Kisruh KPK vs Polri, Usman Hamid nilai wibawa Jokowi hancur
Merdeka.com - Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai baru kali ini dalam sepanjang sejarah, Indonesia memiliki Presiden yang kewibawaannya jatuh. Hal ini merujuk dari sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seakan membiarkan Polri dicampuradukan kepentingan politik.
Anggota koalisi yang juga mantan Koordinator KontraS, Usman Hamid melihat dari karier Komjen Budi Waseso yang sangat instan dan dengan dicopotnya Komjen Pol Suhardi Alius dari posisi Kabareskrim, serta pencopotan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri yang tidak jelas alasannya.
"Belum pernah dalam sejarah Indonesia, Presiden kewibawaannya jatuh seperti saat ini. Polri jadi bulan-bulanan. Waseso sangat instan kariernya. Suhardi digeser dari Kabareskrim padahal dia kooperatif dengan KPK. Terlebih dengan dicopotnya Sutarman. Bukan hanya kewibawaan Presiden yang hancur tapi Polri, Pemerintah, dan DPR," kata Usman di kantor KontraS, Jl. Borobudur, Jakarta, Jumat (6/2).
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kapan Jokowi melantik Ketua KPK sementara? Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
Untuk itu, Usman berharap agar Jokowi bersikap tegas untuk menyelesaikan masalah di tubuh Polri. Salah satunya dengan membatalkan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan tidak memilih Budi Waseso sebagai Kapolri. Serta, melibatkan KPK dan PPATK untuk menyaring calon Kapolri.
"Jokowi harus melibatkan KPK dan PPATK dalam mencalonkan Kapolri. Ini keharusan," tegasnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kurnia berharap, apa yang menimpa KPK di era Firli Bahuri tidak terulang.
Baca SelengkapnyaDia menyatakan putusan MKMK membuktikan campur tangan penguasa dalam penanganan perkara.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang kuat. Karena Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan.
Baca SelengkapnyaPada Senin (16/12) kemarin, PDIP resmi memecat Jokowi dari PDIP.
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaMa’ruf Amin meminta Nawawi Pomolango bekerja lebih baik.
Baca SelengkapnyaMereka menggugat KPU, Hakim MK Anwar Usman, Presiden Jokowi dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno.
Baca Selengkapnya