Ketua KPU yakin RPKPU akan diundangkan oleh Kemenkum HAM

Merdeka.com - Salah satu poin dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) yakni melarang eks koruptor nyaleg menuai pro dan kontrak. Menanggapi polemik yang bergulir, Ketua KPU, Arief Budiman, optimistis rancangan PKPU mengenai pencalonan legislatif dapat diundangkan.

"Pasti diundangkan," ucap Arief, di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/6).

Arief menjelaskan, RPKPU sudah sah karena telah ditandatangani oleh KPU. Hanya saja, sampai saat ini masih menunggu diberikan penomoran dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

"Ini kan sedang dalam pengundangan, jangan bicara tidak diundangkan, diundangkan," kata Arief.

Namun dia mengakui proses pengundangan rancangan PKPU baru pertama kali sehingga akan memakan waktu. Biasanya, jelas Arief, setelah dikirimkan rancangan tersebut akan dilakukan pengecekan namun sebatas administrasi bukan substansinya. Seperti benar atau tidaknya penulisan dan kutipan lalu selanjutnya diberi penomoran (diundangkan).

"Iya, di tahap ini loh ya. Gak ada tulisan yang salah gitu-gitu aja, bukan subtansinya," ujarnya.

Arief juga mengatakan tidak ada pembahasan atau klarifikasi lagi mengenai rancangan PKPU tersebut karena telah dibahas dalam rapat dengar pendapat di DPR, menggelar uji publik, rapat pleno, dan berdiskusi dengan para ahli.

"Sudah selesai, pembahasan kita sudah selesai. Ya sudah, pokoknya jangan dipolemikan, mari sama-sama kita berdoa semoga segera perundangannya," kata Arief.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly mengatakan, akan meminta Dirjen terkait untuk memanggil KPU karena poin larangan eks napi korupsi untuk menjadi caleg di dalam rancangan PKPU tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang pemilu dan tidak sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia pun meminta KPU untuk mengubah kontennya.

"Iya. Jadi yang bisa menghilangkan hak adalah UU, keputusan pengadilan. Jadi nanti jangan paksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU," ucap Yasonna.

Dirjen Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana mengungkapkan, bahwa Kemenkumham dapat mengembalikan dan menolak rancangan PKPU terkait larangan eks napi korupsi menjadi caleg. Jika aturan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

"Iya kami bisa mengembalikan (draf) agar diselaraskan. Tujuannya, supaya tidak ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi, undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi," ujar Widodo.

Reporter: Yunizafira Putri

Sumber: Liputan6.com