Follow
Ketum PBNU soal Pemilu Proporsional Tertutup: Jangan Dilanggar Aturan yang Disepakati
Merdeka.com - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) buka suara soal wacana penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum 2024. Menurutnya, ada aturan yang sudah disepakati dan tak boleh dilanggar.
"Itu soal kesepakatan, jadi namanya game harus ada aturan dasar yang disepakati dan game itu dilaksanakan sesuai aturan. Jangan dilanggar aturan yang sudah disepakati," kata Gus Yahya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (2/1).
Soal mendukung atau tidak, PBNU menyerahkan urusan tersebut kepada partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya, laksanakan aturan pemilu atas kesepakatan bersama.
-
Siapa yang mendukung tujuan pemilu? Menurut Parulian Donald, tujuan pemilu adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan serta untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
-
Kenapa Pilpres 2024 akan ditentukan oleh mesin politik Jokowi dan mesin politik NU? Kerja dua mesin politik non-parpol inilah yang akan berperan besar menentukan siapa pemenang Pilpres 2024.
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
-
Apa yang ditetapkan KPU? 'KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,' ujar Mellaz saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (23/9).
-
Bagaimana PKD membantu Pilkada 2024? PKD atau Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa merupakan salah satu bagian dari badan adhoc yang akan membantu mensukseskan jalannya Pilkada.
-
Bagaimana Parmusi membantu Pemilu 2024? 'Insya Allah parmusi besok akan mendoakan, seluruh dai se-Indonesia akan mendoakan agar tahun politik ini bisa berjalan baik tanpa kendala hambatan apa pun dan warga masyarakat dapat memilih sesuai aspirasinya,' kata Hisyam.
"Terserah terserah, itu domain dari para politisi dari para partai politik dan KPU silakan ditetapkan aturannya dan kemudian laksanakan sesuatunya sesuai dengan aturan yang sudah disepakati," ucapnya.
Soal sistem pemilunya seperti apa, Yahya tak masalah. Asalkan demokrasi mesti transparan dan adil untuk semua pihak.
"Soal aturan isinya apa saja, terserah sama saja sebetulnya. Yang penting kita kedepan akan terus mengkonsolidasikan demokrasi kita ini sebagai demokrasi yang rasional transparan dan adil untuk semua pihak," tuturnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan di DPR
Baca Selengkapnya
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnya
PBNU sebagai organisasi umam keagamaan terbesar tidak pernah melakukan klaim atas keberpihakan.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengatakan setuju dengan PBNU tidak boleh terlibat politik praktis seperti yang disampaikan Ketum PBNU Gus Yahya.
Baca Selengkapnya
Gus Yahya menegaskan seluruh pengurus organisasinya tak boleh mengatasnamakan PBNU jika memberi dukungan politik.
Baca Selengkapnya
Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain membahas masalah netralitas pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Gus Fahrur mengimbau masyarakat di Indonesia agar tetap tenang menikmati masa pencoblosan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Menkum HAM Supratman menjamin pemerintah bersifat objektif terkait urusan parpol.
Baca Selengkapnya
Gus Yahya menyatakan tidak dapat sembarangan mengumbar sosok pilihannya dalam Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Yahya menegaskanPKB tidak bisa mengklaim atau menyalahkan apapun hasil keputusan NU. Sebab internal NU dan PKB adalah dua organisasi berbeda.
Baca Selengkapnya
Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah
Baca Selengkapnya
Ada sembilan poin yang dapat dijadikan pedoman berpolitik bagi warga NU.
Baca Selengkapnya