Ketua KPK sebut calon tersangka baru kasus e-KTP dari politikus

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan akan ada tersangka baru dalam perkara korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Pekan ini KPK sudah menjadwalkan para anggota DPR yang disebut terlibat dalam kasus ini.

"Mungkin munculnya tersangka baru tidak hari ini tapi segera. Kita harus cepat-cepat selesaikan dan kejar kasus ini," kata Agus usai melantik tiga penasihat KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/7).

Dia juga menambahkan, penetapan tersangka baru dalam kasus e-KTP kemungkinan berasal dari kluster politik. Namun, Agus tidak menjawab kapan penetapan tersangka itu. Ia hanya tersenyum saat di tanya kemungkinan tersangka dimaksud berasal dari DPR.

"Yah memang politik, tapi kita kan enggak perlu mengomentari yang politik kan. Anda tunggu aja," ujarnya kepada wartawan.

Agus menegaskan, saat ini pihaknya sedang fokus menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar, seperti e-KTP dan BLBI.

"Jadi itu akan kita tuntaskan segera, rakyat jadi bisa melihat, yah kalau namanya tuntaskan ada tersangka baru yang lain-lain juga," pungkas Agus.

Sebelumnya Juru bicara KPK, Febri Diansyah telah menyampaikan bahwa dalam sepekan ini penyidik akan intens memeriksa para saksi e-KTP dari kalangan politikus. Sejak Senin (3/7) KPK telah menjadwalkan lebih dari sepuluh anggota DPR baik yang masih aktif maupun tidak.

Febri juga menegaskan bahwa masih banyak saksi yang akan diperiksa penyidik. Tujuannya untuk pengembangan kasus dan menjerat pihak lain yang terlibat di perkara mega korupsi ini.

"Untuk penanganan korupsi e-KTP tentunya kedepan akan selalu ada progres. Semua fakta persidangan dengan terdakwa Irman dan Sugiharti jadi masukan penting bagi kami untuk menjerat pihak lain yang harus bertanggung jawab," kata Febri.

Dalam kasus e-KTP, KPK telah menjadikan empat orang sebagai tersangka, mereka adalah Irman, Sugiharto, Andi Narogong, dan Markus Nari. Sedangkan Miyam S. Haryani tersangka kasus pemberian keterangan palsu di bawah sumpah.