Ketua Panja RUU KUHP Curiga Kenapa Mahasiswa Demo Penolakan
Merdeka.com - Ketua Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Mulfachri Harahap mencurigai gerakan mahasiswa dan masyarakat yang tengah menggelar aksi penolakan terhadap RUU bermasalah. RUU yang ditolak terkait RKUHP dan UU KPK.
Kata Mulfachri, RKUHP sudah dibahas DPR periode sekarang selama empat tahun sejak tahun 2015. Dia membantah, RKUHP disahkan secara tergesa-gesa.
"Proses sudah amat panjang RKUHP ini. Jadi kalau kemudian di masyarakat ramai, nah itu ada apa itu," kata Mulfachri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa tuntutan mahasiswa saat itu? Lahirlah apa yang dinamakan TRITURA. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat 1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya 2. Rombak Kabinet Dwikora 3. Turunkan Harga-Harga
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
Karena sudah panjang dibahas, DPR ingin bisa disahkan pada periode saat ini. Mulfachri mengatakan, mengapa di ujung masa jabatan karena DPR ingin menghadirkan KUHP baru yang bisa diterima seluruh bangsa.
"Jadi kalaupun disahkan di ujung karena kita ingin manfaatkan setiap waktu yang ada untuk menghadirkan sebuah RKUHP yang bisa diterima seluruh bangsa," jelas politikus PAN itu.
Menurut Mulfachri masih ada waktu DPR dan pemerintah untuk mendengarkan apa yang menjadi keberatan masyarakat. Dia mengaku tidak ada kejar target disahkan sebelum masa jabatan habis pada 30 September.
"Enggak ada target nanti kita akan lihat," ucapnya.
Diketahui, gelombang penolakan RKUHP dan revisi UU KPK terjadi di daerah hingga ibu kota. Mahasiswa dan elemen masyarakat saat ini tengah melakukan aksi di depan gedung DPR.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Bagaimana Pendapat Anda soal RUU KUHP? Klik di Sini!
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengesahan RUU Kesehatan ini disetujui enam fraksi. Sementara, Fraksi PKS dan Fraksi Demokreat menolak. Berikut foto-fotonya:
Baca SelengkapnyaDemonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jatim itu mengepung dan meminta paksa agar anggota dewan mau keluar dan menemui massa aksi.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.
Baca SelengkapnyaMeski revisi UU Pilkada dibatalkan, ribuan mahasiswa di Surabaya tetap berunjuk rasa mengawal putusan MK hingga ditetapkan sebagai PKPU.
Baca SelengkapnyaDPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaMahfud menilai adanya riak-riak setelah pengesahaan RUU menjadi UU merupakan hal yang lumrah. Dia menyebut akan ada pihak yang setuju dan tidak.
Baca SelengkapnyaMahasiswa dan masyarakat menggelar demo di gedung DPR/MPR, Kamis 22 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan aspirasi hingga menggelar aksi.
Baca SelengkapnyaSituasi saat ini polisi bertameng siaga penuh menghalau jika pendemo merangsek masuk ke dalam
Baca SelengkapnyaPKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca SelengkapnyaMassa juga sempat merusak pagar gedung DPR, dan akhirnya berhasil masuk ke halaman gedung DPR
Baca Selengkapnya