Follow
Ketum PBNU: Dominasi Alkes Impor Menandai Rapuhnya Sistem Kesehatan Nasional
Merdeka.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong pemerintah untuk membenahi sistem kesehatan nasional. Belajar dari berbagai permasalahan yang muncul selama pandemi COVID-19 di Tanah Air.
"Pandemi ini nyata dan belum usai. NU mendukung dan membersamai langkah-langkah pemerintah dalam menangani pandemi, dari hulu hingga hilir," ujar Ketua Umum PB Said Aqil Sirodj pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU dilansir Antara, Sabtu (25/9).
Said Aqil menjelaskan dari sisi hulu, penerapan protokol kesahatan tidak boleh kendor. Meski sekarang tengah landai, ada kemungkinan terjadi lonjakan gelombang ketiga seiring dengan terus bermutasinya virus corona jenis baru penyebab COVID-19.
-
Siapa Ketua Umum PBNU pertama? Hasan Basri Sagipodin atau yang akrab disapa Hasan Gipo merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pertama.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa peran negara dalam membangun kemaslahatan umat menurut MUI? Dalam forum tersebut, KH Marsudi Syuhud menyebut bahwa negara melalui berbagai aturan yang dibuatnya berperan dalam membangun kemaslahatan umat.
-
Siapa pendiri NU? KH Hasyim Asy'ari merupakan tokoh penting dibalik organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Ia memprakarsai berdirinya NU pada 1926, mendapat julukan Hadratus Syekh (maha guru), sekaligus menjadi Rais Akbar NU pertama.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Bagaimana LPDUK berbenah setelah pandemi? Sesuai arahan Menpora Dito Ariotedjo, LPDUK mencoba melakukan transformasi dengan menjadi lembaga yang lebih progresif dan mendukung ekosistem Industri Olahraga sebagai bagian dari DBON.
Masyarakat didorong untuk semakin mempertebal protokol kesehatan dan pemerintah turut mengawasi penerapannya.
"Menurut keterangan epidemiolog, berdasarkan pola kurva tiga-lima bulanan, lonjakan diperkirakan terjadi di akhir 2021," kata dia.
Dari sisi tengah, kata Said Aqil, NU mendukung percepatan vaksinasi agar segera terbentuk kekebalan kelompok.
Sementara di hilir, NU merekomendasikan agar pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan (RS dan puskesmas).
NU juga mendorong pemerintah untuk memangkas kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan (dokter/dokter spesialis, perawat, dan bidan), serta memperkuat ekosistem kesehatan, mulai dari kemandirian farmasi, penambahan dokter dan tenaga kesehatan, kapasitas RS dan puskesmas, serta produksi alat kesehatan.
"Saat ini, sekitar 94 persen alat kesehatan yang beredar adalah produk impor. Dominasi alat kesehatan impor menandai rapuhnya sistem kesehatan nasional," kata dia.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, alat kesehatan di Indonesia masih didominasi impor.
Baca Selengkapnya
Sekjen DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kusnasi Mudi menyayangkan PP 28/2024 disahkan dan ditandatangani oleh berbagai Kementerian yang tidak terl
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alkes dan obat-obatan.
Baca Selengkapnya
Taruna menyebut, harga obat yang beredar di RI 400 persen lebih tinggi.
Baca Selengkapnya
Ada faktor yang belum terselesaikan hingga WNI sering berobat ke luar negeri.
Baca Selengkapnya
Sebagai ketua TC Health, Ghufron juga menyoroti bagaimana sebuah negara harus senantiasa adaptif dan terus berinovasi.
Baca Selengkapnya
Dampak buruk pelemahan rupiah karena tingkat importasi obat-obat-obatan di Indonesia masih relatif tinggi.
Baca Selengkapnya
Meski kecewa, IDI mengaku siap mengawal penerapan UU Kesehatan ini hingga ke tingkat cabang.
Baca Selengkapnya
Dengan keberadaan produk alat kesehatan buatan dalam negeri nantinya bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca Selengkapnya
Ghufron Mukti mengaku heran kerap disalahkan karena kekurangan obat dan dokter. Padahal, masalah tersebut bukan tanggung jawabnya.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menghadirkan KEK Kesehatan agar masyarakat Indonesia tak perlu lagi keluar negeri untuk mendapatkan perawatan rumah sakit terbaik.
Baca Selengkapnya