Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua KPK minta kepala daerah tak tak takut gunakan anggaran

Ketua KPK minta kepala daerah tak tak takut gunakan anggaran Taufiqurrahman Ruki. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki meminta kepala daerah, kementerian/lembaga negara agar tidak takut mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan serapan anggaran. Jangan sampai uang negara mengendap lama dan perekonomian tidak tumbuh secara maksimal.

"Nah bahwa adanya ketakutan-ketakutan dari pengguna anggaran, apakah bupati atau gubernur atau kementerian/lembaga saya kira itu satu hal yang tidak perlu ditakutkan sepanjang mereka dalam melaksanakan fungsinya untuk menggunakan anggaran itu betul-betul proper. Jangan ada niat macam-macam deh, terutama niat untuk menerima sesuatu ya, pemberian atau janji," kata Ruki di Istana Bogor, Senin (24/8).

Ruki menjelaskan, jika ada indikasi merugikan keuangan negara, maka KPK akan melakukan koordinasi dengan BPK atau BPKP untuk melakukan audit investigasi. Setelah audit investigasi ditemukan, perbuatan melawan hukum apa yang mereka lakukan, baru KPK masuk dan maju dengan penyidikannya.

"Dengan demikian tidak terjadi hiruk pikuk. Kalau baru indikasi-indikasi lebih baik kita kembalikan dulu pada ahlinya yaitu auditor investigasi, mereka cukup mampu untuk melakukan seperti itu," katanya.

Ruki menegaskan, tak ada toleransi soal kebijakan yang masuk dalam ranah hukum korupsi. Maksud pengambilan kebijakan soal kesalahan administrasi, kata Ruki, maksudnya adalah menafsirkan kebijakan itu sendiri dan keluar dari kewenangannya.

"Nah itu penilaian terhadap itu. Apakah diskresi itu bertentangan dengan hukum, apakah diskresi itu betul-betul diperlukan. Jadi bukan perbuatan pidananya yang ditoleransi. Dalam kebijakan itu kan enggak semuanya harus sesuai dengan garis, ada hal-hal yang perlu ditoleransi," jelas Ruki.

"Ambil contoh paling konkret, ketika misalnya ada sebuah kampung kebakaran, tadi contohnya itu, apakah gubernur wali kota itu kemudian tidak secara spontan mengeluarkan uang untuk meringankan beban. Mereka mengatakan tidak berani kami, karena kebijakannya tidak begitu. Menurut saya ini yang salah," tandasnya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Capim KPK Poengky Ulas Potensi Anggaran Bocor Usai Pemilu dan Pilkada 2024
Capim KPK Poengky Ulas Potensi Anggaran Bocor Usai Pemilu dan Pilkada 2024

Adanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.

Baca Selengkapnya
KPK Minta Tambahan Anggaran Rp117 Miliar di 2025
KPK Minta Tambahan Anggaran Rp117 Miliar di 2025

Dia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Ingatkan Pemda Perluasan Akses Keuangan Demi Kemudahan Masyarakat
Kemendagri Ingatkan Pemda Perluasan Akses Keuangan Demi Kemudahan Masyarakat

Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Peringatan Komarudin PDIP Depan Mendagri, Pj Kepala Daerah Jangan Cawe-Cawe Pilkada!
VIDEO: Peringatan Komarudin PDIP Depan Mendagri, Pj Kepala Daerah Jangan Cawe-Cawe Pilkada!

Komarudin meminta kepada Pj yang ingin menjadi tim sukses salah satu palson untuk silakan keluar

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser "Cekak!"

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

Baca Selengkapnya
Ternyata Sri Mulyani Jadi Pejabat Paling Ditakuti Pemda, Ini Alasannya
Ternyata Sri Mulyani Jadi Pejabat Paling Ditakuti Pemda, Ini Alasannya

Ini alasan mengapa Sri Mulyani menjadi pejabat yang paling ditakuti pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya
Wamendagri Ungkap Prabowo Minta Menteri Berhemat: Jangan Ada Biaya yang Dihambur-Hamburkan
Wamendagri Ungkap Prabowo Minta Menteri Berhemat: Jangan Ada Biaya yang Dihambur-Hamburkan

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk melakukan penghematan anggaran.

Baca Selengkapnya
Anggota DPRD PDIP Kenneth sebut Banyak Aset Negara di DKI Dicaplok Orang: Pj Gubernur harus Tegas
Anggota DPRD PDIP Kenneth sebut Banyak Aset Negara di DKI Dicaplok Orang: Pj Gubernur harus Tegas

Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat Pilkada
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat Pilkada

Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.

Baca Selengkapnya
Istana: Prabowo Tekankan Tidak Ada Alasan Negara Kita Tidak Bisa Kaya
Istana: Prabowo Tekankan Tidak Ada Alasan Negara Kita Tidak Bisa Kaya

Prabowo ingin Indonesia menjadi negara kaya. Menurutnya, tak ada alasan RI tidak bisa mewujudkan itu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Prabowo Emosi Depan Menteri Hingga Jenderal, Budaya Mark Up Curi Uang Rakyat
VIDEO: Prabowo Emosi Depan Menteri Hingga Jenderal, Budaya Mark Up Curi Uang Rakyat

Presiden Prabowo mengingatkan agar para pejabat, khususnya menteri dan kepala daerah, tidak melakukan mark up anggaran

Baca Selengkapnya
Ketua KPK: Gorontalo Termasuk Provinsi Luput dari OTT, Bukan Berarti Tidak Ada
Ketua KPK: Gorontalo Termasuk Provinsi Luput dari OTT, Bukan Berarti Tidak Ada

Nawawi Pomolango berharap pada kunjungannya ke Gorontalo tidak terjadi OTT KPK.

Baca Selengkapnya