Kisruh KPK & Polri, Wantimpres santai Jokowi bentuk tim independen
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah memanggil sejumlah tokoh untuk dimintai saran guna mengatasi kisruh KPK dan Polri. Tokoh-tokoh tersebut bergabung menjadi satu dalam sebuah tim independen yang rencananya akan dibuatkan Keppres.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Pertimbangan Presiden tidak terlalu menggubris dengan adanya tim independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo. Anggota Wantimpres Yusuf Kartanegara menyatakan, pembentukan tim tersebut merupakan kewenangan penuh presiden.
"Itu kewenangan beliau dalam meminta pendapat siapa pun. Enggak ada perbedaan," kata Yusuf di kantor Wantimpres, Jakarta, Selasa (27/1).
-
Siapa hakim MK yang berbeda pendapat? Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra berbeda pendatan (dissenting opinion) terhadap putusan batas usia capres-cawapres 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah untuk maju di Pemilu 2024.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Siapa yang dipersilakan MK untuk menyampaikan kesimpulan? Selama RPH berlangsung, ia mempersilakan apabila terdapat pihak yang ingin menyampaikan kesimpulan dalam bagian penanganan PHPU Pilpres 2024.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
Lebih lanjut, Yusuf yang juga Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu menambahkan, Presiden Jokowi sangat membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak. Tak hanya dari Wantimpres, Jokowi memerlukan informasi dan saran bagaimana kisruh antara KPK dan Polri ini segera usai.
"Enggak apa-apa. Kalau beliau kehendaki, saya rasa butuh pendapat banyak pihak," tegasnya.
Menurut Yusuf, Wantimpres telah memberikan sejumlah masukan kepada Presiden Jokowi terkait KPK dan Polri. Namun, dia tidak bisa membeberkan apoa saja saran dan masukan dari Wantimpres kepada presiden.
"Sudah diberikan. Situasi yang berkembang harus kita sampaikan pendapat kepada beliau berupa saran," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaMenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan merespons ramai tudingan Presiden Jokowi soal menyodorkan nama Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan siapa saja. Namun, Jokowi ingin menghormati KPK sebagai institusi yang independen.
Baca SelengkapnyaSelain Pilgub Jakarta, Kaesang juga santer maju di Pilgub Jateng.
Baca SelengkapnyaDave menilai, Jokowi sebagai presiden ada baiknya saling diskusi dengan Prabowo yang bakal melanjutkan pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaSoal baiknya bagaimana sikap KPK, Jokowi tidak ingin berkomentar.
Baca SelengkapnyaMenurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca Selengkapnya