Kinerja dianggap buruk, KPU Kota Bandung dilempari telur busuk
Merdeka.com - Puluhan massa dari Gerakan Ganyang Mafia Hukum menggeruduk sekretariat KPU Kota Bandung. Massa yang mengenakan pakaian hitam sempat melempari plang KPU Kota Bandung dengan telur busuk.
Dengan serempak mereka terus melempari secara berulang dan meneriakkan KPU Kota Bandung tidak becus menggelar Pilwalkot Bandung. KPU Kota Bandung dinilai buruk kinerjanya, cenderung korup, dan merugikan rakyat.
Koordinator Gerakan Ganyang Mafia Hukum Torkis Parlaungan Siregar mengatakan sejatinya pelaksanaan Pilwalkot Bandung merupakan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah amanat UU no 15 tahun 2011.
-
Kenapa massa di Jayapura protes ke KPU? Massa yang hadir menduga ada pelanggaran seperti pengurangan, penambahan, hingga pengalihan suara yang dilakukan PPS dan PPD kepada dari caleg lain. Mereka menyebut kecurangan itu tidak hanya terjadi untuk pemilihan caleg DPRD Kabupaten Jayapura, caleg DPRD Papua, hingga caleg DPR RI.
-
Apa yang diminta oleh massa di Kantor KPU Jayapura? Dalam orasinya, massa meminta proses penetapan kursi partai politik dan caleg terpilih pada pemilihan legislatif (Pileg) periode 2024-2029 untuk Kabupaten Jayapura jangan digelar.
-
Dimana massa menggeruduk kantor KPU? Sejumlah orang menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura di jalan Abepura-Sentani, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (15/3) malam waktu setempat.
-
Siapa saja yang ikut demo di KPU? Soenarko menambahkan, aksi ini akan diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat sampai beberapa organisasi relawan dari pasangan calon 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dan paslon 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
-
Dimana Polwan dan Kowad sosialisasi pemilu? Rara melakukan sosialisasi di Jalan lintas timur Riau-Sumatera Utara. Lokasi tepatnya di Ujung Tanjung Dusun Terminal, Tanah Putih, Rokan Hilir.
-
Bagaimana poster pemilu menarik minat pemilih? Keindahan visual ini bertujuan untuk menangkap perhatian pemilih dan membuat pesan kampanye lebih mengesankan.
"Namun sekarang pelaksanaan, menyisakan banyak permasalahan mendasar yang sangat merugikan publik," katanya di sela aksi, Jumat (21/6).
Sebagian yang mengemuka dan sangat vital adalah sebanyak 28 ribu surat suara rusak terutama ribuan yang telah dicoblos. "Ini sebuah pelanggaran pemilu berat."
Dengan anggaran besar sebesar Rp 56 miliar, KPU Kota Bandung dianggap tidak bisa mengemban kepercayaan warga Bandung. "Publik mengamati pengadaan barang dan jasa tidak transparan. Ini potensial implikasi merugikan negara," tegasnya.
Selain diisi orasi, massa juga sempat membentangkan sejumlah poster dan spanduk berisi kecaman terhadap kinerja KPU Kota Bandung, di antaranya "Rakyat Tidak Percaya Kinerja KPU Kota Bandung', 'Surat Suara Rusak, Bolong, Terindikasi Dicoblos, Bukti Kinerja KPU Kota Bandung Buruk'.
Sekitar satu jam melakukan orasi, massa yang meluber hingga pinggir jalan menyebabkan Jalan Soekarno Hatta macet hingga satu kilometer. Namun demikian aksi tetap berlangsung tertib. Aksi juga mendapat pengawalan dari puluhan aparat kepolisian.
\r\n\r\n (mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mereka memprotes dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024 untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
Baca SelengkapnyaPengunjuk rasa juga menuntut seluruh komisioner KPU agar dipecat karena bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu yang diduga penuh kecurangan.
Baca SelengkapnyaAksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK terus berlanjut. Setelah mengepung Gedung KPK, demonstran kini menggeruduk markas KPU.
Baca SelengkapnyaMereka mendesak KPU untuk bekerja secara profesional serta bersikap adil dan netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari besok.
Baca SelengkapnyaKPU Kabupaten Bekasi melibatkan sebanyak 1.000 tenaga kerja lokal untuk pelaksanaan kegiatan sortir
Baca SelengkapnyaKantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).
Baca SelengkapnyaGelombang pendemo kembali mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin 18 Maret 2023
Baca SelengkapnyaSejumlah demonstran pun baru menyadari, di tangannya memegang snack bergambar Kaesang Pangarep.
Baca SelengkapnyaPengunjuk rasa dari berbagai kelompok elemen masyarakat mengepung Gedung DPR untuk menolak pengesahan revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaSekitar 47 baliho yang dirusak di sekitar Kecamatan Bojongsari dan sawangan.
Baca SelengkapnyaPengunjuk rasa mendesak Bawaslu untuk berkomitmen menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPemasangan Atribut Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2024 tersebut telah melanggar Peraturan KPU.
Baca Selengkapnya