Kisah mantan Panglima TNI bela pimpinan KPK yang dikriminalisasi
Merdeka.com - Jenderal Moeldoko akan menyerahkan jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada Jenderal Gatot Nurmantyo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad). Semasa menjabat, Moeldoko kerap menyuarakan dukungan untuk KPK. Bahkan jenderal ini siap mengirim prajurit menjaga gedung KPK.
Namun Moeldoko bukan yang pertama. Ada kisah menarik soal mantan Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan) Endriartono Sutarto. Dia tak tahan melihat lembaga antirasuah itu terus dikriminalisasi. Dia pun menetapkan pilihan untuk membela lembaga tersebut.
Dikutip dari buku biografi 'Endriartono Sutarto: Perjalanan 35 Tahun Mengawal Jati Diri TNI dan Konstitusi' terbitan Masyarakat Transparansi Indonesia tahun 2014. Kasus ini bermula dari langkah Ketua KPK Antasari Azhar berupaya mengungkap upaya penyuapan yang dilakukan Anggodo Widjojo.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Bagaimana Kiky Saputri menunjukkan apresiasinya kepada Moeldoko? 'Tentu saja adalah salah satu kebanggaan saya nih, makanya saya baca buku beliau, M-Leadership, berani memimpin,' lanjut Kiky.
-
Apa kesan Kiky Saputri tentang Moeldoko? Kiki mengaku jika Moeldoko ternyata memiliki kepribadian yang sangat asyik dan bisa diajak berbincang dengan sangat cair.
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
Lelaki yang berprofesi sebagai pengusaha ini ingin membebaskan kakaknya yang ditangkap KPK, dan berniat mendekati Antasari, namun dia malah dipertemukan dengan Ary Muladi yang mengklaim bisa mengubah pendirian KPK. Konon, Anggodo memberikan sejumlah uang untuk menyuap seluruh penyidik lembaga antirasiah tersebut.
Kasus ini kemudian merembet dengan dilaporkannya dua pimpinan KPK oleh Antasari. Hubungan antara KPK dan Polri makin memanas dengan terungkapnya penyadapan terhadap Kabareskrim Komjen Susno Duadji. Dalam kasus ini, Susno mempopulerkan istilah Cicak vs Buaya, kemudian berlanjut pada pemanggilan Bibit Samad dan Chandra Hamzah.
Mendengar adanya proses pemidanaan terhadap dua pimpinan KPK tersebut, Tono, sapaan Endriartono Sutarto, mengambil sikap untuk mendukung Bibit dan Chandra. Tono memilih turun gunung sebagai mantan perwira tinggi serta komisaris perusahaan pelat merah. Dia pun turun bersama sejumlah aktivis lainnya.
Dengan keterlibatannya, dia berharap proses pemeriksaan terhadap Bibit dan Chandra berlangsung objektif. Sebab, ketika itu sarter terdengar ada orang besar yang berkepetingan di balik kasus tersebut. Dia pun menegaskan, segala tindakan yang pernah dilakukan KPK tidak boleh lemah atas upaya pemidanaan oleh penegak hukum lainnya.
"Kalau memang ada orang besar di belakang kasus tersebut, dia akan berpikir dua-tiga kali. Sebab, ada saya dalam tim pengacara Bibit-Chandra," ujar Tono. Begitulah tindakan Tono dalam membela KPK yang terancam kriminalisasi, apakah tindakan ini akan diikuti Moeldoko, lihat saja nanti.
Atas pembelaan yang dilakukan Tono ini membuat Chandra Hamzah terenyuh. Dia menyebut mantan Panglima TNI itu sebagai pahlawan. Selang setahun berikutnya, Kejaksaan Agung kemudian melakukan deponering atau menghentikan perkara demi kepentingan umum. Bibit Samad dan Chandra Hamzah pun dinyatakan bebas dari segala tuntutan.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK meminta maaf karena tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI sebelum mengumumkan keterlibatan Henri Alfandi. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaDalam konferensi pers, keduanya melakukan salam komando, sebagai tanda kebersamaan.
Baca SelengkapnyaKPK meminta maaf karena pihaknya tidak koordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI sebelum mengumumkan keterlibatan Henri Alfandi.
Baca SelengkapnyaPenetapan tersangka Kepala Basarnas menuai polemik.
Baca SelengkapnyaKalau kasus KPK menyangkut militer seharusnya diserahkan dan kerjasama dengan pihak Puspom TNI.
Baca SelengkapnyaTak hanya CIA, ada sepak terjang Dinas Intelijen Israel di Jakarta saat penumpasan PKI. Apa peran mereka?
Baca SelengkapnyaBerikut satu-satunya Jenderal lulusan terbaik yang menjadi Panglima TNI dalam satu dekade.
Baca SelengkapnyaPermintaan maaf disampaikan usai Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko mendatangi markas antirasuah.
Baca SelengkapnyaTanggal 20 Maret 1998, Prabowo diangkat jadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya, Soeharto.
Baca SelengkapnyaPenetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuai polemik.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Sipil menilai Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan langkah keliru
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca Selengkapnya