Ketua MPR minta pemerintah waspadai intelijen masuk kementerian

Merdeka.com - Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto meminta agar pemerintah lebih memperketat pengawasan dan kewaspadaan kewaspadaan atas kegiatan mata-mata oleh pihak intelijen asing di Indonesia. Terlebih, selain lewat penyadapan, sejumlah aktivitas intelijen asing juga disinyalir beroperasi di sejumlah lembaga pemerintahan seperti halnya di Kementerian Perdagangan.

"Setuju, jelas dong, harus diperketat," ujar Sidarto kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin menyatakan, ada kegiatan memata-matai oleh pihak asing lewat penyadapan. Namun, pihak asing juga menempatkan intelijennya yang beroperasi di sejumlah lembaga pemerintahan.

"Saya mengindikasikan bahwa mereka bukan hanya menyadap saja. Tapi negara asing itu juga menempatkan orang-orangnya sebagai agen intelijen secara tersembunyi di beberapa kementerian dan lembaga," ujar TB Hasanuddin saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (20/2).

Menurut Hasanuddin, orang-orang yang diduga sebagai agen intelijen asing itu pengaruhnya amat besar hingga mampu mempengaruhi kebijakan Indonesia demi menguntungkan pihak asing itu sendiri.

"Bagi saya ini sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan. Karena ini sudah berlangsung sudah cukup lama," tegasnya.

Lebih lanjut, kata Hasanuddin, sebenarnya semua sudah memahami kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh pihak asing dengan target kepala negara dan ibu negara. Namun bukan hanya itu, belakangan muncul lagi penyadapan ke telepon seluler milik masyarakat umum.

Yang dia maksud tentu bocoran dokumen oleh Edward Snowden, yang menunjukkan bahwa jutaan pelanggan telekomunikasi seluler di Indonesia dipantau serta dimata-matai oleh pihak asing.

Dipublikasikan New York Times dan Canberra Times, jutaan pelanggan PT Telkomsel ternyata disadap Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) dan Direktorat Intelijen Australia. Nama Indosat juga disebut-sebut dalam laporan tersebut.

"Saya mengindikasikan bahwa mereka bukan hanya menyadap saja. Tapi negara asing itu juga menempatkan orang-orangnya sebagai agen intelijen secara tersembunyi," terang Hasanuddin.

Dia mencontohkan seperti yang terjadi di Kementerian Perdagangan, di mana agen intel asing itu bisa berada di lembaga tersebut atas dasar kerjasama luar negeri. Menurut Hasanuddin, agen-agen intel itu bisa punya tempat di kementerian yang bertujuan mengintervensi keputusan Indonesia soal perdagangan luar negeri. Mereka berada di bawah Direktur Perjanjian Perdagangan Luar Negeri.

"Awalnya para agen asing itu hanya seakan sebagai liaison officer saja. Padahal dia mengambil data-data soal kondisi perdagangan Indonesia, lalu bahkan belakangan ikut campur dalam kebijakan perdagangan Indonesia," jelasnya.

"Jadi, ini bukan hanya masalah penyadapan, tapi kegiatan intelijen yang bisa mengambil informasi hingga mengintervensi. Jadi kewaspadaan harus ditingkatkan," tandasnya.