Ketum Muhammadiyah Minta Pemilu Jangan Sekadar Mengejar Kekuasaan Semata
Merdeka.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak para peserta Pemilu serentak 2024 memperbaharui niat politik atau political will agar dalam kontestasi demokrasi akan datang tidak hanya mengejar kekuasaan semata.
"Kepada peserta Pemilu, baik itu Pilpres maupun DPR, DPRD yang kuncinya di partai politik agar betul-betul memperbaharui niat political will sekaligus juga proses politik baru, agar Pemilu tidak sekadar mengejar kekuasaan dan kemenangan semata," kata Haedar di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dilansir Antara, Senin (20/2).
Menurut dia, apabila peserta pemilu mempunyai niatan mengejar kekuasaan dan kemenangan semata, maka bukan tidak mungkin kemudian akhirnya melegalkan atau membenarkan segala cara.
-
Mengapa hasil pemilu 2024 berpengaruh terhadap arah kepemimpinan negara? Melansir laman Komisi Pemilihan Umum, dalam sebuah negara demokrasi, pemilu adalah salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin.
-
Apa tujuan Pemilu 2024? Tujuan dari pemilu adalah untuk memastikan terwujudnya kepentingan rakyat dalam pemerintahan, menjaga kestabilan politik, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Siapa yang mendukung tujuan pemilu? Menurut Parulian Donald, tujuan pemilu adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan serta untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
-
Mengapa Puan Maharani ingin rakyat ikut Pemilu 2024? Dukungan dari rakyat terhadap Pemilu 2024 dapat berkontribusi terhadap kemajuan negara.'Bagi rakyat, yang terpenting dalam pemilu adalah jalan untuk menentukan hidupnya menjadi lebih sejahtera, hidup yang lebih mudah, hidup yang lebih nyaman,' ujar Puan.
-
Bagaimana Pantarlih Pilkada 2024 dipilih? Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih/PPDP: Tahap ini berlangsung dari tanggal 5 Juni hingga 9 Juni 2024. Selama periode ini, informasi mengenai pendaftaran calon Pantarlih akan diumumkan kepada publik.Penerimaan Pendaftaran Calon Pantarlih/PPDP: Pendaftaran calon Pantarlih dibuka mulai dari tanggal 5 Juni hingga 12 Juni 2024. Calon yang berminat dapat mengajukan pendaftarannya selama periode ini. Penelitian Administrasi Calon Pantarlih/PPDP: Penelitian administrasi untuk calon Pantarlih dilakukan dari tanggal 6 Juni hingga 13 Juni 2024. Pada tahap ini, berkas dan kelengkapan administrasi para calon akan diperiksa untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi.Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pantarlih/PPDP: Hasil seleksi calon Pantarlih akan diumumkan pada tanggal 14 Juni hingga 16 Juni 2024. Calon yang lolos seleksi administrasi akan melanjutkan ke tahap berikutnya.Pemetaan TPS: Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dijadwalkan berlangsung dari tanggal 17 Juni hingga 22 Juni 2024. Pada tahap ini, Pantarlih akan menentukan lokasi TPS untuk memastikan kemudahan akses bagi para pemilih. Penetapan Nama Hasil Seleksi Pantarlih/PPDP: Nama-nama hasil seleksi Pantarlih akan ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2024. Daftar final anggota Pantarlih yang telah lolos seleksi akan dipublikasikan.Pelantikan Pantarlih/PPDP: Pelantikan anggota Pantarlih akan dilakukan pada tanggal 24 Juni 2024. Setelah dilantik, Pantarlih resmi mulai menjalankan tugasnya hingga 25 Juli 2024.
-
Apa dasar hukum Pilkada 2024? Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 di Indonesia merupakan perhelatan demokrasi yang diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.
"Seperti apa yang tadi saya sebut politik uang, politik transaksi yang seringkali kan di bawah permukaan, yang tidak mungkin bisa tercakup oleh hukum, dan proses formal Pemilu oleh penyelenggara pemilu," tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Haedar, kuncinya ada pada kesadaran politik baru dari seluruh elite di partai politik maupun para elite di negeri ini.
"Maka, mari kita mulai untuk politik yang bersih, politik yang dalam semangat penyelenggaraan Pemilu yaitu Luber (langsung umum bebas rahasia), Jurdil (jujur dan adil), sekaligus juga bermartabat," ujarnya.
Lebih lanjut, Haedar mengatakan, Bangsa Indonesia akan menjadi negara yang bebas dari perilaku korupsi, bebas dari berbagai persoalan-persoalan yang melilit negeri ini, jika para elite-nya memang punya moralitas dan jiwa kenegarawanan yang tinggi.
"Mari kita kawal bareng-bareng Pemilu kita bersama-sama, agar Pemilu itu milik kita semua, suksesnya juga untuk kita, dan capaiannya nanti juga untuk kita semua," ucapnya.
Haedar juga menekankan pentingnya Pemilu lima tahunan itu jangan sampai merusak persaudaraan dan persatuan semua sebagai bangsa, karena itu terlalu mahal harganya.
"Boleh, dan memang harus berbeda pilihan, politik kalau sama kan tidak perlu Pemilu, jadi pilihan politik akan berbeda, dan pasti berbeda, tapi jangan sampai membawa bawa virus yang membuat kita pecah belah, mari akhiri pembelahan politik," katanya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?
Baca SelengkapnyaMegawati menegaskan, dalam kontestasi demokrasi, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi.
Baca SelengkapnyaMasyarakat dinilai tak perlu diseret lagi dalam wacana hak angket
Baca SelengkapnyaMahfud mengakui tidak ada calon yang sempurna. Semua calon pemimpin yang ada pasti memiliki kebaikan dan tidak luput adanya kejelekan yang dimilikinya.
Baca SelengkapnyaUsul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR
Baca Selengkapnya"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang," kata Megawati.
Baca SelengkapnyaMegawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.
Baca SelengkapnyaApalagi menggunakan pemilu untuk melanggengkan kekuasaan.
Baca Selengkapnya“Siapapun yang menang dalam proses Pemilu yang benar harus kita akui itulah pemenangnya," kata Mahfud
Baca SelengkapnyaJokowi diminta tidak membiarkan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu
Baca SelengkapnyaMenurut Megawati, jelang Pilkada ada fenomena yang berkembang, bahwa Pilkada dijadikan momentum Unjuk Kekuasaan.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnya