Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua MK: Indonesia absen dalam membangun kultur hukum

Ketua MK: Indonesia absen dalam membangun kultur hukum Ketua MK Arief Hidayat. ©2016 Merdeka.com/Ibnu

Merdeka.com - MPR bersama Komisi Yudisial dan DKPP sepakat untuk menerjemahkan Pancasila agar bukan hanya sebatas pada ideologi negara, melainkan juga sebagai sikap dan tindakan. Sebab selama ini Pancasila hanya dimaknai sebagai slogan dan ideologi negara.

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menilai, alasan penerjemahan tersebut bukanlah terbatas pada masalah ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum. Sebab saat membicarakan hukum ada tiga komponen, yakni struktur, subtansi dan kultur.

Menurutnya, pasca era reformasi Indonesia hanya bisa sebatas pada komponen struktur dan subtansi. Sementara pada komponen kultur belum dibangun dengan baik.

"Jadi Indonesia selama reformasi sudah mampu membangun struktur dan substansi hukum tapi kultur yang di baliknya ada etika, moral itu belum terbangun dengan baik," kata Arief di Gedung Nusantara IV Komplek DPR MPR, Jakarta, Rabu (31/5).

Sejak zaman orde baru, dia mengungkapkan, pemerintah hanya fokus pada pembangunan struktur sumber daya hukum dan sarana prasarana hukum. Tetapi absen pada pembangunan kultur hukum. Sehingga ada celah yang besar pada kultur hukum Indonesia.

"Sehingga orang taat karena dengan hukum ada kekerasan. Padahal ketaatan harus tumbuh secara sukarela," ujarnya.

Arief menjelaskan, moral merupakan keyakinan jika berbuat baik maka orang lain juga akan melakukan sesuatu yang baik pula. Inilah yang harus ditumbuhkan kembali namun bukan dengan paksaan melainkan kesukarelaannya.

"Tidak perlu dengan paksaan hukum semuanya bisa taat dan sadar akan pentingnya toleransi," terangnya.

Dia menambahkan, etika merupakan istilah standar yang harus ditetapkan. Namun etika harus memiliki standar agar bila ada pejabat yang melakukan pelanggaran bisa langsung diberhentikan sebelum tertangkap tangan KPK.

"Jadi kalau tidak ada standar pejabat bisa dipecat. Sehingga pejabat tidak hanya ditangkap karena korupsi nanti bisa habis," tutup Arief. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Bergetar, Arief Hidayat Ucap Sumpah Hakim Konstitusi Tutup Disenting Opinion di MK
VIDEO: Bergetar, Arief Hidayat Ucap Sumpah Hakim Konstitusi Tutup Disenting Opinion di MK

Menurut Arief Hidayat, sumpah dan keyakinan hakim, menjadi kunci keadilan bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Perkuat Hukum dan Jaga Etika Pejabat Negara, Ini Rekomendasi BPIP
Perkuat Hukum dan Jaga Etika Pejabat Negara, Ini Rekomendasi BPIP

Hukum itu ibarat sebuah kapal, etika adalah samuderanya. Maka kapal hukum tidak mungkin berlayar mencapai tepian pulau keadilan jika samuderanya kering

Baca Selengkapnya
KY: Pengamanan Hakim dan Pengadilan di Indonesia Termasuk Sangat Longgar
KY: Pengamanan Hakim dan Pengadilan di Indonesia Termasuk Sangat Longgar

Hal itu dikatakan Ketua KY Amzulian Rifai dalam Seminar Internasional Komisi Yudisial (KY) membahas jaminan keamanan hakim dan persidangan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud Sindir Bobrok Hukum di Indonesia: Kasus Bisa Dijual, Vonis Bisa Dibeli
VIDEO: Mahfud Sindir Bobrok Hukum di Indonesia: Kasus Bisa Dijual, Vonis Bisa Dibeli

Mahfud mengaku hukum di Indonesia belum sepenuhnya betul.

Baca Selengkapnya
Mahfud Ngaku Punya Data Jual Beli Kasus, Vonis hingga Pasal Libatkan Mafia Hukum
Mahfud Ngaku Punya Data Jual Beli Kasus, Vonis hingga Pasal Libatkan Mafia Hukum

Karena dirinya sudah mempunyai data yang banyak seperti vonis dan kasus bisa dibeli serta pasal-pasal yang dapat dipesan.

Baca Selengkapnya
Mahfud Nilai Indonesia Terjadi Kemunduran, Investasi dan Pembangunan Ekonomi Tidak Maksimal
Mahfud Nilai Indonesia Terjadi Kemunduran, Investasi dan Pembangunan Ekonomi Tidak Maksimal

Lanjut Mahfud, ada orang yang mau berinvestasi dengan prospek yang besar atau gede.

Baca Selengkapnya
Mahfud: Kalau Negara Tidak Adil Bubar
Mahfud: Kalau Negara Tidak Adil Bubar

Mahfud menilai, sebuah negara bisa pecah jika hukum dan keadilan tidak ditegakkan.

Baca Selengkapnya
Menkopolhukam Mahfud Md Akui Buruknya Kualitas Aparat Penegak Hukum Indonesia
Menkopolhukam Mahfud Md Akui Buruknya Kualitas Aparat Penegak Hukum Indonesia

MenkMenkopolhukam Moch Mahfud Md mengakui masih buruknya kualitas aparat penegak hukum (APH) di Indonesia yang turut memengaruhi penegakan hukum di tanah air.

Baca Selengkapnya
Guru Besar UI: Hukum Digunakan untuk Melanggengkan Kekuasaan
Guru Besar UI: Hukum Digunakan untuk Melanggengkan Kekuasaan

Sulis menyinggung pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah akan dihadapkan dengan hukum.

Baca Selengkapnya
Mahfud Bicara Masa Depan Hukum Indonesia, Janjikan Kepastian dan Ketegasan
Mahfud Bicara Masa Depan Hukum Indonesia, Janjikan Kepastian dan Ketegasan

Bakal Cawapres Mahfud MD mengatakan menyoroti lemahnya penegakan hukum.

Baca Selengkapnya
Mahfud Akui Hukum Tumpul Pada Orang Penting dan Keluarganya hingga Kelompok Mafia
Mahfud Akui Hukum Tumpul Pada Orang Penting dan Keluarganya hingga Kelompok Mafia

Mahfud mengatakan, pihaknya akan fokus kepada aparat penegak hukum agar Indonesia menjadi negara adil.

Baca Selengkapnya
Sudirman Said Nilai Indonesia Dalam Masa Mencemaskan: Berbahaya, Hukum dan Etik Diabaikan
Sudirman Said Nilai Indonesia Dalam Masa Mencemaskan: Berbahaya, Hukum dan Etik Diabaikan

Dia menyebut, seorang pemimpin yang berpikir sangat legalistik bakal mementingkan kemauan diri sendiri.

Baca Selengkapnya