Kisruh PON XVI di Jawa Barat

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus berupaya memaksimalkan pesta olahraga terbesar se-Indonesia yaitu Pekan Olahraga Nasional(PON) yang akan digelar di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9-21 September 2016 mendatang. PON ke-19 2016 akan mempertandingkan 43 cabang olahraga yang diikuti 34 provinsi.

Pelaksanaan pertandingan akan digelar di lokasi venue yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yaitu Kota Bandung, Bekasi, dan Cimahi, serta Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Pangandaran, Cirebon, Subang, Sumedang, Purwakarta, Sukabumi, Bogor, Bekasi, dan Karawang.

Pembiayaan penyelenggaraan PON ke-19 2016 yang diselenggarakan di Jabar tengah digodok pembahasannya dalam APBD 2016. Diperkirakan hajat olahraga nasional tersebut akan menelan biaya mencapai Rp 3 triliun.

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengatakan besarnya anggaran tersebut untuk membiayai persiapan hingga penyelenggaraan Rp 1 triliun dan Rp 2 triliun biaya membangun jalan, sarana dan prasarana venue yang ada di 15 kabupaten/kota. Akses jalan banyak yang dibenahi untuk memudahkan para atlet mencapai venue.

"Rp 1 triliun untuk biaya penyelenggaraan, dan lebih dari Rp 2 triliun untuk biaya membangun jalan sarana prasarana dan venue di 15 daerah," kata pria yang akrab disapa Aher ini di Gedung DPRD Jabar, Jumat (6/11).

Namun dia belum bisa memastikan apakah dana sebesar itu akan terealisasi dalam APBN 2016 nanti. Karena ini rancangan. "Belum keluar komposisinya, masih memungkinkan ada penambahan dan pengurangan," terangnya.

Selain gelontoran dari APBD Pemprov Jabar, PON juga mendapatkan suntikan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 100-200 miliar.

Belum juga PON ini digelar, kekisruhan sudah terjadi. Kamis (5/11) kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat, disegel oleh massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat Anti Narkoba dan Korupsi (Aranko). Aksi tersebut sebagai bentuk bentuk kekecewaan karena pihak pengurus tak mengindahkan peraturan yang telah diterapkan pemerintah.

Kordinator Aranko, Nurhadi mengatakan, selama ini pihak KONI Jawa Barat tidak menyelesaikan pertanggungjawaban dana hibah dari APBD yang bernilai ratusan miliar. Pihaknya pun selama ini telah mengamati kinerja para pengurus.

"Kami kesal mengamati dan merasakan kinerja pengurus KONI Jabar. Utamanya LPJ kinerja dan keuangan periode 2010-2014, hibah APBD Rp 367 miliar tak kunjung usai pertanggungjawabannya," kata Nurhadi.

Menurutnya, anggaran miliaran rupiah itu tak sebanding dengan penyediaan barang dan jasa selama ini. "Apapun bentuk penyediaan barang dan jasa lebih dari 200 juta harus melalui mekanisme lelang, bukan seperti ini, KONI melakukan tindakan sewenang-wenang," ujarnya.

Atas aksi kekecewaannya itu, lanjut Nurhadi, pihaknya tak bermaksud untuk menghambat terwujudnya PON XIX tahun 2016. Namun, dia berharap oknum-oknum yang tak bertanggung jawab segera dibersihkan dari KONI.

"Kami dari Aranko ingin KONI ini dibersihkan. Bukan kita ingin menghambat PON, justru di sini lah kita mendukung Jabar ini menjadi ke satu," tandasnya.

Sementara Ketua Dewan Penasihat KONI Jawa Barat (Jabar), Gumbira Suganda, berharap tidak ada gangguan dari pihak mana pun terhadap persiapan yang dilakukan para atlet menjelang PON XIX tahun 2016. Hal itu dikatakannya saat jumpa pers di Kantor KONI Jabar, menanggapi aksi penyegelan oleh forum yang mengatasnamakan penyelamat olahraga.

"Sekarang KONI sedang fokus kepada program menjelang PON, karena tinggal 10 bulan. Apa yang diinginkan mereka itu enggak jelas, makanya ketemu dengan kita. Kalau memang cinta olahraga ayo, jangan melakukan tindakan penyegelan. Aneh saja melihat sikap seperti itu," kata Gumbira.

Menurut dia, aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang itu bisa mempengaruhi para atlet yang tengah menjalani persiapan. Dia pun mengaku tidak mengenal orang-orang yang melakukan penyegelan Kantor KONI, Kamis 5 November kemarin.

"Saya tidak mengenal orang-orang di forum itu. Ini masalah baru yang kita hadapi, kok kaya politik pakai segel dan membekukan. Kita ini 10 bulan lagi ada event nasional. Ada imbasnya ke atlet kalau mereka mengganggu terus," tuturnya.

Ketua Umum Pemprov Wushu Jabar Edwin Sanjaya, menginginkan aksi-aksi yang dapat mempengaruhi psikologis atlet segera dihentikan. Dia pun berharap olahraga tidak menjadi alat politik oleh orang-orang berkepentingan.

"Kita bersikap, stop sudah tindakan-tindakan seperti itu. Kalau ada masalah soal organisasi, silakan datang. Kita sudah dikejar waktu 10 bulan. Jangan sampai KONI Jabar dibuat seperti kasus PSSI, jangan dipolitisi," terang Edwin.

"Saya juga anggota dewan, di dunia olahraga dilepaskan itu jangan dibawa-bawa, hentikan sudah. Cukup itu tindakan menyegel, berpengaruh kepada atlet juga, secara psikologis. Lebih baik kita bersatu. Jangan merusak dan mengganggu persiapan PON yang akan datang," tuturnya.

Pemerintah Jawa Barat sudah menjadwalkan pembukaan dan penutupan PON XIX akan digelar di stadion Gedebage Bandung. Namun, persoalan kekuatan stadion ini diperkirakan masih jadi perbincangan.

Pasalnya, stadion ini masih dalam proses perkara di kepolisian akibat dibangun tidak sesuai dengan perencanaan. Bahkan stadion ditemukan retak-retak. Dalam kasus Stadion Gedebage yang sempat diusut Bareskrim Mabes Polri, dibawah kepemimpinan Komjen Budi Waseso, salah satu pejabat pemerintah Kota Bandung ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi pembangunan stadion itu.

Hingga saat ini, kasus stadion ini belum menemukan titik akhir. Sementara hasil kajian terbaru Bareskrim Mabes Polri menyebut Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Kota Bandung tidak layak digunakan. Mengingat struktur bangunan yang rentan ambruk.

Oleh karena itu, Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, ditetapkan sebagai lokasi upacara pembukaan dan penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat Tahun 2016. Pengalihan lokasi acara pembukaan dan penutupan PON XIX dilakukan sebagai upaya untuk menghormati proses hukum perkara dugaan korupsi pembangunan Stadion Gedebage Bandung. (mdk/dan)