Ketua MPR minta BPIP dievaluasi karena tak sesuai fungsi
Merdeka.com - Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perlu dievaluasi. Sebab, kata dia, tidak sesuai dengan fungsi awal BPIP.
"Ya tentu evaluasi kan penting ini kan baru evaluasi agar lebih baik toh, saya kira perlu," kata Zulkifli di Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Jumat (8/6).
"Badan Pancasila itu, itu usulan kita, usulan kita saya dan temen-temen MPR tiga kali baru pemerintah baru direspon pemerintah ada itu. Tapi dulu usulan itu untuk TOT jadi melatih pelatih bukan keliling apa lagi berikan uang," lanjutnya.
-
Siapa yang memimpin BPIP? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyebut, perlu penguatan Ideologi Pancasila bagi masyarakat dan pelajar di wilayah lintas batas negara.
-
Bagaimana BPIP ingin memperbaiki etika penyelenggara negara? Sebagai upaya konkret, BPIP menggarisbawahi pentingnya pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kantian, dimana pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi.
-
Siapa yang membantu BPIP dalam kegiatan ini? Hal tersebut merupakan aksi kerja sama antara BPIP dengan Yayasan Ghifari Yogyakarta guna meningkatkan kesadaran dan kecintaan literasi membaca pada anak-anak melalui kegiatan bertajuk Amal Pancasila: Aksi nyata membangun keadilan bagi anak pinggiran kali code.
-
Mengapa BPIP menggelar diskusi etika penyelenggara negara? Dengan latar belakang sejumlah kasus pelanggaran etika yang mencuat, termasuk korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, kegiatan ini menjadi penting untuk membahas dan mencari solusi praktis terhadap masalah-masalah tersebut.
-
Apa tugas BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas untuk merumuskan dasar negara, menyusun rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), dan mempersiapkan berbagai aspek pemerintahan yang akan dibentuk setelah kemerdekaan.
-
Bagaimana BPIP memperkuat Ideologi Pancasila di Entikong? Ia mengaku, ke depan, BPIP akan bekerja sama antara PLBN dan Satuan Petugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) untuk pembinaan ideologi Pancasila untuk masyarakat perbatasan, terutama di Entikong.
Menurutnya tugas dari BPIP awalnya melatih para birokrat untuk bisa melaksanakan kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Namun, kata pria yang akrab disapa Bang zul itu pelaksanaan fungsi tidak sama seperti usulan awal pembentukannya.
"Birokrat mengerti betul aparatur apapun mengerti betul bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan pancasilan dan Undang-Undang Dasar itu tugasnya," ujarnya.
"Bukan ceramah keliling bukan itu tugasnya makanya setara menteri. Tapi dalam pelaksanaannya saya enggak paham ya kok ceramah keliling itu kritik masukan saya," ucapnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia harus menjadi ruh dan acuan dalam pembangunan bangsa dan kehidupan bernegara.
Baca SelengkapnyaDewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, mengaku prihatin dengan kondisi Indonesia akhir-akhir ini.
Baca SelengkapnyaBPIP juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaBamsoet juga sempat menyampaikan berbagai aspirasi yang kini bekembang di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPerlu adanya strategi yang reliabel dalam penerapan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di sekolah
Baca Selengkapnya70 Persen dari Pendidikan Pancasila muatannya yakni praktik
Baca SelengkapnyaPeran BPIP dipuji saat memaparkan kinerja di Komisi II DPR
Baca SelengkapnyaPPI mengatakan terdapat 18 dari 76 anggota Paskibra 2024 harus melepaskan hijabnya
Baca SelengkapnyaLunturnya pendidikan Pancasila sejak era reformasi, menjadi tanggung jawab bersama
Baca SelengkapnyaCholil mengatakan, pelarangan pemakaian jilbab bagi anggota Paskibraka justru malah melanggar aturan konstitusi dan Pancasila.
Baca SelengkapnyaInternalisasi nilai-nilai Pancasila harus diberikan secara bergotong royong
Baca SelengkapnyaPDIP tak masalah amandemen UUD 1945, akan tetapi tidak mengubah sistem Pilpres
Baca Selengkapnya