Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua MPR sebut kepala daerah suka gusur seenaknya bukan Pancasilais

Ketua MPR sebut kepala daerah suka gusur seenaknya bukan Pancasilais Zulkifli Hasan di Pangandaran. ©2016 merdeka.com/adriana megawati

Merdeka.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sosialisasi 4 pilar bersama Badan Koordinasi Pimpinan Masyarakat Paguyuban Sumatera Bagian Selatan. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan kepada seluruh kepala daerah memegang teguh 4 pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Zulkifli menyinggung banyak kepala daerah yang menjalankan kebijakan tidak merujuk pada Pancasila dan Undang-undang. Semisal, kebijakan pemerintah daerah dalam menggusur permukiman tanpa didahului dialog dengan warganya.

"Misalkan menggusur rumah rakyat seenaknya itu bukan Pancasilais dan melanggar undang-undang," kata Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3).

Namun, tidak sedikit pula kepala daerah yang mengedepankan dialog sebelum melakukan penggusuran, semisal Presiden Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Wali kota Solo. Misalkan saja, saat Jokowi hendak menggusur salah satu pasar di Solo, Jokowi terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan para pedagang.

"Ini Ketua MPR ngomong bukan sembarangan lho. Sesuai data," jelasnya.

Untuk itu, Ketum PAN ini mengingatkan pentingnya 4 pilar kebangsaan bagi kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya. 4 pilar dinilai penting agar kepala daerah tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki.

"Jadi 4 Pilar itu penting, apalagi masyarakat banyak yang menilai kalau seorang kepala daerah itu adalah raja-raja kecil untuk memperkaya diri karena banyak juga kepala daerah yang dipanggil KPK," terangnya.

Dalam acara ini, hadir sejumlah Gubernur dari provinsi di wilayah Sumatera bagian selatan di antaranya, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi, Gubernur Provinsi Bengkulu Ridwan Mukti,Gubernur Prov. Jambi Zumi Zola Zulfikar, Gubernur Provinsi Lampung Ridho Ficardo, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Alex Noerdin yang diwakili oleh Wakil Gubernur Syahrial Oesman dan Bupati/ Walikota beserta rombongan masing-masing.

Hadir pula, Hadir juga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah M Saleh.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mega Murka Keluarkan Jurus Kepret
VIDEO: Mega Murka Keluarkan Jurus Kepret "Terlalu Gila yang Namanya Sandiwara!"

Mega menyinggung situasi saat ini yang disebutknya sudah terlalu gila

Baca Selengkapnya
Refleksi HUT ke-78 RI, Ganjar Minta Kades Terapkan 'Pancasila in Action' dalam Pelayanan Publik
Refleksi HUT ke-78 RI, Ganjar Minta Kades Terapkan 'Pancasila in Action' dalam Pelayanan Publik

Ganjar menekankan kalimat ‘persatuan’ harus diwujudkan dalam aksi nyata

Baca Selengkapnya
Megawati Tegaskan Orang Luar Tak Bisa Langsung Jadi Ketum di PDIP, Kritik Kaesang?
Megawati Tegaskan Orang Luar Tak Bisa Langsung Jadi Ketum di PDIP, Kritik Kaesang?

Megawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.

Baca Selengkapnya
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Respons KPU
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Respons KPU

Usulan Prabowo ini lantaran biaya politik di Indonesia sangat mahal.

Baca Selengkapnya
Dewan Guru Besar UI Desak DPR Hentikan Revisi UU Pilkada
Dewan Guru Besar UI Desak DPR Hentikan Revisi UU Pilkada

Dewan Guru Besar UI menilai revisi UU Pilkada dapat menimbulkan sengketa antarlembaga tinggi, seperti MK versus DPR, yang akan merusak kehidupan bernegara.

Baca Selengkapnya
NasDem Minta Polri Pidana Kepala Daerah Tidak Netral di Pilpres 2024
NasDem Minta Polri Pidana Kepala Daerah Tidak Netral di Pilpres 2024

NasDem khawatir kepala daerah di daerahnya tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon presiden.

Baca Selengkapnya
Jubir Prabowo Singgung Pihak Ngaku Oposisi Gunakan Jabatan Kepala Daerah Sekadar 'Asal Beda'
Jubir Prabowo Singgung Pihak Ngaku Oposisi Gunakan Jabatan Kepala Daerah Sekadar 'Asal Beda'

Dahnil menyayangkan ada pihak menggunakan jabatan kepala daerah hanya untuk sekadar terlihat 'asal beda'.

Baca Selengkapnya
Solusi Penguatan Etika Pejabat Publik
Solusi Penguatan Etika Pejabat Publik

Bukan hanya di lembaga peradilan, lembaga lain yang berkaitan dengan hukum juga masih terjadi pelanggaran etika.

Baca Selengkapnya
Megawati Buka Suara Usai PDIP Kalah di 5 Pilkada Versi Quick Count: Ini Tidak Boleh Dibiarkan!
Megawati Buka Suara Usai PDIP Kalah di 5 Pilkada Versi Quick Count: Ini Tidak Boleh Dibiarkan!

Kelima daerah tersebut adalah Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara hingga Sulawesi Utara.

Baca Selengkapnya
Janji Cak Imin ke Prabowo: Kepala Daerah dari PKB Siap Tegak Lurus dengan Pemerintahan Baru
Janji Cak Imin ke Prabowo: Kepala Daerah dari PKB Siap Tegak Lurus dengan Pemerintahan Baru

Cak Imin Sampaikan ke Prabowo, Kepala Daerah dari PKB Siap Tegak Lurus dengan Kepemimpinan Baru

Baca Selengkapnya
Ketua DPP PKS: Sudah Saatnya Pilkada Langsung Dievaluasi!
Ketua DPP PKS: Sudah Saatnya Pilkada Langsung Dievaluasi!

PKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.

Baca Selengkapnya