Ketua RT di Depok Kesal Bantuan Warga Terdampak Corona Tidak Merata
Merdeka.com - Suryana, Ketua RT 2 RW 6 Kp Benda Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, meluapkan curhat hatinya lewat sebuah video yang kini menjadi viral di sosial media. Dalam video tersebut, Suryana menuturkan perihal keluhan warganya yang tidak dapat bantuan sosial dari pemerintah. Padahal dia sudah melakukan pendataan dan menyerahkan pada petugas kelurahan.
Bahkan ketika warga di wilayah lain mendapatkan bantuan, warga di wilayahnya sama sekali tidak ada yang dapat. Warga pun bertanya kepadanya. Dia sampai dituding tidak mengupayakan nasib warga. Suryana sudah mencoba bertanya kepada pihak kelurahan, namun dia hanya mendapat jawaban bahwa untuk penentuan siapa warga yang dapat bantuan berada di dinas terkait.
Suryana pun kemudian memberikan penjelasan pada warga melalui video. "Tadinya itu cuma untuk warga saya aja, tapi malah jadi viral sekarang," katanya, Selasa (21/4).
-
Siapa yang minta bantuan dana untuk bencana Sumbar? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
-
Bagaimana bantuan disalurkan? 'Hari ini saya sudah berikan santunan kepada ahli waris dan kami juga memberikan kepada korban yang suaminya meningal dunia untuk dimasukkan ke dalam daftar nama penerima bantuan sosial,' tuturnya saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis, (14/3) malam.
-
Apa yang dibagikan ke warga? Pihak perusahaan ternyata mengizinkan warga mengambil susu tersebut.
-
Siapa yang terlibat dalam penyaluran bantuan? Dalam penyaluran bantuan, Insan BRILian (pekerja BRI) saling bahu membahu untuk turun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak
-
Siapa yang menyerahkan bantuan untuk korban di Sumatera Selatan? Usai pelaksanaan upacara, Pj Gubernur Bahtiar bersama Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santosa, menyerahkan bantuan untuk korban bencana sosial.
-
Apa keluhan utama warga Desa Turus Patria? 'Warga di Desa Turus Patria ini punya keluhan terkait beberapa hal. Yang paling utama adalah soal infrastruktur jalan. Sebab akibat akses jalan menuju desa kami rusak, ini menyebabkan semua hal yang ada di daerah kami terasa tertinggal.'
Dalam video tersebut, dia menjelaskan sebanyak 49 KK terdampak corona yang diajukan tidak satupun yang mendapat bantuan. Sementara di wilayahnya terdapat 89 KK. Padahal dia sudah mengikuti prosedur pendataan sesuai aturan pemerintah.
"Warga saya di sini enggak ada yang dapat satupun. Akhirnya saya buat video, sebenarnya tujuannya buat lingkungan saya. Bahwa banyak keluhan di masyarakat tentang bantuan sosial dari Pemkot Depok. Nah bahwa pada dasarnya saya ini sudah berusaha, untuk membantu masyarakat supaya dapat. Tapi apa lah daya, kita sebagai ketua lingkungan cuma berusaha mengajukan daripada bantuan ini, agar masyarakat saya dapat," cerita Suryana.
Namun ketika pencairan, warganya tidak ada yang dapat bantuan. Dia pun meminta agar pemerintah melakukan evaluasi soal mekanisme pemberian bantuan agar tidak terjadi kecemburuan. "Nah begitu diumumkan bahwa RT saya ini zonk. Berikutnya, Saya berharap jangan sampai terjadi lagi," ungkapnya.
Dia mengaku tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan pemerintah. Dia hanya memberikan penjelasan kepada warga, perihal bantuan yang tidak cair di wilayah itu. "Ini pun rekan-rekan di DPRD saya sudah laporkan juga melalui badan bagian anggaran untuk dana bansos ini, agar bisa dievaluasi untuk penyalurannya supaya masyarakat kita ini merasakan juga. Enggak ada tujuan saya buat jatuhkan pemerintahan. Tolonglah perhatikan usulan dari bawah ini," harapnya.
Dalam video, Suryana berkali-kali menyebut kata zonk. Karena memang tidak satupun warganya yang dapat bantuan. "Emang enggak ada yang dapat sama sekali di sini mah. Makanya zonk saya bilang tadi," paparnya.
Ternyata yang menerima kenyataan harus zonk juga terjadi di RT lain yaitu di RT 3 RW 1. Kemudian juga di RW 10. "Di sana ada teman saya, tapi saya tanya RT berapa, di situ zonk juga. Kemudian di RT 3 Blok Sawo, 3 RT zonk," ungkapnya.
Kondisi ini, kata dia harus menjadi evaluasi pemerintah. "Ini kan luput dari perhatian pemerintah. Mereka enggak tahu di bawah kayak gini. Kalau di lingkungan sini, RT saya aja yang enggak dapat. Jadi kesel lah saya deg-deg, jadi saya buatlah video. Biar masyarakat tahu bahwa saya udah berjuang. Gitu tujuannya, enggak ada yang lain," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebutuhan makan para pengungsi yang berada di pedesaan cukup memprihatinkan lantaran ketiadaan dapur umum.
Baca SelengkapnyaDuit tersebut berasal dari program Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROPE)
Baca SelengkapnyaDia tadi sempat bertanya pada petugas mengenai mekanisme berobat pakai KTP. Namun dia juga tidak mendapat jawaban yang jelas.
Baca SelengkapnyaPadahal sampah di rumah warga sudah menumpuk sejak beberapa hari lalu.
Baca SelengkapnyaProgram BLT itu tidak boleh dikonversikan dalam bentuk barang, termasuk sembako.
Baca SelengkapnyaPenyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri ini mengatakan monitoring dan evaluasi bantuan pangan juga dilakukan.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mempertanyakan warga menengah atas yang tinggal di rusunawa.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaMirah, salah satu penerima manfaat yang menerima bantuan ATENSI menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaPembagian BLT yang masih tidak tepat sasaran harus segara dirapikan.
Baca SelengkapnyaKondisi geografis Sulsel yang perbukitan dan jalanan sempit membuat distribusi bantuan ke lokasi bencana terhambat.
Baca Selengkapnya