecat Arya Wedakarna Sebagai Anggota DPD dari Bali

Melalui keputusan presiden, Jokowi juga memberhentikan Arya sebagai anggota MPR RI periode 2019-2024.

Baca Selengkapnya
Soal Pakta Integritas Kabinda Papua Barat, Anies: Kalau Anda Miliki Aspirasi Pribadi, Mundur
Soal Pakta Integritas Kabinda Papua Barat, Anies: Kalau Anda Miliki Aspirasi Pribadi, Mundur

Menurutnya, apa yang dilakukan aparat negara itu telah merendahkan derajat negara.

Baca Selengkapnya
Tokoh Adat Minta Pj Gubernur Orang Papua Asli: Jangan Calonkan dari Pusat, Apalagi Pendatang
Tokoh Adat Minta Pj Gubernur Orang Papua Asli: Jangan Calonkan dari Pusat, Apalagi Pendatang

Untuk posisi Pj gubernur Papua, sejumlah nama sudah beredar sejak dini. Tetapi dari nama yang beredar, tidak ada yang Orang Asli Papua (OAP).

Baca Selengkapnya
Kemendagri Digeruduk Massa Protes Netralitas ASN
Kemendagri Digeruduk Massa Protes Netralitas ASN

Dia mengungkapkan keprihatinan bahwa sikap Pj Bupati Kabupaten Yapen yang mendukung secara eksplisit ke satu partai telah merusak prinsip netralitas ASN.

Baca Selengkapnya
Tolak Wacana Penunjukkan Gubernur Jakarta oleh Presiden, Bamus Betawi: Hak Politik Warga Jangan Dikebiri
Tolak Wacana Penunjukkan Gubernur Jakarta oleh Presiden, Bamus Betawi: Hak Politik Warga Jangan Dikebiri

Menurutnya, jika nantinya usulan tersebut dilaksanakan akan berpotensi untuk mencederai cita cita reformasi dan bertentangan dengan sistem demokrasi.

Baca Selengkapnya
Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri
Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri

Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.

Baca Selengkapnya
Diusung Demokrat Maju Pilgub Jakarta, Heru: Saya ASN, Tak Pengalaman di Politik
Diusung Demokrat Maju Pilgub Jakarta, Heru: Saya ASN, Tak Pengalaman di Politik

Heru mengaku tidak tertarik maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
Megawati Tegaskan Orang Luar Tak Bisa Langsung Jadi Ketum di PDIP, Kritik Kaesang?
Megawati Tegaskan Orang Luar Tak Bisa Langsung Jadi Ketum di PDIP, Kritik Kaesang?

Megawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.

Baca Selengkapnya
MRP Minta Jokowi agar Kepala Daerah di Papua Dijabat Orang Asli Papua
MRP Minta Jokowi agar Kepala Daerah di Papua Dijabat Orang Asli Papua

MRP meminta kepada Presiden Jokowi kepala daerah pada Pilkada 2024 diisi oleh orang-orang asli Papua.

Baca Selengkapnya