Ketua MPR Zulkifli Hasan dukung usulan film G30S/PKI versi baru
Merdeka.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan akan upacara di Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk memperingati hari bersejarah bangsa Indonesia, hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober. Selain dirinya, para petinggi DPR/MPR juga akan ikut serta.
"1 Oktober besok saya membaca teks Pancasila di Lubang Buaya, jadi memang kalau September itu kita membaca sejarah kelam Indonesia. Nanti 1 Oktober saya baca Pancasila, Ketua DPR baca UUD, dan sebagainya kita apel di Lubang Buaya," katanya di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (21/9).
Menurut Zulkifli, ada atau tidak film G30S/PKI, peristiwa tersebut tetap menjadi bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia. Film G30S/PKI, kata dia, sebagai sarana agar rakyat menjadi waspada.
-
Siapa aktor utama dalam peristiwa G30S/PKI? Di belakang Gerakan 30 September ada Ketua CC PKI DN Aidit, Kepala Biro Chusus PKI Sjam Kamaruzaman, Letkol Untung, Brigjen Soepardjo dan sejumlah tokoh lain.Mereka disebut aktor utama peristiwa berdarah tersebut.
-
Siapa yang terlibat dalam G30S/PKI? Baru saja terjadi G30S/PKI. Harga barang dan BBM naik terus. Perekonomian sangat sulit.
-
Siapa pemimpin utama G30S/PKI? Para perwira militer utama G30S adalah Komandan Batalyon I Tjakrabirawa, Letkol Untung Syamsuri.Komandan Brigade I Djaja Sakti yang bertugas sebagai Pengamanan Ibukota, Kolonel Latief, dan Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan, Mayor Udara Sujono.Ada juga Panglima Komando Tempur dari Kalimantan Brigjen Soepardjo.
-
Siapa yang memimpin PKI saat peristiwa G30S PKI? Di mana peristiwa ini dilancarkan oleh PKI yang saat itu dipimpin Dipa Nusantara (DN) Aidit dan Pasukan Cakrabirawa di bawah kendali Letnan Kolonel Untung Syamsuri.
-
Siapa yang memimpin gerakan G30S/PKI? Brigjen Soepardjo menjadi salah satu tokoh kunci dalam gerakan tersebut bersama DN Aidit, Sjam Kamaruzaman, dan Letnan Kolonel Untung Sjamsuri.
-
Kapan G30S/PKI terjadi? 'Jumlah pasukan yang ikut gerakan ini sangat kecil. Kodam Jaya punya 60.000 prajurit, 20 kali lebih banyak dari pasukan yang ikut G30S.
"Jadi memang putar film atau tidak ya September akhir itu diramaikan oleh sejarah kelam di Indonesia, ada film atau tak ada film. Kalau film itu kan ya tambah-tambah orang pengen tahu, ada buku baru, film baru ya itu bagus juga, kami juga dukung," ujarnya.
Zulkifli menegaskan tak perlu ada cekcok terkait film tersebut. "Jadi kita jangan bertengkar soal ini saya kira. Kita ambil hikmah dari perjalanan bangsa ini. Lah kan filmnya sudah ada sejak lama. Bahwa ada kepentingan dan segala macam, politik dan macam-macan ya biasa lah," pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Soekarno tak pernah diberi kesempatan membersihkan namanya.
Baca SelengkapnyaHal ini diungkapkannya di hadapan Prabowo Subianto yang diundang sebagai Presiden Terpilih Periode 2024-2029.
Baca Selengkapnyasurat penegasan dari pimpinan MPR tersebut diperlukan untuk memulihkan nama baik presiden ke-IV RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Baca SelengkapnyaAcara tersebut diselenggarakan pimpinan MPR RI di Ruang Delegasi Lantai 2 Gedung Nusantara V MPR RI, Jakarta, hari ini.
Baca SelengkapnyaRibka mengajak kader PDI Perjuangan dan aktivis ikut mendesak Presiden Jokowi memasukkan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca SelengkapnyaPada perayaan Harlah ke-25 PKB di Solo itu juga terlihat hadir sejumlah menteri Kabinet Indonesia maju.
Baca SelengkapnyaAcara bedah buku itu juga dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Baca SelengkapnyaSebuah potret lawas yang merekam aktivitas sang Proklamator beredar di media sosial.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, pengungkapan tragedi Kudatuli diharapkan mampu menghilangkan kekuasaan yang menindas.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, peristiwa Kudatuli bukan sekedar penyerangan fisik, tetapi juga tekanan dari rezim yang berkuasa.
Baca SelengkapnyaBerkat jasa-jasanya semasa hidup, nama KS Tubun diabadikan sebagai nama kapal perang hingga jalan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto khawatir dengan tidak lolosnya PPP ke Senayan, karena tidak memenuhi parlementary threshold 4 persen.
Baca Selengkapnya