Ketua Komisi VI DPR: Makin jelas Rini Soemarno kerja untuk siapa

Merdeka.com - Ketua Komisi VI DPR, Hafisz Tohir menyesalkan pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno yang buka peluang orang asing duduk jadi bos BUMN. Menurut dia, pemerintah sudah kehilangan ruh perjuangan UUD 1945.

"Saya sangat menyesalkan hal tersebut. Semakin jelas Rini Soemarno bekerja untuk siapa. Kita telah kehilangan ruh perjuangan 45 dan tidak berpijak kepada UUD 1945," kata Hafisz dalam pesan singkat, Selasa (16/12).

Adik Hatta Rajasa ini juga mencoba mengigatkan, ketika Rini menjadi bos Astra juga Indonesia tak mampu membuat mobil nasional. Sebab, ada industri asing yang dipersilakan masuk ketimbang memprioritaskan proyek mobil nasional.

"Dulu juga sewaktu dia menjabat Dirut Astra Motor, Indonesia tidak kesampaian membuat mobil nasional karena Jepang masuk dan menghalangi secara industri melalui kepanjangan tangan Toyota Jepang di Astra Indonesia," kata Politikus PAN itu.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membuka lebar pintu perusahaan negara untuk warga negara asing. Orang asing diperbolehkan menjadi bos, petinggi perusahaan BUMN jika berhasil lolos dalam proses seleksi.

"Bisa saja orang asing jadi bos BUMN. Tetapi kita ambil dari dalam terlebih dahulu," ujar dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/12).

Rini punya alasan mempersilakan orang asing duduk sebagai bos perusahaan BUMN. Dia berdalih, pemilihan direksi BUMN harus melihat persaingan global. Apalagi, lanjut dia, Indonesia bakal menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Terpenting bagi Rini, petinggi perusahaan BUMN mempunyai kompetensi dalam pemasaran dan persaingan global. Ini penting untuk ekspansi perusahaan BUMN di luar negeri. Dia mencontohkan PT Semen Indonesia yang telah memiliki anak usaha di luar negeri yaitu Vietnam.

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini melihat, pemasaran internasional perusahaan BUMN masih lemah. Untuk itu, BUMN membutuhkan direktur yang mampu memiliki kompetensi dalam perdagangan internasional.

"Kita pakai head hunter untuk mencari direktur atau calon yang memang mempunyai kompetensi untuk itu," jelas dia.

Untuk masalah gaji bagi direktur asing, kata dia, akan dikaji terlebih dulu. Rini mengaku direktur asing dimungkinkan mendapatkan gaji di atas Gubernur Bank Indonesia atau di atas Rp 200 juta.

"Tapi memang tidak ada kesepakatan tertulis. Itu kemungkinan bisa dikaji," ucapnya.