Ketua MPR Dorong Pemerintah Menjadikan Wartawan Prioritas Penerima Vaksin Covid-19
Merdeka.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah memasukan kalangan wartawan menjadi salah satu klaster prioritas yang mendapatkan vaksinasi Covid-19. Sebab, peran jurnalis menuntut bertemu banyak orang seperti tenaga kesehatan dan TNI-Polri sehingga sangat rentan terpapar Covid-19.
Bamsoet menuturkan, berdasarkan data Dewan Pers per tahun 2020, tercatat ada sekitar 17.000 wartawan yang telah tersertifikasi melalui uji kompetensi wartawan (UKW).
"Melalui vaksinasi terhadap para wartawan, pemerintah turut berperan memastikan agar kerja jurnalistik mereka terlindungi. Sehingga bisa menyajikan berita secara akurat, menghindari masyarakat dari berbagai disinformasi," ujar Bamsoet, Selasa (19/1).
-
Bagaimana Bamsoet menanggapi laporan tersebut? 'Senyumi saja, karena barangkali adik-adik kita ini kurang membaca, tidak membaca secara utuh, ditangkapnya sepotong-potong,' kata Bamsoet di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6).
-
Kenapa BPJS Kesehatan beri penghargaan ke jurnalis? Sebagai wujud apresiasi terhadap jurnalis Indonesia yang proaktif membantu langkah edukasi kepada masyarakat tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat karya-karyanya, BPJS Kesehatan memberikan penghargaan kepada 20 jurnalis pemenang Lomba Karya Jurnalistik Tahun 2023, Selasa (31/10).
-
Apa yang BPJS Kesehatan berikan ke jurnalis? Penghargaan tersebut diberikan kepada jurnalis media cetak, media online, photostory jurnalistik, televisi, dan radio yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan menilai karya jurnalis? Untuk menjaga netralitas dalam melakukan penilaian, nama jurnalis dan media massa pada seluruh karya lomba yang masuk telah dihilangkan, sehingga bersifat anonim.
-
Apa yang Bamsoet sampaikan yang membuat dia dilaporkan? 'Seluruh partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945 dan memastikan siap melakukan amandemen tersebut termasuk untuk menyiapkan peraturan peralihannya,' bunyi pokok pengaduan yang disampaikan Azhari ke MKD.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
Sebagai orang yang pernah menekuni dunia jurnalistik, Bamsoet merasakan degup kegelisahan para wartawan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dia bilang, wartawan juga tak ingin terinfeksi dengan cara menghindari kerumunan maupun menjaga jarak dengan orang lainnya.
"Namun di sisi lain karena tuntutan pekerjaan, sebagaimana dokter dan tenaga kesehatan, wartawan tak mungkin bekerja secara work home maupun melakukan aktivitas di rumah saja," ucap politikus Golkar ini.
Berikut tahapan pelaksanaan vaksinasi virus corona:
Tahap 1 (Waktu pelaksanaan Januari-April 2021)Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap 1 diperuntukkan kepada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).
Tahap 2 (Waktu pelaksanaan Januari-April 2021)Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap 2 adalah:
a. Petugas pelayanan publik yaitu TNI/Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/ pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
b. Kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun).
Tahap 3 (Waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022)Sasaran vaksinasi tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
Tahap 4 (waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022)Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.
Tahap 4 (waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022)Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.
Dari tahapan di atas, terlihat bahwa kelompok prioritas penerima vaksin akan disuntik lebih dulu. Kelompok prioritas itu ditetapkan berdasarkan Roadmap World Health Organization (WHO) Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE). Serta kajian dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI)
Prioritas penerima vaksinasi menurut Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) yaitu:
1. Petugas kesehatan yang berisiko tinggi hingga sangat tinggi untuk terinfeksi dan menularkan SARS-CoV-2 dalam komunitas.
2. Kelompok dengan risiko kematian atau penyakit yang berat (komorbid). Indikasi pemberian disesuaikan dengan profil keamanan masing-masing vaksin.
3. Kelompok sosial atau pekerjaan yang berisiko tinggi tertular dan menularkan infeksi karena mereka tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif (petugas publik).
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bamsoet menilai mahasiswa yang melaporkannya tidak membaca informasi secara utuh.
Baca SelengkapnyaPenghargaan diberikan kepada jurnalis media cetak, media online, photostory jurnalistik, televisi, dan radio yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaGanjar mengingatkan, kebebasan pers dijamin oleh negara
Baca SelengkapnyaBamsoet mengawali pidatonya dengan menyampaikan pantun soal koalisi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBamsoet Singgung Pilkada: Idealnya Kepala Daerah Berasal dari Kader Parpol
Baca SelengkapnyaMKD memutuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terbukti melanggar kode etik.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kode etik jurnalistik terus dipegang teguh.
Baca Selengkapnya"Tinggal menunggu waktu dari Bu Mega (PDIP) dan selanjutnya terakhir meminta waktu dari presiden terpilih Pak Prabowo Subianto,” kata Bamsoet
Baca SelengkapnyaKetua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan pidato dalam sidang tahunan di Gedung MPR/DPR, Jakarta pada Jumat, 16 Agustus2024.
Baca SelengkapnyaCak Imin ikut mengomentari rencana RUU Penyiaran melarang jurnalisme investigasi
Baca SelengkapnyaLaporan tersebut, terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman mendesak MKD DPR RI untuk memanggil ulang Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet
Baca Selengkapnya