Follow
Khawatir Radikalisme, DPR Dorong Menag Masukkan Kurikulum Moral Pancasila ke Madrasah
Merdeka.com - Anggota VIII DPR Fraksi PKB Dedi Wahidi mendorong Kementerian Agama memasukkan kurikulum Pendidikan Moral Pancasila (PMP) ke Madrasah ibtidaiyah (M), Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah. Pasalnya, dia prihatin dengan adanya gerakan radikalisme dan terorisme yang muncul belakangan ini.
"Saya merasa sama dengan yang lain merasa prihatin dengan adanya gerakan radikalisme, terorisme, nampaknya ini PMP pendidikan moral Pancasila dikembalikan lagi ke kurikulum pendidikan yaitu di MI, MTS, Aliyah," katanya saat rapat bersama Kemenag di ruang rapat DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4).
Menurutnya, MPR setuju jika Pendidikan Moral Pancasila dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. MPR, kata dia, akan segera koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan.
-
Siapa yang memperjuangkan mata pelajaran agama di sekolah? Peran Yunus tidak berhenti di situ saja. Ia kembali memperjuangkan usulan memasukkan mata pelajaran Agama Islam ke kurikulum sekolah pemerintah (negeri). Di Sumatera Barat, usulannya ini bisa berjalan baik dan sudah diterapkan pada tahun 1946.
-
Kenapa pendidikan agama dan budi pekerti diwajibkan di sekolah umum? Setelah melalui proses, pada masa kepemimpinan Menag Fathurrahman, pendidikan agama dan budi pekerti wajib diberikan di sekolah umum.
-
Apa arti Kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah aturan atau rencana pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Dalam kurikulum ini, pendidik diberikan keleluasaan untuk memberikan konten pembelajaran yang beragam agar lebih optimal dalam penyampaiannya.
-
Kurikulum Merdeka apa? Kurikulum Merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Dengan kurikulum ini, pelajar dapat memilih pelajaran sesuai dengan minatnya di berbagai bidang.
-
Mengapa Kurikulum Merdeka diterapkan? Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan perubahan sistemik dengan kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka menjadi bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama terjadi di Indonesia.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
"Kemarin saya sebagai badan pengkajian di MPR saya sudah usulkan itu dan mereka setuju akan segera koordinasi antara badan pengkajian dengan menteri agama dan menteri pendidikan," kata dia.
Menurutnya, anak-anak sekolah sekarang tidak lagi menganggap agama sebagai ideologi. Maka dari itu, PMP mesti dimasukkan kembali dimasukkan ke kurikulum pendidikan.
"Anak-anak sekolah sekarang menganggap Pancasila sebagai lambang saja, tidak lagi menganggap sebagai ideologi, pandangan hidup dan sebagainya," ujar Dedi.
"Maka itu pendidikan moral Pancasila menjadi sangat perlu kembali di pertimbangkan masuk lagi dalam kurikulum pendidikan sekolah," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pancasila harus diterapkan secara menyeluruh baik di lingkungan masyarakat maupun pendidikan.
Baca Selengkapnya
Dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.
Baca Selengkapnya
Wakil BPIP Berpesan Pancasila tetap jadi pilar utama pendidikan di universitas.
Baca Selengkapnya
Lunturnya pendidikan Pancasila sejak era reformasi, menjadi tanggung jawab bersama
Baca Selengkapnya
70 Persen dari Pendidikan Pancasila muatannya yakni praktik
Baca Selengkapnya
Pancasila menjadi penting dibumikan khususnya bagi para generasi muda guna mencegah intoleransi
Baca Selengkapnya
Prof. Yudian meminta anak muda jangan sampai terpapar ideologi yang tak sesuai dengan Pancasila
Baca Selengkapnya
Kurikulum merdeka diterapkan untuk menangangi krisis pendidikan Indonesia.
Baca SelengkapnyaPancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum pada setiap jenjang pendikan dan diatur dalam Undang-Undang.
Baca Selengkapnya
Kwarnas menyamakan penghapusan pramuka dari ekskul wajib di sekolah seperti proxy war.
Baca Selengkapnya
Agama harus mejadi perekat, maka tempat ibadah bukan menjadi tempat pemecah belah.
Baca Selengkapnya
Internalisasi nilai-nilai Pancasila harus diberikan secara bergotong royong
Baca Selengkapnya