Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua Komisi I DPR minta pemerintah tolak syarat tebusan Abu Sayyaf

Ketua Komisi I DPR minta pemerintah tolak syarat tebusan Abu Sayyaf Mahfudz Siddiq. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Sepuluh WNI awak kapal pandhu brahma 12 dikabarkan disandera oleh kelompok militan Abu Sayyaf di perairan Filipina. Mereka meminta tebusan sebanyak 50 juta peso atau sekitar Rp 14,3 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta agar pemerintah menolak permintaan Sayyaf.

"Kelompok Abu Sayyaf saat ini makin terdesak dan kesulitan pendanaan. Mereka lakukan cara-cara pemerasan antara lain melalui penyanderaan. Pemerintah tidak perlu memenuhi permintaan tersebut," kata Mahfudz saat dihubungi, Selasa (29/3).

Orang lain juga bertanya?

Politikus PKS ini juga menyarankan agar pemerintah Indonesia berkomunikasi dengan ‎pemerintah Filipina. Sayyaf dikenal sebagai teroris lokal yang kerap melakukan penyanderaan terhadap orang asing untuk meminta tebusan.

"Pihak Indonesia bisa membangun otoritas Filipina untuk selesaikan masalah tersebut. Koordinasi dengan pemerintah Filipina untuk pembebasan sandera WNI," tuturnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia membenarkan adanya 10 Warga Negara Indonesia (WNI) disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. 10 WNI tersebut disandera bersama 7 ribu ton batu bara.

"Pada hari Senin, 28 Maret 2016, Kemlu menerima informasi awal dari sejumlah pihak mengenai adanya 2 kapal berbendera Indonesia yang dibajak dan 10 WNI awak kapal yang disandera di perairan Filipina. Benar bahwa telah terjadi pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia," kata juru bicara Kemlu Arrmanatha Nasir kepada ‎merdeka.com.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ibas Minta Panglima TNI Jamin Kasus Paspampres Aniaya Pemuda Aceh Transparan: Harus Berkeadilan
Ibas Minta Panglima TNI Jamin Kasus Paspampres Aniaya Pemuda Aceh Transparan: Harus Berkeadilan

Ibas mengutuk keras kasus penculikan dan penganiayaan Paspampres terhadap pemuda Aceh.

Baca Selengkapnya
Komisi I Surati Panglima TNI & Kawal Kasus Paspampres Diduga Aniaya Warga Aceh Hingga Tewas
Komisi I Surati Panglima TNI & Kawal Kasus Paspampres Diduga Aniaya Warga Aceh Hingga Tewas

Anggota DPR RI asal Aceh M. Nasir Djamil, meminta pelaku diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota TNI.

Baca Selengkapnya
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)

Baca Selengkapnya
Sebuah Pesan Megawati Soekarnoputri untuk Kapolri Sigit: Sudah Insaf Dong Pak
Sebuah Pesan Megawati Soekarnoputri untuk Kapolri Sigit: Sudah Insaf Dong Pak

Megawati hendak menyampaikan sebuah pesan untuk Kapolri.

Baca Selengkapnya
Di Depan PPATK & KPK, Ketua Komisi III Sindir Mandeknya RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal
Di Depan PPATK & KPK, Ketua Komisi III Sindir Mandeknya RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal

Komisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.

Baca Selengkapnya
Surati Panglima, DPR Yakinkan Publik Kasus Warga Aceh Dibunuh Paspampres akan Transparan
Surati Panglima, DPR Yakinkan Publik Kasus Warga Aceh Dibunuh Paspampres akan Transparan

Pomdam Jaya menyampaikan dalam kasus ini pihaknya telah menetapkan sebanyak tiga anggota TNI sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik

Agar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.

Baca Selengkapnya
IMM Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri, Sebut PDIP Reaktif Imbas Pilkada
IMM Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri, Sebut PDIP Reaktif Imbas Pilkada

IMM menyebut wacana tersebut tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Said Didu Ogah Mediasi dengan Ketua Apdesi Tangerang: Saya Tidak Pernah Musuhi Dia
Blak-blakan Said Didu Ogah Mediasi dengan Ketua Apdesi Tangerang: Saya Tidak Pernah Musuhi Dia

Said Didu beralasan dirinya tidak bermusuhan dengan Apdesi.

Baca Selengkapnya
Bela Hasto, Megawati Beri Pesan ke Kapolri: Jangan Lagi Kamu Nanti di Pilkada Main Kayak Gitu
Bela Hasto, Megawati Beri Pesan ke Kapolri: Jangan Lagi Kamu Nanti di Pilkada Main Kayak Gitu

Selain meminta Sigit tak lagi ‘bermain’ di Pilkada 2024, Megawati ingin berpesan kepada pucuk tertinggi Korps Bhayangkara itu untuk insaf.

Baca Selengkapnya
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa

Sufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Tegas Ingatkan Komnas HAM Kerjasama dengan Polri Tuntaskan Kasus Vina Cirebon
VIDEO: DPR Tegas Ingatkan Komnas HAM Kerjasama dengan Polri Tuntaskan Kasus Vina Cirebon

Supriansa mengusulkan agar Komnas HAM lebih mendalami kasus tersebut.

Baca Selengkapnya