Khofifah: Pada 2015, penerima & anggaran 3 kartu sakti ditambah

Merdeka.com - Pemerintah melalui kementerian sosial (kemensos) terus menyosialisasikan tiga 'kartu sakti' Presiden Joko Widodo (Jokowi), ke seluruh Tanah Air. Kali ini, giliran Kota Surabaya, Jawa Timur, yang menerima pencerahan dari Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa.

Bertempat di Kantor DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur, Jalan Kendangsari, Surabaya, Khofifah menjelaskan fungsi dan manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di hadapan kader PDIP dan beberapa elemen masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemuda dari berbagai unsur.

Khofifah berharap, seluruh elemen yang hadir ini turut serta menyosialisasikan tiga 'kartu saksi' ke seluruh lapisan masyarakat. Dia juga menjelaskan, anggaran program tiga 'kartu sakti' ini, diambil dari APBN dengan total nilai Rp 19,662 triliun di Tahun 2015.

"Untuk tahun depan (2015), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera akan kita tingkatkan, baik penerima maupun anggarannya," papar Khofifah, Rabu (24/12).

Pada Januari 2015, kata mantan calon gubernur Jawa Timur itu, KIS ditargetkan menjangkau 96,4 juta jiwa, ditambah 1,7 juta jiwa penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), 320 ribu jiwa narapidana, serta 8,3 juta untuk cadangan.

"Sedangkan KKS akan menjangkau 15,8 juta rumah tangga sasaran (TRS) dan 340 ribu PMKS. Sementara KIP, akan menjangkau 19 juta siswa Kemendikbud da‎n ditambah para siswa Kemenag. Total anggaran untuk program ini, mencapai Rp 19,662 triliun," ujarnya.

Untuk program keluarga harapan (PKH) akan menjangkau 4 juta ‎keluarga sangat miskin (KSM). "Upaya pemerintah, dengan penguatan kartu tersebut, harus dimaknai sebagai pengukuhan generasi bangsa. Ketiga kartu ini, selain menguatkan kesetiakawanan sosial juga bisa menjadi benteng ketahanan sosial masyarakat," katanya meyakinkan.

Ketahanan sosial, masih kata Khofifah, bisa dilihat dari tiga sisi, yaitu rasa saling percaya antar warga, komunikasi santun, serta keeratan sosial. "Itu menjadi sistem peringatan dini untuk mencegah konflik sosial," tuturnya. (mdk/mtf)