Follow
Ketua KPK sindir Ahok soal barter Kalijodo dengan reklamasi
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya keanehan di dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, soal dugaan barter tambahan kontribusi salah satu pengembang dalam proyek reklamasi dengan penggusuran kawasan Kalijodo. Pasalnya, keputusan diambil sebelum payung hukum rampung.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, akan menimbulkan pertanyaan bilamana sebuah keputusan diambil saat peraturan tersebut belum ada.
"Nah kalau enggak ada peraturannya, itu kita ada tanda tanya besar. Seyogianya peraturannya harus disiapkan dulu," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/5).
-
Siapa yang beri saran itu? Laporan terbaru dari Tiongkok, salah satu pasar terbesar Apple, menyoroti kekhawatiran yang diajukan oleh beberapa toko resmi Apple.
-
Apa yang harus didahulukan? Mengutip laman Dinas Perhubungan dijabarkan bahwa, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain; mendahulukan kereta api; dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.
-
Siapa yang seharusnya diberi pemahaman tentang aturan? Romi menjelaskan bahwa orangtua dapat memberikan pemahaman kepada anak melalui komunikasi yang bersifat kognitif, serta memperhatikan dampak emosional yang mungkin timbul jika anak tidak melakukan pelanggaran.
-
Apa yang dituntut oleh jaksa? 'Menghukum terdakwa Bayu Firlen dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) Tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,' lanjutan dari keterangan yang dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran? IEG mendapati adanya indikasi venue-venue di beberapa kota yang melakukan pelanggaran, yang mana para pelaku usaha ini melakukan kegiatan nonton secara ilegal atau tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
-
Siapa yang perlu merespons? Pada saat anak mulai menggunakan kata-kata kasar atau mengumpat, orangtua sebaiknya tidak diam saja dan harus langsung meresponsnya.
Menurut Agus, seharusnya semua tindakan yang diambil terlebih dulu dibuat peraturannya. Termasuk dalam keputusan yang diambil Ahok soal tambahan kontribusi pengembang.
"Kan bisa, kalau di tingkat pusat tidak ada peraturannya kita bisa buat perda, buat pergub, jangan kemudian kita kalau sebagai birokrat bertindak sesuatu tanpa ada acuan perundang-undangannya itu kan tidak boleh," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, marah besar setelah beredar kabar ada barter uang miliaran di balik penertiban Kalijodo dan proyek reklamasi. Dia berulang kali menegaskan tidak benar.
"Ini aku nggak tahu kertas ini bener atau nggak. Itu jahat banget. Jadi ini mungkin catatan Podomoro (ke kontraktor), ini jahat banget," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/6).
"Tapi sialan, (ada tulisan) yang telah diterima gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dari Agung Podomoro Land. Kok saya terima (uang)?" jelasnya.
Dia menjelaskan, memang benar yang diberikan pengembang dalam hal ini PT APL adalah kontribusi tambahan dan bukan CSR. Sebab PT APL salah satu pengembang pemegang izin reklamasi.
Dalam kesempatan yang sama, Ahok, sapaan Basuki, menolak dikatakan pemberian kontribusi pengembang tak ada aturan hukum. Kalau pun ada pihak yang menyebarkan demikian, kata Ahok, dia akan mempertanyakan datanya.
"Saya akan cari, aku mau tahu kertas aslinya dari mana," pungkasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Permintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
WNA tersebut dicekal terhitung sejak 5 Juli guna mempermudah penyidik
Baca Selengkapnya
AHY menekankan dirinya bersama Kementerian ATR/BPN tidak bisa bekerja sendirian.
Baca Selengkapnya
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Penyelesaian sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa tanah atau lahan.
Baca Selengkapnya
Meski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca Selengkapnya