Ketum Muhammadiyah Ingatkan Menteri Jokowi Bekerja untuk Rakyat bukan Kelompok
Merdeka.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan pihaknya tidak mengajukan kader untuk menjadi menteri ke Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun, jika ada Muhammadiyah diberi kesempatan, dia memastikan kader tersebut akan bekerja profesional untuk kepentingan rakyat bukan kelompok.
"Jika di antara kader Muhammadiyah dipilih dan diberi amanat, InsyaAllah akan menjadi pemimpin dan menjadi pejabat untuk semua pihak, semua rakyat dan semua golongan. Tidak untuk kepentingan golongan tertentu," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (8/8).
Meski begitu, dia menegaskan, Muhammadiyah tidak mengajukan nama kader ke Jokowi-Ma'ruf. Pihaknya memberikan kepercayaan kepada Jokowi menentukan menteri-menteri pembantunya.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa saja yang tidak hadir di bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Kenapa bukber Kabinet Jokowi tidak dihadiri semua menteri? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
"Kita (Muhammadiyah) posisi ormas. Jujur tidak dalam posisi aju-mengajukan (nama kader menjadi menteri). Kita percayakan sepenuhnya kepada Pak Jokowi untuk memilih menterinya yang terbaik," ujar Haedar.
Oleh karena itu, Haedar mengingatkan siapapun tokoh yang dipilih menjadi menteri harus bekerja tulus untuk bangsa, negara dan rakyat. Dia meyakini Jokowi akan memberi arahan agar bekerja demi kepentingan rakyat.
"Jangan pernah menjadi menteri hanya untuk satu golongan satu partai satu kelompok. Saya percaya Pak Jokowi. Dari mana pun menteri itu berasal, bisa membimbing, mengarahkan dan men-direct para menteri untuk berdiri tegak di atas kepentingan rakyat bangsa dan negara bukan kepentingan golongan kelompok atau pun pribadi," imbuh Haedar.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi gregetan disebut dengan julukan Lurah oleh banyak politisi.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pernyataan Jokowi jelas urusan pemilu merupakan kewenangan ketua umum.
Baca SelengkapnyaPKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup.
Baca SelengkapnyaSelain Pilgub Jakarta, Kaesang juga santer maju di Pilgub Jateng.
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tidak tahu siapa yang disebut 'Pak Lurah' oleh politisi.
Baca SelengkapnyaPernyataan Jokowi akan dinilai oleh publik. Sehingga, PKS menyerahkan semua itu kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaMeutya menjelaskan pernyataan Jokowi terkait kampanye dan keberpihakan di Pemilu, hanya dalam konteks menjelaskan aturan.
Baca SelengkapnyaAndi Gani memastikan Jokowi tak ikut campur dalam kisruh internal Kadin.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia mengaku dirinya fokus mengerjakan tugasnya sebagai menteri.
Baca SelengkapnyaMenurut JK, kader HMI sudah berada di banyak posisi di Indonesia.
Baca Selengkapnya