Ketua Komura pastikan 1.300 buruh terbayar usai OTT di TPK Palaran
Merdeka.com - Pasca operasi tangkap tangan (OTT) pungli Bareskrim Polri di terminal peti kemas (TPK) Palaran senilai Rp 6,1 miliar, seribuan buruh koperasi tenaga kerja bongkar muat samudera sejahtera (TKBM Komura) tak gajian. Ketua TKBM Komura Jafar Abdul Gaffar memastikan gaji pasti terbayarkan.
Pantauan merdeka.com, Jafar yang tercatat aktif sebagai anggota komisi II DPRD Samarinda terlihat ngantor di gedung dewan. Di dalam kantor wakil rakyat itu, dia bertemu dengan rekanannya di DPRD.
"Sedang pertemuan di masa reses dewan," kata salah seorang staf di DPRD Samarinda, kepada merdeka.com, Kamis (23/3).
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
-
Bagaimana cara Pantarlih Pilkada 2024 mendapatkan gaji? Gaji ini diberikan sebagai bentuk penghargaan dan kompensasi atas keterlibatan mereka dalam menjalankan tugas sebagai Pantarlih.
-
Kapan gaji KPPS Pilkada 2024 dibayarkan? Besaran gaji KPPS Pilkada 2024 itu sudah termasuk honorarium untuk masa kerja selama proses pemungutan dan penghitungan suara dilangsungkan.
-
Apa itu gaji telat? 'Gaji telat itu ibarat kentut di tempat umum, bikin nggak nyaman tapi harus diterima.'
-
Siapa yang mengalami tunggakan gaji? Melalui unggahan terbarunya, ia menyatakan adanya tunggakan gaji dari klub kepada dirinya dan beberapa rekan setimnya.
-
Bagaimana menentukan gaji sekretaris PPS Pilkada 2024? Ada pula besaran gaji yang diterima oleh sekretariat PPS atau sekretaris PPS ialah senilai Rp 1.150.000 per orang.
Sekira pukul 14.39 WITA, dia berjalan keluar pintu masuk DPRD Samarinda bersama sopir pribadinya, menuju mobil sedan hitam miliknya bernomor polisi KT 1484 B, yang diparkir di halaman parkir DPRD Samarinda.
Pewarta yang menunggunya hampir 2 jam, mengabadikan momen dia keluar dari gedung DPRD. Djafar sempat melempar senyum kepada wartawan. Awalnya, dia enggan berkomentar perihal kasusnya. Setelah ditanya nasib 1.300 buruh Komura yang tidak gajian pasca OTT, Jafar lantas akhirnya buka suara.
"Sedang dipersiapkan gajinya," kata dia, sambil membuka kaca mobilnya.
Jafar memastikan, gaji buruh Komura, dipastikan akan dibayar. Meski begitu, dia tidak menyebut kepastian waktu pembayaran gaji buruh Komura, yang saat ini menganggur dan nongkrong di kantor Komura di Jalan Yos Sudarso.
"Siap (dibayar), harus. Dibayar, orang habis kerja kok," tegasnya.
Jafar enggan berkomentar, saat ditanya wartawan terkait rencana pemeriksaan dia oleh penyidik Bareskrim. Dia juga tidak bersedia berkomentar terkait kasus dugaan pungli yang diduga membelit Komura yang dia pimpin.
"Tidak usah dulu saya komentar," demikian Djafar sambil menutup kaca mobilnya, dan pergi meninggalkan halaman parkir DPRD Samarinda.
Diketahui, Bareskrim Polri dan Ditreskrimsus Polda Kaltim, Jumat (17/3) lalu, membongkar dugaan pungli di kawasan TPK Palaran, Samarinda, yang berujung pada penyitaan uang Rp 6,1 miliar, beserta aset yang dikelola Komura bernilai ratusan miliar, diduga milik Komura.
Kasus itu, menyeret sekretaris Komura DH, sebagai tersangka. Imbas dari penyitaan uang miliaran rupiab itu, sekitar 1.300 buruh kini menganggur, dan mereka juga tak gajian.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aksi dilakukan di kantor KPU Makassar untuk menagih janji upah kerja petugas sorlip
Baca SelengkapnyaPT Dirgantara Indonesia (PTDI) menunggak pembayaran gaji karyawan.
Baca SelengkapnyaPihak perusahaan juga telah melakukan pertemuan bersama dengan para karyawan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Baca SelengkapnyaIren Maulana mengaku belum menerima upah meski tugasnya telah selesai.
Baca SelengkapnyaPesangon 233 buruh Bata yang terkena PHK akan dibayarkan pada Senin.
Baca SelengkapnyaSetiap tahun terjadi kasus kecurangan demi tidak membayar THR karyawan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani juga tidak menutup kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran.
Baca SelengkapnyaKomite Tapera berhak mendapatkan honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya untuk meningkatkan kinerja.
Baca SelengkapnyaTiko mengamini, terjadi dugaan penyalahgunaan keuangan di tubuh Indofarma yang merugikan negara.
Baca SelengkapnyaPemotongan gaji bagi karyawan swasta maupun mandiri akan diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaGaji seluruh karyawan PT DI untuk bulan November 2023, baru dibayar rata sebesar Rp1 juta.
Baca SelengkapnyaPembayaran THR tidak boleh dicicil, juga batas akhir perusahaan membayar THR karyawan atau buruh pada H-7 Idul Fitri 1445 Hijriah.
Baca Selengkapnya