Ketua MPR minta Presiden Jokowi tindak tegas menteri pembuat gaduh

Merdeka.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai perselisihan pendapat antar menteri di ruang publik justru memalukan harga diri presiden. Zulkifli menyebut jika terjadi perbedaan pendapat diselesaikan di sidang kabinet.

"Tidak etis antar menteri gaduh itu mengurangi kewibawaan presiden. Kalau di sidang kabinet boleh sampai gebrak meja pun enggak apa-apa asalkan di sidang kabinet, jangan di publik," kata Zulkifli ketika ditemui di Car Free Day di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (6/2).

Dia berharap kejadian perselisihan menteri di publik adalah yang terakhir kalinya. "Presiden dan wakil presiden harus tegas untuk menanggapi hal tersebut. Karena berselisih sudah melanggar etika," bebernya.

Dia menambahkan teguran presiden tersebut bukan hanya teguran biasa melainkan lampu merah bagi kedua menteri yang berseteru.

"Kalau menteri lawan atasan enggak boleh. Itu bukan peringatan lampu kuning tapi lampu merah," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, dua menteri yaitu Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral, Sudirman Said dan Menteri Kordinator Kemaritiman dan Energi Rizal Ramli berdebat di ruang publik terkait penetapan pembangunan kilang gas blok masela dilakukan dengan cara offshore atau onshor.

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada seluruh menteri Kabinet Kerja untuk tidak saling mengklaim sebuah keputusan yang belum diputuskan olehnya. Termasuk keputusan pengembangan blok masela di Maluku.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi meyakini bahwa Presiden Joko Widodo telah menghubungi Sudirman Said dan Rizal Ramli untuk menegur. Meski dia mengaku tak mengetahui apakah Jokowi telah memanggil keduanya untuk bertatap muka secara langsung.