Follow
Khawatir dampak negatif, Komisi I DPR kritik kebijakan bebas visa
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyarankan kebijakan bebas visa sebaiknya dibatalkan kerena tidak mempunyai dampak positif terhadap bangsa dan negara. Bahkan bebas visa belum jelas sampai kapan wisatawan berlibur ke Indonesia.
"Bebas visa tanpa batas atau sekian hari apa sampai nenek moyang di sini, jadi lebih banyak mudarat daripada manfaatnya," kata Effendi saat rapat gabungan dengan menteri di Ruang Banggar DPR, Jakarta, Senin (15/2).
Selain itu, menurut dia, Babinkamtibmas tak mampu mengawasi ribuan turis di Indonesia. Bahkan turis tidak bertempat di lokasi yang sama.
-
Apa saja dampak buruknya? Akibat menonton TV terlalu dekat bagi kesehatan diketahui dapat menyebabkan mata tegang, mata kering, sakit kepala, dan penurunan konsentrasi.
-
Apa dampak negatif pungli terhadap wisatawan? Salah satu dampak paling nyata dari pungli adalah penurunan kenyamanan dan kepercayaan wisatawan. Wisatawan yang mengalami pengalaman negatif akibat pungutan liar apalagi dengan paksaan dan intimidasi cenderung merasa tidak aman dan kecewa, terutama jika pungli terjadi berkali-kali selama kunjungan mereka.
-
Apa dampak negatif dari merusak lingkungan? Dampak dari kerusakan alam juga mencakup pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, dan pemanasan global.
-
Kenapa pungli merusak citra wisata? Pungli yang dilakukan oleh oknum tercela itu tidak hanya merugikan wisatawan secara langsung, tetapi juga merusak citra destinasi wisata, bahkan mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan, sehingga membuat beberapa lokasi wisata menjadi sepi pengunjung.
-
Siapa yang merasa kesulitan dengan membludaknya turis asing? Membludaknya turis asing di Jepang membuat warga lokal jengkel.
-
Mengapa Arus Balik di Gunungkidul mengancam wisatawan? Arus ini lebarnya sangat sempit tapi sangat kuat untuk menarik ke lautan. Jadi dia terbentuk di sekitar garis pantai.
"Aspek kunjungan wisatawan mancanegara rasanya tidak setimpal dari dampaknya, kami melihat bukan prioritas peningkatan wisatawan mancanegara dengan pembebasan visa, mereka juga tidak berbudaya holiday (berlibur)," sambung dia.
Sementara dengan amnesti Din Minimi, dia menduga kelompok separatis Aceh ini dibina oleh Badan Intelijen Negara selama Pilkada Serentak. Dia menolak pemberian amnesti Din Minimi karena sudah berbuat kriminal.
"Dia berkonflik eks GAM, Din Minimi jangan-jangan binaan BIN cukup jelang pilkada makanya diberikan amnesti," ujar dia.
Sementara di kesempatan yang sama, anggota komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan pemberian bebas visa bisa membuat wartawan asing masuk ke Papua harus dievaluasi. Karena wartawan Prancis membuat film pelanggaran HAM terjadi di Papua hanya membuka borok, namun tidak sesuai dengan data yang benar.
"Saya ingin menambahi kami menilai izin masuk bebas visa para wartawan asing harus melalui duduk bersama, ini tidak ada, kami sesali. Tidak semua betul wartawan Prancis membuat isu pelanggaran HAM di Papua, pembebasan agen-agen berita batasi apakah itu agen berita atau agen-agen ingin Papua lepas," kata dia.
Lanjut dia, pemerintah harus menangani serius soal Papua Barat ingin merdeka. Sebab, tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Benny Wenda sudah melakukan roadshow untuk mendapatkan simpati dari negara lain agar mendukung Papua Merdeka.
"Papua puluhan tahun minta merdeka dari negara lain hasilnya nihil, tapi pelanggaran HAM simpatinya banyak, pelanggaran HAM isu seksi, ketika membiarkan wartawan asing masuk ke sini sama saja dibuka borok-borok kita. Kami tidak anti keterbukaan termasuk Papua tapi mekanisme membatasi agen-agen pemberitaan tidak salah mari duduk bersama," tandasnya. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Aturan ini dianggap diskriminatif terhadap produk tembakau.
Baca Selengkapnya
Hal itu temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNBP Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Semester I 2022 di Kemenkumham
Baca Selengkapnya
Kebijakan kemasan rokok polos mengabaikan hak-hak hidup masyarakat yang bergantung pada industri tembakau.
Baca Selengkapnya
Alasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.
Baca Selengkapnya
Aturan ini telah luput dalam mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan cukai yang menyertai produk tembakau dan rokok elektronik.
Baca Selengkapnya
Pengaturan sepihak tersebut seakan hanya memandang pengaturan tembakau dari pertimbangan isu kesehatan semata.
Baca Selengkapnya
DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca Selengkapnya
Sudah seharusnya Indonesia adaptif dalam melihat pergeseran perilaku wisatawan global.
Baca Selengkapnya
Mukhamad Misbakhun, mengkritik wacana kebijakan kemasan polos tanpa merek atau plain packaging bagi produk tembakau.
Baca Selengkapnya
Retribusi tambahan bagi turis asing tidak masalah selama dikelola terbuka dan untuk pemeliharaan pariwisata di Bali.
Baca Selengkapnya
Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan akibat konsumsi rokok secara langsung dan tidak langsung sebesar sebesar Rp34,1 triliun.
Baca Selengkapnya
Sejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya