Ketua MPR: Negara harus hadir dan membela Siti Aisyah
Merdeka.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Zulkifli Hasan berharap negara hadir dan membela Siti Aisyah yang ditangkap Kepolisian Malaysia karena diduga terkait pembunuhan Kim Jong-Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un.
"Saya berharap negara hadir dan membela, karena dia Warga Negara Indonesia," kata Zulkifli di Universitas Muhammadiyah Magelang, seperti dilansir Antara, Minggu (19/2).
Ia menuturkan negara harus hadir agar dia diperlakukan adil, apakah betul dia terlibat, salah atau tidak dalam kasus tersebut.
-
Siapa yang mendampingi Zulkifli Hasan? Dalam peninjauan, Mendag Zulhas didampingi Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Bambang Wisnubroto, Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah dan jajarannya serta Anggota DPR RI Dapil NTB Muhammad Syafruddin. Turut hadir Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemendag Ani Mulyati.
-
Siapa pemimpin tertinggi di Malaysia? Kekuasaan tertinggi di negara Malaysia dipegang oleh seorang raja yang bergelar Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agongkan, dipilih oleh 9 sultan melayu dan menjabat selama 5 tahun.
-
Siapa yang menunggu Zulkifli Hasan? 'Kelihatannya memang satu aja itu (pematangan cawapres),' ujar Ketua DPW PAN Jakarta, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di Jalan Kertanegara Nomor IV, Jakarta Selatan, Rabu (18/10). 'Ya harusnya dari kemarin sudah ketemu. Kaya semalam saja saya sudah ke Pak Prabowo dan menginformasikan bahwa 'pak mohon maaf harusnya ada pertemuan antarketum' tapi Pak Prabowo mengatakan 'harus saya menunggu ketum, yaitu Pak Zulkifli Hasan'. jadi artinya beliau memang menunggu pak Zul.'
-
Bagaimana Komnas HAM mengungkap pelaku? 'Ada penggalian fakta tentang peran-peran Pollycarpus atau peran-peran orang lain yang ada di tempat kejadian perkara atau yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir atau yang menjadi alasan TPF ketika itu untuk melakukan prarekonstruksi, melacak percakapan nomor telepon dan lain-lain lah,' kata Usman di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
-
Siapa pelaku pembunuhan NKS? Polisi berhasil menangkap pelaku inisial IS, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap NKS (18), seorang gadis penjual gorengan yang merupakan warga Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).
-
Siapa yang memimpin pengamanan sidang MK? Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan persiapan pertama yakni rekayasa lalu lintas sekitar Gedung MK di Jalan Merdeka Barat yang bersifat situasional
"Saya tidak tahu persis bersalah atau tidak, tetapi yang saya dengar katanya dia menjadi korban rekayasa. Oleh karena itu sebagai Warga Negara Indonesia, negara mesti hadir dan membela warga negaranya dengan baik," jelasnya.
Menyinggung upaya yang harus dilakukan agar kasus serupa tidak terulang lagi karena banyak WNI bekerja di luar negeri, dia mengatakan negara harus melindungi tenaga kerja di luar negeri. Warga negara Indonesia di luar negeri menjadi tanggung jawab negara.
"Saya mengimbau kepada seluruh warga negara Indonesia di mana pun berada supaya berhati-hati, jangan mudah percaya, jangan mudah dimanfaatkan apakah terkait narkoba, teroris atau terkait kasus kemarin (Siti Aisyah) itu," katanya.
Ia menegaskan warga negara Indonesia harus berhati-hati, kalau belum tahu tanyakan dulu di kedutaan setempat. Indonesia mempunyai kedutaan di tiap negara, kedutaan itulah yang harus bertanggung jawab kepada warga negara Indonesia yang ada di sana.
"Namun, tenaga kerja yang ada di luar negeri juga harus paham, jangan ceroboh, jangan mudah dirayu, jangan mudah termakan isu-isu yang tidak perlu, kalau ada apa-apa yang ragu dan membahayakan tanyakan kepada kedutaan," katanya.
Ia menuturkan sekarang ini ada kelompok radikal, narkoba dan lain-lainnya maka harus berhati-hati, khawatir dimanfaatkan, TKI itu baik-baik bahkan terlalu baik, hal ini jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak lain.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sigit menegaskan bakal berupaya memenuhi hak konstitusinya selama dirinya merasa dibutuhkan keterangannya akan hal tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, pintu masuknya jika Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi dikenakan sanksi berat.
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca SelengkapnyaKetua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bebas memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan
Baca SelengkapnyaKubu Ganjar-Mahfud sudah bersurat ke Mahkamah Konstitusi terkait hal ini.
Baca SelengkapnyaYusril menjelaskan, kehadiran Kapolri bisa saja dimungkinkan atas kewenangan majelis hakim MK.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak agar sejumlah kasus yang berhubungan dengan keluarga mantan Jokowi agar dapat segera diusut.
Baca SelengkapnyaHakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkap alasan lembaganya tak menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang lanjutan PHPU.
Baca SelengkapnyaAnwar tak bicara banyak terkait sidang etik MKMK dijalaninya hari ini.
Baca SelengkapnyaSidang kali ini mendengarkan keterangan pelapor atau memeriksa perkara.
Baca SelengkapnyaDalam buku tersebut dijelaskan soal konflik kepentingan yang mempengaruhi tugas dan tanggung jawab pejabat negara
Baca SelengkapnyaKapolri Listyo menegaskan akan hadir bila diminta Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya