Ketua MUI dukung dana haji diinvestasikan untuk infrastruktur
Merdeka.com - Ketua MUI Ma'aruf Amin mendukung dana haji diinvestasikan untuk yang lain. Sebab, hal itu sudah ada fatwanya untuk dikelola dengan baik untuk membangun infrastruktur yang lainnya.
"Kan memang boleh diinvestasi itu. Sekarang saja mungkin ada Rp 35 triliun itu sudah digunakan untuk SUKUK. SUKUK itu surat berharga syariah negara (SBSN). Dan itu sudah dapatkan fatwa dari dewan syariah MUI dan saya sudah menandatangi untuk kepentingan infrastruktur, untuk lain-lain," ujar Ma'aruf di kediamannya, Koja, Jakarta Utara, Senin (31/7).
Kata Ma'aruf, dana itu harus dialihkan untuk membangun jalan, pelabuhan, bandara yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.
-
Apa peran negara dalam membangun kemaslahatan umat menurut MUI? Dalam forum tersebut, KH Marsudi Syuhud menyebut bahwa negara melalui berbagai aturan yang dibuatnya berperan dalam membangun kemaslahatan umat.
-
Siapa yang bertanggung jawab memakmurkan masjid? Memakmurkan masjid bukanlah tugas yang ringan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen, usaha, dan kreativitas dari seluruh jamaah.
-
Bagaimana MUI menilai pentingnya aturan dalam mengelola kekayaan negara? “Negara adalah aturan-aturan. Semua ada aturan-aturannya, seperti konstitusi, undang-undang, perpres, peraturan menteri dan lainnya. Kalau tidak ada aturan, maka kocar-kacir,“ ujar KH Marsudi Syuhud dalam diskusi tersebut, Sabtu (5/8/2023).
-
Apa tujuan dari pembangunan Kampung Haji di Mekkah? Kampung Haji ini direncanakan sebagai kawasan yang akan memberikan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia dan sekaligus menjadi simbol kuat persahabatan antara Indonesia dan Arab Saudi.
-
Gimana cara memakmurkan masjid? Dengan menerapkan cara memakmurkan masjid, masjid akan menjadi lebih makmur dan berfungsi sebagai pusat kegiatan yang bermanfaat bagi jamaah dan masyarakat sekitarnya.
-
Bagaimana Masjid Raya Sumatera Barat mendapatkan dana? Mereka berupaya menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan negara Timur Tengah untuk mengumpulkan dana.
"Jadi nanti ada skema syariahnya dan sudah ada. Jadi saya kira gitu. Karena jemaah haji sudah memberikan kuasa kepada pemerintah melalui Kemenag untuk dikelola dan dikembangkan," tuturnya.
Ia menegaskan, terkait hal itu tidak ada penyalahgunaan yang dilakukan dalam investasi dana. "Kalau pemerintah tidak riskan. Jadi tidak ada penyalahgunaan," tandasnya.
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengatakan dana haji dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan di Tanah Air. Saat ini, dana haji Indonesia mencapai Rp 80 triliun sampai Rp 93 triliun.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memanfaatkan dana haji untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan. Ia menilai tidak akan ada yang dirugikan dari pemanfaatan dana haji tersebut.
"Taruh saja, misalnya di pembangunan jalan tol, aman. Tidak akan rugi. Karena jalan tol, tol tidak akan rugi. Dan untuk pembangunan pelabuhan," kata Presiden Jokowi dalam sambutan di acara peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah, Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/7).
Namun, Presiden Jokowi tak ingin dana haji disimpan di industri perkebunan lantaran masih mungkin menimbulkan resiko bila terjadi kebakaran hutan. Sebab itu, Presiden Jokowi mengatakan lebih aman dana haji disimpan untuk pembangunan infrastruktur.
"Kalau (dana haji disimpan di) jalan tol, pelabuhan, airport, tidak akan ada ruginya. Dan, itu sudah saya sampaikan agar dana haji kita berikan peluang untuk dananya di taruh taruh yang enak-enak saja, yang enak-enak ditaruh, yang resiko jangan, karena ini dana umat, hati-hati," tukasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nasaruddin menuturkan, jika hasil ijtima' ulama itu diterapkan, maka peserta haji membayar biaya haji yang cukup besar.
Baca SelengkapnyaRazilu mengatakan, terdapat tiga perubahan paradigma kebijakan haji dan umrah.
Baca SelengkapnyaMUI juga meminta Presiden dan DPR melakukan perbaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaBPKH saat ini tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.
Baca SelengkapnyaKementerian Khusus Haji diyakini mampu menjawab permasalahan yang selama ini terjadi tiap musim haji
Baca SelengkapnyaRintisan pengerasan ini dimulai dari pelabuhan yang akan dibangun, di kampung Wanam, Distrik Ilwayab kemudian membentang ke arah distrik Kaptel
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Jusuf Kalla saat memberikan sambutan di Muktamar Dewan Masjid Indonesia ke-8 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).
Baca SelengkapnyaKampung ini akan menjadi kawasan yang memfasilitasi seluruh kebutuhan haji maupun umroh.
Baca SelengkapnyaMurur di muzdalifah bisa saja dilakukan, namun itu tergantung keputusan pemerintah Indonesia.
Baca SelengkapnyaSegmen UMKM merupakan salah satu fokus utama BSI di dalam pengembangan ekosistem halal.
Baca SelengkapnyaSejak tahun 2004, pemerintah menegaskan bentuk wakaf tidak hanya sebatas tanah, tetapi juga harta benda lainnya, termasuk uang.
Baca SelengkapnyaMardiono mendorong para kader untuk terus dekat dengan masyarakat.
Baca Selengkapnya