Follow
Ketua MPR: Evaluasi Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Merdeka.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengevaluasi kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diberikan bagi siswa-siswi di jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas.
"Pemerintah perlu mengevaluasi kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diberikan bagi siswa-siswi di jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, yang saat ini hanya menitikberatkan pada pengetahuan teori semata," ujar Bamsoet dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (1/7).
Dia berpendapat bahwa pembahasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus proporsional, kontekstual, dan eksploratif.
-
Apa yang dilakukan Ketua Pemuda Pancasila? 'Mas Wisnu secara tidak sadar mengatasnamakan Ketua Pemuda Pancasila, itu memang bukan.' 'Saya sangat menyayangkan dan ini menjadi bahan evaluasi kita bersama,' kata Ali Imron
-
Siapa ketua Pemuda Pancasila Semarang? Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Semarang Ali Imron bersama Wisnu akhirnya mengajukan permintaan maaf di hadapan warga.
-
Siapa yang harus menerapkan Pancasila? Pancasila bisa diartikan sebagai sebuah rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat dan pejabat di Indonesia.
-
Apa pesan Gubernur Kalimantan Selatan untuk para siswa? “Jadilah anak Banua yang berkualitas dan berdaya saing agar dapat menjadi pemenang kedepannya. Teruslah tanamkan semangat Pangeran Antasari Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing dalam menuntut ilmu di sekolah,“ tegas Sahbirin, Martapura, Selasa (8/8).
-
Apa itu Kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah konsep kurikulum pendidikan yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada sekolah dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat siswa.
-
Kurikulum Merdeka apa? Kurikulum Merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Dengan kurikulum ini, pelajar dapat memilih pelajaran sesuai dengan minatnya di berbagai bidang.
Menurut dia, pemerintah harus membuat kebijakan agar sekolah-sekolah menerapkan dan menjunjung nilai-nilai demokratis, salah satunya melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dikarenakan perlu penguatan literasi kewarganegaraan untuk membentuk insan demokrasi di masa mendatang.
"Saya meminta pemerintah memastikan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membuka ruang kesempatan bagi siswa-siswi untuk memahami isu-isu yang berkembang di dalam kesehariannya dengan baik," jelas Bamsoet.
Isu-isu keseharian yang dimaksud Bamsoet antara lain seperti hak anak, kesetaraan gender, hak bagi penyandang disabilitas, dan kebhinekaan global.
"Sehingga siswa-siswi dapat membangun kemampuan untuk berpikir kritis, memahami etika dan konsep dari perilaku yang demokratis, dengan meningkatkan pengetahuan tentang budi pekerti," kata Bamsoet.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
70 Persen dari Pendidikan Pancasila muatannya yakni praktik
Baca Selengkapnya
Lunturnya pendidikan Pancasila sejak era reformasi, menjadi tanggung jawab bersama
Baca Selengkapnya
Presiden RI Prabowo Subianto meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti memperbaiki metode pembelajaran Matematika.
Baca SelengkapnyaPancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum pada setiap jenjang pendikan dan diatur dalam Undang-Undang.
Baca Selengkapnya
Prabowo punya target yang harus diselesaikan oleh para menterinya nanti.
Baca Selengkapnya
Wakil BPIP Berpesan Pancasila tetap jadi pilar utama pendidikan di universitas.
Baca Selengkapnya
Yakni, meningkatkan kualitas ilmu sains dan teknologi yang diperoleh siswa terutama siswa SD.
Baca Selengkapnya
Megawati melihat arah bangsa saat ini sudah tidak jelas.
Baca Selengkapnya
Dari monitoring tersebut kemudian akan menjadi catatan dan evaluasi BPIP.
Baca Selengkapnya
Sosialisasi dilakukan kepada para guru dan kepala sekolah pada satuan pendidikan di bawah Kemenag
Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, adanya BTU Pendidikan Pancasila merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat internalisasi Pancasila
Baca Selengkapnya
Bambang Soesatyo mengatakan, Anggaran untuk kegiatan sosialisasi agenda Empat Pilar MPR RI masih terbatas.
Baca Selengkapnya