Ketua DPRD Surabaya duga karyawan penyebab kematian satwa di KBS
Merdeka.com - Ketua DPRD Surabaya M Machmud menduga kematian satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang terjadi secara beruntun dalam beberapa pekan terakhir akibat ulah dari oknum karyawan sendiri. Sejak awal tahun 2014, sudah lima satwa yang mati.
"Diketahui dalam satu bulan (awal Januari-awal Februari) lebih dari lima satwa yang mati, ini indikasi di dalam KBS ada yang tidak beres," kata Machmud di Surabaya seperti dilansir Antara, Minggu (2/2).
Setelah singa bernama Micheal dan gnu (binatang khas Afrika) mati awal Januari 2014, selanjutnya kijang betina barking deer (muntiacus muntjak), komodo jantan, dan rusa Bawean mati di awal Februari 2014.
-
Apa usulan Bamus Betawi tentang gubernur Jakarta? 'Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden,' kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Kenapa Megawati meminta Bali tidak fokus hanya pada pariwisata? 'Boleh (memikirkan sektor pariwisata), tapi kan terukur dengan kecil pulaunya. Ini nggak, ayo diantem beeemm. Lalu rakyatnya nanti kan kasihan, tidak menikmati,' tutur Megawati.
-
Bagaimana Heru Budi minta camat dan lurah jaga netralitas di medsos? Terakhir, Heru mewanti-wanti soal cara menggunakan media sosial. Dia berharap, para camat dan lurah untuk tak asal berkomentar di media sosial. “Misalnya Bapak-Bapak ada di grup masyarakat, ya sudah kalau hal-hal yang tidak dikomentarin, tidak perlu. Kalau bilang, 'Bu Lurah, Pak Lurah, Pak Camat ada banjir atau ini atau ada anak yang sakit DBD', jawab,“
-
Apa yang Megawati minta ke Gubernur Bali terkait krisis air? Megawati meminta Provinsi Bali tidak hanya berfokus kepada urusan pariwisata saja. Sebab, pemerintah setempat juga harus memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup rakyatnya sendiri.
-
Siapa yang diminta Komisi III agar tegas? Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
Untuk itu, Machmud meminta jajaran Direksi PD Taman Satwa KBS melakukan tindakan tegas terhadap oknum karyawan yang menjadi biang masalah itu. Para direksi diharapkan bisa memilah karyawan yang loyal dan tidak.
Dia menduga akar persoalan KBS, karena sebagian karyawan masih berpihak pada manajemen lama. "Direktur PDTS KBS harus mengamputasi karyawan yang nakal dan tidak loyal," tegasnya.
Mantan Ketua Pansus Pembentukan PDTS KBS itu, menambahkan jika pelaku pembunuhan satwa dari dalam, antisipasi terhadap kematian satwa sulit dilakukan meskipun di dalam KBS dipasang 53 unit CCTV guna memantau situasi di sekitar kandang satwa.
"Keberadaan CCTV tersebut telah diketahui oleh para karyawan KBS. Mereka kan tahu posisi CCTV, sehingga ada kelemahannya," ujarnya.
Dia memperkirakan bahwa untuk mengaburkan pengawasan, oknum karyawan menyamar sebagai pengunjung KBS, kemudian melemparkan makanan yang sudah dicampur dengan racun ke arah satwa.
Menurut Machmud, berlarut-larutnya persoalan kematian satwa, karena dirut PD Taman Satwa KBS tidak tegas dalam menyelesaikan masalah SDM. Ketidaktegasan tersebut ditunjukkan dengan turun tangannya wali kota dalam masalah yang membelit KBS.
"Saya minta dirut lebih tegas, sehingga wali kota tidak terus-terusan ikut campur. Sekarang wali kota seperti jadi direktur utama (KBS)," katanya.
Ia mengatakan dalam program pengembangan KBS tidak ada persoalan dan yakin manajemen bisa membenahi pengelolaan satwa. Namun, untuk persoalan SDM, ia menganggap hingga kini masih lemah.
"Hal yang diperlukan KBS sekarang ini pakar SDM, yang bisa membina karyawan karena sumbernya (masalah) dari itu," katanya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seorang petugas damkar Depok berani singgung wakil wali kota yang kritik video viral tentang kerusakan alat dan mobil damkar.
Baca SelengkapnyaRatu Dewa menyebut sudah meminta Inspektorat untuk melakukan verifikasi laporan resmi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari fraksi PDIP Mufti Anam menyentil Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo
Baca SelengkapnyaPegawai tersebut kini tengah menjalani sidang di pengadilan
Baca SelengkapnyaKaryoto mengatakan soal pencopotan dirinya kewenangan penuh dari Kapolri selaku atasan yang berhak merotasi jabatan anggota
Baca SelengkapnyaJika para pimpinan oknum tersebut tidak diperiksa maka akan ada asumsi dari masyarakat, pimpinannya menerima setoran dari bawahannya.
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewas KPK, Albertina Ho menyatakan kewenangan menetapkan supervisi adalah pimpinan KPK.
Baca Selengkapnya