Ketua KPK: Saiful Jamil bisa jadi tersangka kasus suap

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kasus dugaan suap dalam perkara pencabulan yang dilakukan pedangdut Saipul Jamil. Tak hanya panitera, kakak kandung beserta dua pengacara Saipul Jamil juga diciduk.

Kasus ini masih diselidiki KPK. Uang suap itu didapat dari hasil penjualan rumah Saipul di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dalam kasus ini bukan tidak mungkin Saipul sendiri akan menjadi tersangka.

"Dia kan kemungkinan bisa jadi tersangka juga," ungkap Agus saat menghadiri acara Pencanangan Zona Integritas di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI di Jalan Sisingamangaraja No 2, Jakarta Selatan, Jumat (17/6).

Saat ini, KPK tengah mendalami apakah penyuapan itu atas dorongan dari Saipul Jamil atau keinginan pihak keluarga.

"Itu yang perlu didalami," ujarnya.

Diduga, penyuapan ini merupakan pemberian pertama terhadap Rohadi yang menjabat Panitera Peng‎adilan Negeri Jakarta Utara. Untuk memastikannya, Agus menegaskan akan terus menelusuri.

Sebelumnya, KPK melalukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rohadi, Panitera Peng‎adilan Negeri Jakarta Utara di kawasan Jakarta Utara pada Rabu (15/6). OTT ini diduga terkait suap untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Saipul. Saipul didakwa dan dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana penjara 7 tahun dan denda Rp 100 juta atas kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Selain Rohadi, KPK juga mengamankan Bertha Natalia dan Kasman selaku pengacara Saipul, serta Samsul Hidayatullah yang merupakan kakak kandung sekaligus manajer Saipul. Keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam OTT, KPK berhasil menyita uang Rp 250 juta‎ yang diduga hasil pemberian dari pihak Saipul kepada Rohadi. Uang tersebut disita dari tangan Rohadi.

Akibat perbuatannya, Rohadi kini diancam dengan Pasal ‎12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Bertha, Kasman, dan Samsul sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.