Ketua KPK sebut seluruh pimpinan kompak soal korupsi Sumber Waras
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menegaskan yang lantang dengan kasus dugaan korupsi di RS Sumber Waras bukan hanya Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Seperti diketahui, banyak pihak yang menuding Basaria melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan mengeluarkan pernyataan kasus Sumber Waras sulit ditingkatkan menjadi penyidikan.
"Itu tidak benar, berlima kompak sepakat semua usut tidak ada perbedaan pendapat antara pimpinan," ujar Agus saat konferensi pers di KPK, Jakarta, Kamis (10/3).
Agus menjelaskan sudah ada 33 orang yang dipanggil dalam kasus ini. Namun KPK belum menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa saja yang diperiksa polisi? Hari ini, tiga saksi diperiksa unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangerang Selatan, Jumat (23/2).
-
Siapa saja yang menjadi tersangka? Chandrika Chika dan lima orang rekannya telah resmi dijadikan tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan kasus Sumber Waras hingga kini KPK masih terus mempelajari kasus tersebut. Dia mengingatkan untuk menaikkan tingkat sebuah kasus dari penyelidikan ke penyidikan butuh dua alat bukti yang cukup.
"Tidak semudah yang kita bayangkan karena harus ada dua alat bukti dulu. Selama itu (dua alat bukti) enggak ada kita enggak akan naikkan," tandas Basaria, di Gedung KPK, Senin (29/2).
Penyataan itu pun mendapat tanggapan. Staf Ahli Presiden bidang Bencana Alam di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief mengkritisi pernyataan Basaria Panjaitan yang mengatakan tidak ada unsur Tindak Pidana Korupsi dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Melalui akun Twitter pribadinya @AndiArief_AA, Andri menyindir Basaria seakan pasang badan untuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menurutnya terlibat dalam kasus tersebut.
"Basaria komisioner pasang badan atas sebuah kasus. Di dalam tahap penyelidikan pun harusnya dilarang, apalagi penyidikan. Ini pertama kali," cuit @AndiArief_AA, Selasa (1/3) seperti dikutip merdeka.com.
Selain itu, Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Haji Lulung mengatakan, sebagai Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan harusnya memberikan keterangan jelas terkait ucapannya yang menyebut tidak ada unsur korupsi dalam pengadaan RS Sumber Waras. Pernyataan pimpinan KPK dari unsur polisi itu harus secara kolektif kolegia dan jangan pernyataan pribadi.
"Harusnya jangan pernyataan pribadi, sedangkan kami pada waktu ke sana dikatakan belum tahap penyelidikan baru penyidikan," kata Haji Lulung saat dihubungi, Rabu (2/3).
Lebih lanjut, ia mempertanyakan maksud Basaria mengeluarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, warga Jakarta sudah cukup pintar untuk mengetahui kasus pengadaan lahan RS Sumber Waras.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak tanggung-tanggung, diduga sebanyak 93 pegawai lembaga antirasuh terlibat dalam skandal pungli ini.
Baca Selengkapnya"Itu mantan PLT kepala rutan, lalu Karutan yang sekarang, dan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) yang dari polri," ucap Albertina.
Baca SelengkapnyaKPK independen demi mengatasi korupsi di Indonesia apabila memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaDewas KPK menggelar sidang etik terkait dugaan pungli
Baca SelengkapnyaAlbertina pun menyebut tidak menutup kemungkinan agenda sidang dapat berubah.
Baca SelengkapnyaKabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri enggan untuk membeberkan terkait identitas para pelaku yang terlibat pungli.
Baca SelengkapnyaTak tanggung-tanggung, diduga sebanyak 93 pegawai lembaga antirasuh terlibat dalam skandal pungli ini.
Baca SelengkapnyaDewan Pengawas KPK menyatakan ada 93 orang pegawai yang terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rutan Cabang KPK.
Baca SelengkapnyaTim Pemeriksa akan membuat laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Sekjen selaku PPK.
Baca SelengkapnyaRutan yang digeledah antara lain Rutan di Gedung Merah Putih KPK, Rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan KPK di Gedung Pusat Edukasi
Baca SelengkapnyaPolitikus Partai Golkar itu dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan pungutan liar dan pemerasan
Baca SelengkapnyaKasus dugaan pungli di rutan KPK melibatkan 90 pegawainya sendiri.
Baca Selengkapnya