Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPRD Surabaya duga karyawan penyebab kematian satwa di KBS

Ketua DPRD Surabaya duga karyawan penyebab kematian satwa di KBS Kebun Binatang Surabaya. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua DPRD Surabaya M Machmud menduga kematian satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang terjadi secara beruntun dalam beberapa pekan terakhir akibat ulah dari oknum karyawan sendiri. Sejak awal tahun 2014, sudah lima satwa yang mati.

"Diketahui dalam satu bulan (awal Januari-awal Februari) lebih dari lima satwa yang mati, ini indikasi di dalam KBS ada yang tidak beres," kata Machmud di Surabaya seperti dilansir Antara, Minggu (2/2).

Setelah singa bernama Micheal dan gnu (binatang khas Afrika) mati awal Januari 2014, selanjutnya kijang betina barking deer (muntiacus muntjak), komodo jantan, dan rusa Bawean mati di awal Februari 2014.

Orang lain juga bertanya?

Untuk itu, Machmud meminta jajaran Direksi PD Taman Satwa KBS melakukan tindakan tegas terhadap oknum karyawan yang menjadi biang masalah itu. Para direksi diharapkan bisa memilah karyawan yang loyal dan tidak.

Dia menduga akar persoalan KBS, karena sebagian karyawan masih berpihak pada manajemen lama. "Direktur PDTS KBS harus mengamputasi karyawan yang nakal dan tidak loyal," tegasnya.

Mantan Ketua Pansus Pembentukan PDTS KBS itu, menambahkan jika pelaku pembunuhan satwa dari dalam, antisipasi terhadap kematian satwa sulit dilakukan meskipun di dalam KBS dipasang 53 unit CCTV guna memantau situasi di sekitar kandang satwa.

"Keberadaan CCTV tersebut telah diketahui oleh para karyawan KBS. Mereka kan tahu posisi CCTV, sehingga ada kelemahannya," ujarnya.

Dia memperkirakan bahwa untuk mengaburkan pengawasan, oknum karyawan menyamar sebagai pengunjung KBS, kemudian melemparkan makanan yang sudah dicampur dengan racun ke arah satwa.

Menurut Machmud, berlarut-larutnya persoalan kematian satwa, karena dirut PD Taman Satwa KBS tidak tegas dalam menyelesaikan masalah SDM. Ketidaktegasan tersebut ditunjukkan dengan turun tangannya wali kota dalam masalah yang membelit KBS.

"Saya minta dirut lebih tegas, sehingga wali kota tidak terus-terusan ikut campur. Sekarang wali kota seperti jadi direktur utama (KBS)," katanya.

Ia mengatakan dalam program pengembangan KBS tidak ada persoalan dan yakin manajemen bisa membenahi pengelolaan satwa. Namun, untuk persoalan SDM, ia menganggap hingga kini masih lemah.

"Hal yang diperlukan KBS sekarang ini pakar SDM, yang bisa membina karyawan karena sumbernya (masalah) dari itu," katanya.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Makin Lantang Suara Petugas Damkar Jawab Wakil Wali Kota Depok, Sentil Pembisik 'Marmut Berkepala Naga'
Makin Lantang Suara Petugas Damkar Jawab Wakil Wali Kota Depok, Sentil Pembisik 'Marmut Berkepala Naga'

Seorang petugas damkar Depok berani singgung wakil wali kota yang kritik video viral tentang kerusakan alat dan mobil damkar.

Baca Selengkapnya
Pj Walkot Palembang Murka Kepala Puskesmas Larang Pegawai Hamil, Terancam Dipecat
Pj Walkot Palembang Murka Kepala Puskesmas Larang Pegawai Hamil, Terancam Dipecat

Ratu Dewa menyebut sudah meminta Inspektorat untuk melakukan verifikasi laporan resmi.

Baca Selengkapnya
Komisi III Apresiasi Langkah Kejagung Pecat Jaksa Diduga Korupsi
Komisi III Apresiasi Langkah Kejagung Pecat Jaksa Diduga Korupsi

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Polisi Beri Perhatian Khusus untuk Turunkan Angka KDRT
DPR Minta Polisi Beri Perhatian Khusus untuk Turunkan Angka KDRT

Komisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR: Firli Bahuri Seharusnya Inisiatif Mundur Setelah Ditetapkan Tersangka
Komisi III DPR: Firli Bahuri Seharusnya Inisiatif Mundur Setelah Ditetapkan Tersangka

Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Polda Metro Jaya.

Baca Selengkapnya
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)

Baca Selengkapnya
VIDEO: NGAMUK! DPR Sikat Dirut KAI Didiek Hartantyo Anti Kritik & Bikin Karyawan Sengsara
VIDEO: NGAMUK! DPR Sikat Dirut KAI Didiek Hartantyo Anti Kritik & Bikin Karyawan Sengsara

Anggota DPR dari fraksi PDIP Mufti Anam menyentil Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo

Baca Selengkapnya
Pegawai Bea Cukai Dipecat Karena Terlibat Kasus Ini di Kalimantan
Pegawai Bea Cukai Dipecat Karena Terlibat Kasus Ini di Kalimantan

Pegawai tersebut kini tengah menjalani sidang di pengadilan

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jawaban Kapolda Metro saat ICW Desak Kapolri Copot Dirinya Buntut Kasus Firli
VIDEO: Jawaban Kapolda Metro saat ICW Desak Kapolri Copot Dirinya Buntut Kasus Firli

Karyoto mengatakan soal pencopotan dirinya kewenangan penuh dari Kapolri selaku atasan yang berhak merotasi jabatan anggota

Baca Selengkapnya
Polri Diminta Periksa Atasan 18 Polisi yang Peras Penonton DWP
Polri Diminta Periksa Atasan 18 Polisi yang Peras Penonton DWP

Jika para pimpinan oknum tersebut tidak diperiksa maka akan ada asumsi dari masyarakat, pimpinannya menerima setoran dari bawahannya.

Baca Selengkapnya
Anggota DPRD PDIP Kenneth sebut Banyak Aset Negara di DKI Dicaplok Orang: Pj Gubernur harus Tegas
Anggota DPRD PDIP Kenneth sebut Banyak Aset Negara di DKI Dicaplok Orang: Pj Gubernur harus Tegas

Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.

Baca Selengkapnya
Kasus Pemerasan SYL, Dewas Ternyata Sudah Serahkan Surat Permintaan Supervisi Polda Metro ke Pimpinan KPK
Kasus Pemerasan SYL, Dewas Ternyata Sudah Serahkan Surat Permintaan Supervisi Polda Metro ke Pimpinan KPK

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho menyatakan kewenangan menetapkan supervisi adalah pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya