Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua KPK Sebut Jawa Barat Peringkat 1 Kasus Korupsi Terbanyak

Ketua KPK Sebut Jawa Barat Peringkat 1 Kasus Korupsi Terbanyak KPK Umumkan 75 Pegawai Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan. ©2021 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan seluruh jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat untuk mewaspadai titik rawan korupsi. Dia mengatakan praktik korupsi di Jawa Barat berada di peringkat satu berdasarkan kasus yang ditangani KPK pada 2004-2020.

Hal itu ia sampaikan di hadapan 120 legislator Jawa Barat dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (8/9).

“Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus,” katanya.

Orang lain juga bertanya?

Firli menyoroti pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran yang tahapannya rawan terjadi praktik korupsi. Modus yang paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan.

“Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan juga,” ujar dia melalui siaran pers yang diterima.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, semua pihak harus berkolaborasi, bukan saling berkompetisi.

Di sisi lain, menurut dia, tugas KPK tidak hanya penindakan. Sebagaimana amanat undang-undang, Firli menjelaskan satu persatu tugas KPK lainnya terkait pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi dan penindakan serta eksekusi.

“Saya meyakini kawan-kawan dipilih oleh rakyat. Untuk itu pegang teguh kepercayaan rakyat. Jangan lewatkan masa pengabdian lima tahun karena korupsi,” tutup Firli.

Ketua DPRD Taufik Hidayat berharap KPK melakukan pendampingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. “Kami berharap pendampingan dari KPK khususnya dalam fungsi penganggaran agar APBD yang efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat kami susun dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi: Tak Ada Negara Lain yang Penjarakan Pejabat Terlibat Korupsi Sebanyak Indonesia
Jokowi: Tak Ada Negara Lain yang Penjarakan Pejabat Terlibat Korupsi Sebanyak Indonesia

Total ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.

Baca Selengkapnya
<p>Hasil SPI KPK 2023, Jawa Tengah Raih Predikat Integritas Tertinggi</p>

Hasil SPI KPK 2023, Jawa Tengah Raih Predikat Integritas Tertinggi

Terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.

Baca Selengkapnya
KPK Terima 5.079 Aduan Dugaan Korupsi Sepanjang 2023
KPK Terima 5.079 Aduan Dugaan Korupsi Sepanjang 2023

Nawawi menyebut, dari 5.079 laporan yang diterima, ada sebanyak 690 laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya
Komisi Yudisial Sebut Peradilan di Bali Masuk 10 Besar Terindikasi Praktik Mafia Hukum
Komisi Yudisial Sebut Peradilan di Bali Masuk 10 Besar Terindikasi Praktik Mafia Hukum

Salah satu contoh praktik mafia hukum yang banyak ditemukan di Bali, adalah mafia tanah.

Baca Selengkapnya
Hari Antikorupsi, Kinerja Kejaksaan Dinilai Paling Positif Dibanding Penegak Hukum Lain
Hari Antikorupsi, Kinerja Kejaksaan Dinilai Paling Positif Dibanding Penegak Hukum Lain

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.

Baca Selengkapnya
Pejabat Banyak yang Korupsi, Jokowi: Kita Perlu Evaluasi Total
Pejabat Banyak yang Korupsi, Jokowi: Kita Perlu Evaluasi Total

Perlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi

Baca Selengkapnya
ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023
ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023

Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan korupsi terbanyak pada 2023 ditemukan di sektor desa.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022

Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Nawawi Pamer KPK Tangani 597 Kasus Sejak 2020, Aset Dikembalikan ke Negara Rp2 Triliun
Nawawi Pamer KPK Tangani 597 Kasus Sejak 2020, Aset Dikembalikan ke Negara Rp2 Triliun

Hal tersebut dipaparkan Nawawi saat puncak Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) digelar di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Baca Selengkapnya
Jakarta Jadi Provinsi Paling Banyak Dugaan Pelanggaran HAM, Disusul Jabar dan Sumut
Jakarta Jadi Provinsi Paling Banyak Dugaan Pelanggaran HAM, Disusul Jabar dan Sumut

Dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pimpinan KPK: Semakin Dikejar, Korupsi Makin Buas dan Canggih Modusnya!
Pimpinan KPK: Semakin Dikejar, Korupsi Makin Buas dan Canggih Modusnya!

Wakil Ketua KPK ungkap setiap kasus yang ditangani modus korupsinya semakin berevolusi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hari Antikorupsi, Jokowi: Cari Negara Lain Penjarakan Pejabatnya Sebanyak Indonesia
VIDEO: Hari Antikorupsi, Jokowi: Cari Negara Lain Penjarakan Pejabatnya Sebanyak Indonesia

Presiden Jokowi menghadiri puncak peringatan Hari Anti-Korupsi se-Dunia (Hakordia) pada 12-13 Desember 2023 di Istora Senayan Jakarta.

Baca Selengkapnya