Kisah wali kota paling jujur se-Indonesia, sampai ngutang anak buah

Merdeka.com - Pilkada serentak di 264 kabupaten dan kota seluruh Indonesia telah digelar. Dari hasil hitung cepat, telah diketahui sejumlah nama jauh mengungguli lawan-lawannya. Mereka pun dipastikan akan memimpin daerah masing-masing.

Saat kampanye, janji-janji diobral. Kini bagaimana setelah terpilih? Akankah para kepala daerah baru ini juga tak korupsi?

Ada kisah menarik seorang wali kota yang jujur. Kebetulan dia juga seorang perwira polisi.

Inspektur Polisi I Anwar Maksoem menjabat Wali Kota Bukittinggi tahun 1960-1967. Tujuh tahun menjabat, kekayaan Anwar Maksoem tak bertambah.

Ceritanya tahun 1967, setelah tidak menjabat sebagai Wali Kota, Anwar kembali ke kepolisian. Dia berdinas di Komdak (kini Polda) Sumatera Barat yang bermarkas di Padang. Kondisi perekonomian saat itu memang sedang buruk. Sebagai polisi yang hanya mengandalkan gaji tanpa korupsi, Anwar kesulitan.

Hartanya yang paling berharga, tanda pangkat balok dari emas sudah dijualnya. Uangnya pun sudah habis untuk makan dan keperluan sehari-hari. Demikian dikutip dalam buku Brigadir Jenderal Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa, Gubernur di Tengah Pergolakan, terbitan Pustaka Sinar Harapan tahun 1998.

Suatu hari Anwar ingin merokok. Tapi uang di sakunya benar-benar sudah habis. Dia pun meminjam uang pada anak buahnya yang bernama Ahmadsjah. Ahmadsjah ini cuma pegawai sipil di Polda Sumbar.

Kira-kira percakapannya seperti ini:

"Mad ada uang Rp 25? Bapak pinjam dulu," kata Anwar.

Ahmadsjah menyangka bosnya bercanda. Masak seorang perwira, mantan Wali Kota mau pinjam uang Rp 25 untuk beli rokok? "Bapak becanda ya?" balas Ahmad.

Anwar menggeleng. "Tidak, bapak benar-benar tidak punya uang," akunya.

Maka Ahmad pun memberikan pinjaman Rp 25 dengan hati bingung. Tapi Inspektur Anwar cuek saja. Dia menikmati rokoknya dengan nikmat.

Inspektur I Anwar Maksoem adalah polisi pertama yang menjadi wali kota. Dia mendampingi Kombes Pol Kaharoeddin, polisi pertama yang menjadi Gubernur. Keduanya sama-sama jujur. Saat itu memang menjadi kepala daerah bukan untuk korupsi.

Semoga ada kepala daerah sejujur ini lagi di Indonesia. Dan benar-benar tak punya uang karena tak korupsi, bukan karena pencitraan semata. (mdk/ian)