Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua KPK Nilai Polri Harus Perbaiki Sistem Layanan Publik Cegah Praktik Korupsi

Ketua KPK Nilai Polri Harus Perbaiki Sistem Layanan Publik Cegah Praktik Korupsi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) bersama Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) di Gedung KP. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengajak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan internal melalui penguatan sistem pengendalian mutu pelayanan (quality control) dan penjamin kualitas kinerja (quality assurance).

"Kalau ingin mewujudkan pelayanan prima, pelayanan terbaik untuk rakyat, kerahkan kekuatan untuk melakukan fungsi-fungsi jaminan baik itu sebagai quality control maupun quality assurance," kata Firli dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Tahun 2020 di Jakarta, seperti diberitakan Antara, Selasa (16/2).

Firli menambahkan, perbaikan sistem dalam pelayanan publik tersebut merupakan salah satu langkah pencegahan korupsi.

Orang lain juga bertanya?

Ia menilai korupsi bukan sekadar kejahatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Firli mengatakan bahwa korupsi juga kejahatan yang merampas hak-hak rakyat.

Sebab, korupsi dapat menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Jika semuanya program dan kebijakan pemerintah terhambat karena maraknya korupsi, maka tujuan bernegara yang menciptakan persatuan Indonesia pun bisa terhambat.

"Kami sampaikan juga bahwa tujuan negara itu bisa gagal kalau kita tidak bisa melakukan program, melaksanakan kebijakan, yang justru akan membuat gagalnya tujuan bernegara. Salah satunya adalah karena maraknya terjadi korupsi," kata Firli.

Namun, KPK memiliki program pencegahan dengan delapan area intervensi, salah dua di antaranya adalah penguatan aparatur sipil negara dan penguatan aparatur pengawas intern pemerintah atau Inspektorat.

Fungsi Inspektorat pada institusi Polri dimiliki oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum).

"Karena itu, pada kesempatan ini saya titip kepada pak Irwasum melalui bapak Kapolri, untuk mengajak semuanya melakukan perbaikan sistem, penguatan sistem, karena sistem tidak bisa dikorupsi," kata Firli.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK: Risiko Korupsi di Instansi Negara Berada di Level Waspada
KPK: Risiko Korupsi di Instansi Negara Berada di Level Waspada

Tanak menjelaskan, sasaran tersebut diejawantahkan ke dalam bentuk indikator untuk mengukur dampak pencegahan korupsi menggunakan Survei Penilaian Integritas.

Baca Selengkapnya
Pesan Tegas Prabowo di Hakordia buat Penegak Hukum: Tidak Boleh Ragu Berantas Korupsi!
Pesan Tegas Prabowo di Hakordia buat Penegak Hukum: Tidak Boleh Ragu Berantas Korupsi!

Budi mengatakan tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa serta dapat menghambat pembangunan

Baca Selengkapnya
Nawawi Pomolango Pimpin Upacara HUT ke-79 RI di KPK: Perjuangan untuk Berantas Korupsi Harus Tetap Berkobar
Nawawi Pomolango Pimpin Upacara HUT ke-79 RI di KPK: Perjuangan untuk Berantas Korupsi Harus Tetap Berkobar

Nawawi menegaskan pemberantasan korupsi harus tetap ditegakkan.

Baca Selengkapnya
Capim KPK Ibnu Basuki Ulas Praktik Korupsi Tak Kunjung Habis, Dorong Monitoring dan Evaluasi Menyeluruh
Capim KPK Ibnu Basuki Ulas Praktik Korupsi Tak Kunjung Habis, Dorong Monitoring dan Evaluasi Menyeluruh

Hal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN: Pemberantasan Korupsi Butuh Political Will Presiden
Tim Hukum AMIN: Pemberantasan Korupsi Butuh Political Will Presiden

Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Diperlukan terobosan kebijakan dan langkah politik serius

Baca Selengkapnya
Peringati HUT ke-78 RI, KPK: Indonesia Maju Terwujud Jika Bebas Korupsi
Peringati HUT ke-78 RI, KPK: Indonesia Maju Terwujud Jika Bebas Korupsi

KPK menyebut, Indonesia tak akan pernah bisa menjadi negara yang maju jika korupsi masih mendarah daging.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022

Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jenderal Budi Gunawan Blak blakan Beri Pesan Khusus Pimpinan KPK Baru Era Prabowo
VIDEO: Jenderal Budi Gunawan Blak blakan Beri Pesan Khusus Pimpinan KPK Baru Era Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.

Baca Selengkapnya
Solusi Penguatan Etika Pejabat Publik
Solusi Penguatan Etika Pejabat Publik

Bukan hanya di lembaga peradilan, lembaga lain yang berkaitan dengan hukum juga masih terjadi pelanggaran etika.

Baca Selengkapnya
Saat Para Profesor dan Guru Besar Kumpul, Kasih Rekomendasi Problematika Etik Penguasa
Saat Para Profesor dan Guru Besar Kumpul, Kasih Rekomendasi Problematika Etik Penguasa

"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres

Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.

Baca Selengkapnya
Penguatan Kompolnas Dianggap Penting untuk Efektivitas Pengawasan Polri
Penguatan Kompolnas Dianggap Penting untuk Efektivitas Pengawasan Polri

Sebagai lembaga pengawas, Kompolnas bertanggung jawab memantau dan menilai kinerja serta integritas anggota dan pejabat Polri.

Baca Selengkapnya