Kisah Pam Swakarsa, Pasukan Bentukan Kivlan Sempat Dihajar Marinir Saat 1998

Merdeka.com - Rezim Soeharto runtuh setelah 32 tahun berkuasa. BJ Habibie naik menjadi presiden. Situasi politik masih gonjang ganjing. Massa anti-Sidang Istimewa MPR bersiap turun ke jalan pada November 1998.

Masyarakat takut sidang hanya melanggengkan kekuasaan Orde Baru dengan mendudukkan Habibie sebagai orang nomor satu di negeri ini. Rakyat juga meminta dwifungsi ABRI dicabut. Tentara tak bisa lagi berpolitik dan berbisnis.

Melihat situasi ini Panglima ABRI Jenderal Wiranto memanggil Kivlan Zen pada 4 November ke Mabes ABRI, Jalan Medan Merdeka Barat. Saat itu Kivlan sudah tak punya jabatan.

"Kiv, kok orang anti-SI semua. Saya dengar kamu bisa mengalahkan massa untuk masuk MPR. Nah, sekarang kamu kerahkan lagi mendukung SI. Ini juga perintah dari Presiden Habibie," tulis Kivlan dalam Buku Konflik dan Integrasi TNI AD.

Kivlan sempat heran karena pada 20 Juni dicopot sebagai Kepala Staf Kostrad. Pertemuan ini berlangsung 15 menit. Akhirnya Kivlan diarahkan Wiranto menemui pengusaha Setiawan Djodi dan Staf Wakil Presiden Jimly Asshidiqie untuk membicarakan dana awal.

Massa pendukung sidang istimewa ini akhirnya terbentuk. Jumlahnya mencapai 30 ribu orang dari berbagai daerah. Bertugas mengawal sidang 6 sampai 13 November. Awalnya diberi nama Komiter Islam Bersatu Penyelamat Konstitusi (Kiblat). Oleh Kapolda Metro Jaya Mayjen Nugroho Jayusman diubah menjadi Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa).

Dalam rapat 9 November, di rumah dinas Wiranto, Jalan Denpasar Raya, disepakati tugas Kodam mengamankan Pam Swakarsa jika terjepit. Pam berada di depan menghadapi massa anti-SI, sedang ABRI di belakang.

"Namun dalam praktiknya tidak jarang Pam Swakarsa malah digebuki pasukan Marinir di beberapa lokasi, karena mereka tak diberitahu," ungkap Kivlan.

Pam Swakarsa beberapa kali terlibat bentrok dengan massa anti-SI di beberapa titik. Korban berjatuhan dari dua kubu. Ada yang tewas dan terluka. Di akhir sidang istimewa stratgei diubah. ABRI berada di posisi depan. Bentrokan terjadi antara aparat dan pendemo. Pecahlah Peristiwa Semanggi I menewaskan enam orang.

Pam Swakarsa tak hanya mengamankan Gedung DPR/MPR Senayan, tetapi juga dikirim ke lokasi potensial yang menjadi titik demonstrasi dan orasi mahasiswa, seperti Tugu Proklamasi atau Taman Ismail Marzuki. Ditenggarai anggota PAM Swakarasa juga dibekali bambu runcing dan senjata lainnya untuk berjaga.

Kelompok Ciganjur dimotori Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais dan Sri Sultan Hamengku Buwono X membuat deklarasi. Salah satunya meminta Pam Swakarasa membubarkan diri.

Sidang istimewa berhasil dilaksanakan. GBHN khusus tentang Pemilu dimajukan menjadi tahun 1999. MPR murni tanpa campur tangan ABRI dan PDI Perjuangan menjadi pemenang pertama. MPR memilih Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Mega jadi wakilnya.

Setelah 21 tahun, soal Pam Swakarsa kembali hangat dibicarakan. Pemantiknya adalah gugatan hukum Kivlan terhadap perintah Wiranto ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, 5 Agustus Lalu. Kivlan kini mempersoalkan soal perintah pembentukan Pam Swakarsa oleh Wiranto.

Kivlan merasa dirugikan karena Wiranto hanya memberikan uang Rp 400 juta dari janji semula Rp 8 miliar. Hal itu menyebabkan Kivlan banyak kehilangan harta bendanya.

Dalam salinan gugatan, Kivlan meminta ganti rugi materil karena tanpa ada perintah Wiranto, dia tidak akan kehilangan rumah, mobil dan barang berharga lainnya tidak akan pernah dijual. Serta tidak perlu utang dan meminta dana bantuan dari berbagi pihak.

"Bahwa kerugian materil dan imateril penggugat total Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah)," kata Tonin Tachta Singarimbun, kuasa hukum Kivlan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto enggan berkomentar banyak soal dirinya yang digugat Kivlan. Dia mengatakan, persoalan itu adalah urusan masa lalu di tubuh militer.

"Sudah saya bilang tidak usah ditanggapi. Saya senyum saja, itu urusan masa lalu, urusan militer. Sudah ya," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/8). (mdk/did)