Ketua DPRD Nilai Jabatan Wakil Camat Menghambat Reformasi Birokrasi
Merdeka.com - Ketua DPRD DKI yang juga politisi PDIP Prasetio Edi Marsudi menyinggung kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, terkait dihidupkan kembali Wakil Camat. Di mana, di era Basuki Tjahaja Purnama, jabatan itu dikosongkan. Menurutnya, posisi Wakil Camat bisa menghambat reformasi birokrasi.
"Sekarang Wakil camat ada. Ini yang sedikit menghambat. Karena apa, menjadikan dua matahari di satu kecamatan. Nah model-model seperti ini yang harus dipotong," ucap Prasetyo di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7).
Dia menuturkan, era sebelumnya itu sudah ditiadakan. Dia mengaku tak habis pikir jika itu dihidupkan kembali sekarang ini.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Kenapa PDIP mempertimbangkan Anies untuk Pilgub Jakarta? 'Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua,' jelas dia.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Siapa yang diusulkan ke PDI Perjuangan untuk calon gubernur di Jakarta? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.Ia pun tak memungkiri Ahok dan Anies adalah tokoh yang diusulkan kepada PDI Perjuangan untuk diusung sebagai kepala daerah di Jakarta.
-
Siapa yang direkomendasikan oleh DPP PDIP sebagai calon wakil wali kota? Putri politisi senior PDIP Aria Bima, Sukma Putri Maharani, mengaku legowo dan menerima keputusan DPP PDIP yang merekomendasikan Bambang Nugroho (Bambang Gage) sebagai bakal calon wakil wali kota mendampingi Teguh Prakosa di Pilkada Solo di Pilkada Solo 2024.
"Waktu itu zaman sebelumnya, wakil camat hilang. Bagaimana front line pemerintah daerah, bagaimana pendapatan daerah itu kan front linenya lurah. Pak Lurah ditekan, dipotong birokrasi itu. Tapi sekarang tidak lagi. Enggak tahu ini apa dan untuk apa, saya enggak ngerti. Apakah untuk eselonnya? Kalau saya kurang sependapat. Itu harus dipotong dan biarkan Camat dan Sescam-nya yang kerja. Dan enggak perlu ada Wakil Camat lagi," ungkap Prasetyo.
Karenanya, dia pun berniat untuk bicara dengan Anies soal ini. Agar bisa selaras menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Terlebih agar mempermudah proses investasi di DKI.
"Saya akan berdiskusi dengan gubernur nanti. Pemerintah daerah, legislatif dan eksekutif, supaya mudah bagaimana orang berani berinvestasi di Jakarta. Apalagi Jakarta sebagai ibu kota negara," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penugasan ini tertuang dalam surat DPD PDIP DKI Jakarta Nomor 423/IN/DPD-DKI/X/2023 yang ditandatangani oleh Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Widjaja.
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI ke Dishub: Jangan Sok Cegat Mobil Orang, Bikin Macet!
Baca SelengkapnyaPeluang mencalonkan Anies itu pun terbuka lebar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus aturan baru bagi calon kepala daerah
Baca SelengkapnyaKader Demokrat mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaPercepatan penempatan pejabat definitif ini dilakukan guna mendorong pelayanan lebih optimal.
Baca SelengkapnyaNasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.
Baca SelengkapnyaPosisi Anies terdesak Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
Baca SelengkapnyaCinta Mega yang ketahuan diduga main judi slot masih berstatus anggota dewan.
Baca Selengkapnya"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca SelengkapnyaSesuai amanat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Pras mengajak kader selalu turun ke lapangan dan bertemu rakyat.
Baca SelengkapnyaHari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca SelengkapnyaLewat keputusan MK tersebut, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD
Baca Selengkapnya