Kisruh seleksi Akpol, Kapolda Jabar bantah prioritaskan putra daerah

Merdeka.com - Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan buka suara terkait kisruh yang terjadi pada penerimaan calon taruna akademi kepolisian (akpol) 2017 oleh panitia daerah. Secara tegas Anton membantah memprioritaskan putra daerah dalam perekrutan calon prajurit Polri.

"Itu enggak ada (prioritas daerah). Tidak pernah ada surat keputusan itu. Hanya berdasarkan penilaian-penilaian yang sampai saat ini juga belum selesai," kata Anton saat ditemui di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Senin (3/7).

Sebelumnya, sejumlah orang tua melayangkan protes terutama terkait kebijakan yang tertuang dalam keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/702/VI/2017, yang dikeluarkan pada 23 Juni 2017. Dalam keputusan Kapolda tersebut, diatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama) TA 2017 Panda Polda Jabar.

Dalam keputusan hasil kelulusan sementara sebanyak 35 pria dan 4 wanita dengan kuota 13 putra daerah dan 22 orang non-putra daerah. Namun, setelah melewati tahap seleksi, hanya 12 putra daerah dan 11 orang non-putra daerah yang diterima.

Anton menyebut, yang disampaikan orang tua para calon anggota prajurit Polri hanya sebatas isu yang tidak memiliki bukti otentik kuat. "Ya enggak tahu juga itu kan isu, mana buktinya," terangnya.

Menurutnya, ada segelintir oknum yang memainkan isu prioritas putra daerah sehingga penerimaan calon taruna akpol jadi polemik. Anton menuding, upaya bersih-bersih yang dilakukan pada penerimaan Akpol itu mendapatkan pertentangan dari mereka yang tidak lolos.

"‎Mungkin itu salah persepsi, makanya saya di sini juga diluruskan, jangan sampai untuk menutupi hal-hal yang tidak baik malah dimunculkan hal-hal yang demikian," tuturnya.