Ketua Komisi VI DPR Sebut Eks Menkes Terawan Pernah Tolak Beli Vaksin Sinovac
Merdeka.com - Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Reza mengungkap, mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menolak meneken kontrak dengan sejumlah perusahaan pengembang vaksin. Sehingga Indonesia gagal mendapatkan beberapa vaksin tersebut.
"Baik Sinopharm, Sinovac dan Astrazeneca yang kabarnya gagal karena menkes sebelumnya tidak mau tanda tangan dan ini semua tentu jadi catatan," ujar Faisol dikutip dari siaran YouTube, Selasa (29/12).
Namun, Ketua DPP PKB ini tidak menyebutkan alasan mengapa Terawan tidak meneken kontrak tersebut.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Mengapa PKB disebut menolak uang tersebut? Uang bernilai fantastis itu disebut agar Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mundur dari posisinya selaku calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
-
Kenapa TKN tak siapkan pakar khusus untuk Prabowo? Tim Kampanye Nasional (TKN) tidak menyiapkan pakar khusus untuk membantu persiapan debat Prabowo-Gibran. Karena temanya bukan jadi masalah bagi Prabowo dan Gibran.
-
Kenapa Titiek Puspa tidak melapor berita hoaks ke polisi? 'Oh, menghabiskan tenaga. Ngapain lapor? Biarin dia mau bikin begitu ya buat saya tidak apa-apa. Mungkin ada (pembuat hoaks) ingin menyapa saya. Tetapi nggak kesampaian,' ujarnya.
-
Kenapa Taufan Pawe enggan mengomentari dukungan Muh Ishak? Ia menganggap pengakuan ipar mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tersebut hanya asumsi dan berita belaka. 'Saya tidak mau mengomentari itu, karena saya tidak melihat fakta. hanya berita-berita, asumsi-asumsi,' ujarnya usai Bimbingan Teknis Pelatihan Sistem Informasi dan Dana Kampanye di Hotel Mercure Makassar, Minggu (10/12).
-
Kenapa Dharma Pongrekun menolak istilah COVID-19? 'Saya sangat memahami mengenai pandemi ini. Ini adalah agenda tersembunyi dari luar negeri untuk mengambil alih kedaulatan negara kita. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya bangsa ini hingga harus mengikuti istilah yang ditetapkan, mengapa tidak menggunakan istilah Tofik, kenapa harus mengikuti COVID?,' ungkap Dharma.
Faisol menyampaikan informasi demikian dalam konteks penunjukan Budi Gunadi Sadikin sebagai pengganti Terawan sebagai Menkes.
Menurutnya, Budi diangkat karena kerjanya sebagai Wakil Menteri BUMN berperan dalam penanganan Covid-19. Misalnya menyediakan Wisma Atlet, Konsolidasi Rumah Sakit milik BUMN. Serta upaya pembelian vaksin Covid-19.
"Kalau vaksinasi perubahan Menkes dengan Budi Sadikin mungkin lebih praktis menurut saya. Karena sebagai Wamen BUMN Budi Sadikin beberapa bulan terakhir berkecimpung sangat dalam urusan penanganan Covid-19," ujar Faisol.
"Menyediakan wisma atlet misalnya RS modular, konsolidasi RS bumn dari 70 RS dalam satu induk di mana IHC menjadi leading company, kemudian upaya melakukan pembelian vaksin," jelasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca Selengkapnya"Enggak ada guna, laporannya lecehkan kita seolah-olah tak ada persoalan," tegas Anggota Komisi VI DPR, Deddy Sitorus.
Baca SelengkapnyaSaat itu, TNI tak terima KPK menetapkan Henri Alfiandi sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaAirlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaPernyataan ini disampaikan Trenggono usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama lebih dari dua jam.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan, surat keputusan pemecatan Tia dikeluarkan sebelum kritik tersebut dilayangkan kepada Nurul Ghufron.
Baca SelengkapnyaKemenkes dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan ini.
Baca SelengkapnyaSYL juga menegaskan tidak pernah ada istilah tawar menawar.
Baca SelengkapnyaTia digantikan oleh Bonnie Triyana yang merupakan peraih suara kedua terbanyak di daerah pemilihan Banten I.
Baca SelengkapnyaThomas Trikasih Lembong mempertanyakan soal dua alat bukti yang dijadikan landasan Kejaksaan Agung (Kejagung), menetapkan tersangka korupsi impor gula.
Baca SelengkapnyaReyna merupakan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Kemenakertrans Tahun 2012.
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca Selengkapnya