Ketum PPP sarankan sistem birokrasi diperlonggar dalam penanganan bencana

Merdeka.com - Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy melihat pola penyaluran bantuan bagi korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, masih terhambat sistem birokrasi. Dia berharap birokrasi dilonggarkan mengingat kondisi di kawasan tersebut darurat.

"Dalam situasi di mana hari ini tanggap darurat masih merupakan golden momentum. Golden momentum ini hanya 2x24 jam sejak terjadinya bencana. Maka semestinya semua birokrasi itu dilonggarkan," ujar pria yang akrab disapa Rommy di Gedung DPR, Jakarta Selatan, Selasa (2/10).

Romy mengungkapkan, sempat terjadi penolakan bantuan asing akibat birokrasi setempat. Padahal Presiden Joko Widodo telah membuka pintu untuk menerima bantuan Internasional. Presiden sudah menyerukan penerimaan bantuan internasional kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang saat ini berada di New York.

"Sebenarnya saya menyampaikan itu karena sempat ada penolakan bantuan asing yang sudah diterbangkan ke sana dan tidak diterima di bandara sana," lanjutnya.

Pria yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Tim Kampanye Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin ini memperkirakan jumlah korban saat ini masih bisa bertambah. Karena itu perlu ada kelonggaran birokrasi agar bisa mengedepankan kepentingan keselamatan para korban.

"Karena pada titik di mana izin itu saat ini tidak lebih penting dibanding nyawa saudara-saudara kita, maka izin tidak diperlukan, hanya pemberitahuan saja," ucapnya.

Rommy menyinggung penanganan bencana tsunami Aceh 2004. Berbagai media internasional menyoroti persoalan koordinasi di Indonesia dalam hal penanganan bencana.

"Koordinasi berbelit sudah menjadi trademark masyarakat Internasional kepada negara kita. Karena itulah maka saya serukan agar birokrasi ini dilepaskan dan dimudahkan sedemikian rupa, bukan hanya dimudahkan tapi disangatmudahkan agar masyarakat Internasional yang mau membantu cukup memberitahukan, bukan lagi meminta izin," tutupnya.