Ketua KPK minta kepala daerah tak tak takut gunakan anggaran
Merdeka.com - Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki meminta kepala daerah, kementerian/lembaga negara agar tidak takut mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan serapan anggaran. Jangan sampai uang negara mengendap lama dan perekonomian tidak tumbuh secara maksimal.
"Nah bahwa adanya ketakutan-ketakutan dari pengguna anggaran, apakah bupati atau gubernur atau kementerian/lembaga saya kira itu satu hal yang tidak perlu ditakutkan sepanjang mereka dalam melaksanakan fungsinya untuk menggunakan anggaran itu betul-betul proper. Jangan ada niat macam-macam deh, terutama niat untuk menerima sesuatu ya, pemberian atau janji," kata Ruki di Istana Bogor, Senin (24/8).
Ruki menjelaskan, jika ada indikasi merugikan keuangan negara, maka KPK akan melakukan koordinasi dengan BPK atau BPKP untuk melakukan audit investigasi. Setelah audit investigasi ditemukan, perbuatan melawan hukum apa yang mereka lakukan, baru KPK masuk dan maju dengan penyidikannya.
-
Bagaimana uang bisa menjadi penimbun kekayaan? Uang sebagai penimbun kekayaan artinya uang merupakan bagian kekayaan seseorang atau perusahaan dalam menunjukkan seberapa besar kekuatan finansial yang dimiliki.
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
-
Bagaimana cara menghemat pengeluaran? Mengurangi biaya belanja bukan berarti mengurangi manfaat dari barang itu sendiri. Sebaliknya, dengan membeli barang dengan harga lebih tinggi, cenderung hemat. Sebab, produk dengan harga cukup tinggi memiliki usia pakai lebih panjang dibandingkan produk dengan harga murah. Akhirnya, Anda tidak perlu membeli produk yang serupa di setiap satu atau dua bulan sekali.
-
Kenapa menabung itu penting? Menabung merupakan hal penting, tetapi menabung bisa jadi terabaikan saat Anda fokus membayar tagihan dan pengeluaran lainnya.
-
Mengapa PKB disebut menolak uang tersebut? Uang bernilai fantastis itu disebut agar Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mundur dari posisinya selaku calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
"Dengan demikian tidak terjadi hiruk pikuk. Kalau baru indikasi-indikasi lebih baik kita kembalikan dulu pada ahlinya yaitu auditor investigasi, mereka cukup mampu untuk melakukan seperti itu," katanya.
Ruki menegaskan, tak ada toleransi soal kebijakan yang masuk dalam ranah hukum korupsi. Maksud pengambilan kebijakan soal kesalahan administrasi, kata Ruki, maksudnya adalah menafsirkan kebijakan itu sendiri dan keluar dari kewenangannya.
"Nah itu penilaian terhadap itu. Apakah diskresi itu bertentangan dengan hukum, apakah diskresi itu betul-betul diperlukan. Jadi bukan perbuatan pidananya yang ditoleransi. Dalam kebijakan itu kan enggak semuanya harus sesuai dengan garis, ada hal-hal yang perlu ditoleransi," jelas Ruki.
"Ambil contoh paling konkret, ketika misalnya ada sebuah kampung kebakaran, tadi contohnya itu, apakah gubernur wali kota itu kemudian tidak secara spontan mengeluarkan uang untuk meringankan beban. Mereka mengatakan tidak berani kami, karena kebijakannya tidak begitu. Menurut saya ini yang salah," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaKementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.
Baca SelengkapnyaKomarudin meminta kepada Pj yang ingin menjadi tim sukses salah satu palson untuk silakan keluar
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaIni alasan mengapa Sri Mulyani menjadi pejabat yang paling ditakuti pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaWakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk melakukan penghematan anggaran.
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaPrabowo ingin Indonesia menjadi negara kaya. Menurutnya, tak ada alasan RI tidak bisa mewujudkan itu.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo mengingatkan agar para pejabat, khususnya menteri dan kepala daerah, tidak melakukan mark up anggaran
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango berharap pada kunjungannya ke Gorontalo tidak terjadi OTT KPK.
Baca Selengkapnya